DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Sebelum disetujui menjadi RUU inisiatif DPR, revisi UU Pilkada dibahas oleh Badan Legislatif DPR.

Ada tiga poin utama revisi UU Pilkada ini. Revisi UU Pilkada ini tentunya akan membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya terkait keberlanjutan pembangunan di daerah. Lalu, bagaimana menggunakan momentum revisi UU Pilkada ini untuk memaksimalkan pembangunan daerah di Indonesia?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si. - Anggota Komisi II DPR RI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]