Peraturan daerah tentang penanggulangan penyakit menular yang diterbitkan Pemerintah Provinsi NTB belum lama ini, tiba-tiba menjadi viral.

Peraturan yang dimaksudkan untuk menekan laju penyebaran penyakit Covid 19 dan memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan ternyata menuai polemik dan pro konta di masyarakat.

Ini dipicu oleh adanya sejumlah denda bagi pelanggar Perda. Salah satunya adalah denda bagi yang tidak memakai masker dengan besaran hingga Rp 500 ribu. Sontak penetapan denda ini, membuat publik terbelah.  Beragam spekulasi pun bermunculan.  Mempertanyakan bagaimana proses penyusunan dan penetapan regulasi dan efektifitasnya membangun kesadaran serta partisipasi publik untuk bersama-sama melawan dan mencegah penularan penyakit Korona yang hingga kini belum ditemukan obatnya.

Harus diakui, NTB merupakan salah satu daerah dengan jumlah pasien positif Covid 19 yang cukup besar. Deretan angka-angka penambahan pasien positif baru setiap harinya, membuat pemangku kepentingan di daerah ini bongkar pasang kebijakan dan berpikir keras bagaimana mencari solusi taktis  dan strategis.

Tak kurang berbagai program dan paket kebijakan digulirkan. Mulai dari  jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak, program kampung sehat hingga pemberlakukan protokol kesehatan yang ketat  bagi individu dan kelompok masyarakat.

Namun apa yang dijalankan tersebut, sepertinya belum efektif. Bahkan fakta-fakta di lapangan menunjukkan kenyataan berbeda. Pemulasaran jenazah pasien positif Korona dipertanyakan. Bahkan muncul penolakan keluarga pasien yang jenazah anggota keluarganya dikuburkan dengan standar protokol Covid 19.

Ada banyak kasus-kasus penanganan  pasien Covid 19 yang berseliweran di dunia maya, juga turut membangun persepsi publik dan menilai adanya kejanggalan dan ketidakberesan.

Tidak sedikit warga masyarakat yang mengaku takut mendatangi pusat kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit karena tak ingin menjadi target pasien baru reaktif atau kemungkinan terindikasi positif Covid 19.

Bahkan munculnya pernyataan pejabat Kesehatan di daerah ini yang menilai Covid 19 bukan penyakit mematikan, juga turut membangun persepsi khalayak.  Sekalipun pejabat tersebut menarik pernyataannya dan meminta maaf.  Namun opini dan persepsi publik sudah terbentuk.

Akibatnya, anjuran pemerintah tentang adaptasi kehidupan baru, seperti berlalu begitu saja.  Alih-alih melakukan uji mandiri, rapid test dan swab. Menggunakan masker pun masih banyak yang ogah. Padahal itu cara paling mudah dan murah untuk ikut ambil bagian mencegah penyebaran virus Covid 19 yang awal mulanya berasal dari Wuhan China.

Berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas NTB untuk Percepatan dan Penanganan Covid 19 menunjukkan, Hingga 6 Agustus 2020, dari total pasien positif Covid 19 sebanyak 2.238 orang, sebanyak 1.407 orang dinyatakan sembuh, 706 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

Deretan data dan fakta ini, turut mewarnai persepsi khalayak yang mayoritas ingin kembali pada kehidupan normal dan mengabaikan adaptasi kehidupan baru.

Kini peraturan daerah telah ditetapkan. Sanksi dan denda pun  siap menjerat siapa saja yang tidak patuh menjalankan protokol kesehatan. Masih minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat seputar Peraturan daerah tentang pencegahan penyakit menular merupakan sebuah tantangan dan masalah tersendiri. Akankah regulasi ini efektif? Semoga. (Editor MRC)

Kebijakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan sebagai upaya memutus persebaran  Covid 19 memberikan dampak bagi dunia pendidikan. Pola pembelajaran yang tidak mengharuskan tatap muka berimbas bagi perekenomian warga.

Pasalnya, untuk bisa mengikuti pembelajaran tersebut membutuhkan kuota internet. Artinya, ada uang belanja tambahan yang harus disediakan orang tua. Padahal, uang tambahan itu bisa jadi dilakukan dengan harus mengurangi bumbu dapur. Itu baru dari sisi pembelian kuota internet.

Dari sisi pemahaman atau pendampingan saat belajar.  Apakah orang tua memahami apa yang diajarkan guru dan bisa memberikan pemahaman kepada anak ketika anak kurang paham terhadap pelajaran yang disampaikan. Kalau orang tua tidak paham? Lantas apa yang diajarkan kembali kepada anak? walllahu a’lam.

Dari sisi anak yang belajar secara daring, juga memiliki kendala yang tidak bisa dianggap ringan.

Dari sisi bahasa pengantar pembelajaran yang menggunakan Bahasa Indonesia, tentu tidak masalah bagi yang sudah terbiasa menggunakan Bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari hari. Tapi, bagaimana dengan masyarakat yang belum terbiasa. Tentu, mengalami kendala dalam pemahamannya.

Masih ada persoalan yang tidak kalah menariknya yakni area blank spot. Beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat termasuk area yang belum  terjangkau lambaian internet. Akibatnya, siswa tidak bisa mengiikuti pembelajaran. Kalaupun dipaksakan dengan mencari area internet, muncul persoalan, pendamping pembelajaran agar siswa memahami apa yang disampaikan dalam pembelajaran daring.

Persoalannya tidak berhenti disitu. Kemauan siswa untuk belajar menjadi hal terpenting.  Ini yang harus ditumbuhkembangkan. Bila tidak, fasilitas yang ada bisa jadi disalahgunakan, misal berselancar di medsos dan lainnya dengan tema yang lain.

Menyiasati kondisi lapangan, beberapa guru  berinisiatif membentuk kelompok belajar .  tapi efektifitasnya pun menjadi persoalan. Belum lagi jumlah siswa yang tidak sebanding dengan jumlah guru.

Apalagi kalau mau bicara kalkulasi hasil pembelajaran? akan lebih banyak variabel lagi yang muncul.

Sampai saat ini hasil pembejaran daring masih sekedar belajar. Ini belum kita menengok kondisi ril di lapangan.

Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di kampung, jaringan internet ada tapi orang tua tidak paham pembelajaran daring? Apa yang terjadi? Anak usia SD hingga SMP tetap bermain tanpa tahu kapan waktu belajar dan tidak pernah ke sekolah. Alasannya? macam-macam dari persoalan kuota, tidak paham pelajaran hingga fasilitas pembelajaran.

Adakah solusi lain yang bisa ditawarkan?  Tergantung kebijakan pemangku kekuasaan.

Memang,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikam Kebijakan dana operasional sekolah (BOS) bisa digunakan untuk pembelian kuota. Tapi, realisasi di lapangan bagaimana? Pastinya, apa yang menjadi keresahan orang tua atas pembelajaran daring harus segera disikapi. Bila tidak, semua berjalan dalam alam mimpi. Begitu bangun dari tidur, hanya kesedihan yang didapat. Semoga secepatnya ada jalan keluar! (Editor MRC)

17  Agustus 2020 menjadi tonggak dalam kemerdekaan indonesia. 75 tahun sudah Indonesia terlepas dari kekuasaan Belanda dan Jepang. Merdeka, inilah gaung yang menyelusup di sela keheningan siang. Namun, bila kita mau menelisik lebih dalam, masih banyak hal yang harus diperhatikan.

Di masa pemerintahan Hindia Belanda dan Nipon, akses kehidupan menjadi potret hitam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, penduduk pribumi harus berjuang ekstra. Belum lagi, penghormatan secara berlebih. Saat bala tentara Nipon lewat, pribumi harus membungkukkan badan bila tidak ingin di pukul.

Melihat potret masa kini pun, masih ada sebagian potret hitam. Masih ada para ‘penguasa’ yang ingin dihormati padahal hakiki sebuah kekuasaan tidak lebih dari melayani dan memudahkan kesulitan yang dialami warganya.

Dalam pemerintah skala kecil, katakanlah pemerintahan desa. Perangkat desa mulai dari kepala desa hingga jajaran dibawahnya harus membuka diri seluasnya untuk menerima keluhan, kritikan juga pandangan yang berbeda dari warganya selama apa yang diungkapkannya untuk membangun. Namun, untuk bisa menerima itu, yang utama dan terutama singkirkan keegoan. Bila keegoan sudah bisa dikendalikan maka apapun pandangan yang terlontar dari warga akan dipandang sebagai sebuah wacana yang perlu ditelusiri dan dikembangkan, sekalipun pandangan itu menyakitkan.

Sebagai misal, mari kita melirik pola pendidikan yang dikembangkan negeri ini. Pola pendidikan yang dikembangkan hendaknya tidak menghilangkan ciri khas dari pola pendidikan yang dibangunnya. Kalau ini sampai terjadi,  tidak ada warna yang bisa menjadikan perbedaan itu indah. Bukankah karena perbedaan itu sesuatu menjadi indah, selama selaras sejalan sesuai fungsinya. Bukankah Bhinneka tunggal ika juga mempersatukan yang berbeda dan menjadi indah.

Memasuki 75 tahun Indonesia terlepas dari belenggu kekuasaan lain, tentu banyak perbedaan. Namun, janganlah perbedaan itu yang ditonjolkan. Tapi,  jika  itu yang masih menjadi masalah, segeralah koreksi diri, Benarkah Kita sudah merdeka?

Mungkin benar fisik kita sudah terlepas dari belenggu tapi jiwa kita masih terjajah oleh keegoan. Waspadalah! (Editor MRC)

Pemberlakuan  sistem belajar daring atau online oleh Pemerintah Provinsi NTB  menyisakan banyak persoalan. Semua dikupas tuntas dalam  Podcast RAY  FRESHTALK, Obrolan Hangat dan Segar yang kali ini mengangkat thema  “PEMBELAJARAN DARING DI NTB, BERKAH ATAU MUSIBAH?”

Narasumber :

1. DR Lalu Basuki Rahman MPd, Pemangku Kebijakan dari Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Tepatnya sebagai Kepala Cabang Dinas  Dikbud NTB di Kabupaten Lombok Utara

2. H Gusdink Najamudin SPd, Staf Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Tengah

3.  Dedi Suhadi, Jurnalis Senior NTB sekaligus Pemerhati Pendidikan

Selamat Mengikuti!

Pemberlakuan sistem belajar daring atau online oleh Pemerintah Provinsi NTB menyisakan banyak persoalan. Semua dikupas tuntas dalam  Podcast RAY FRESHTALK, Obrolan Hangat dan Segar yang kali ini mengangkat thema “PEMBELAJARAN DARING DI NTB, BERKAH ATAU MUSIBAH?”

Narasumber :

1. DR Lalu Basuki Rahman MPd, Pemangku Kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Tepatnya sebagai Kepala Cabang Dinas Dikbud NTB di Kabupaten Lombok Utara

2. H Gusdink Najamudin SPd, Staf Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Tengah

3.  Dedi Suhadi, Jurnalis Senior NTB sekaligus Pemerhati Pendidikan

Suhu politik di Dompu Nusa Tenggara Barat mulai menghangat. Setidaknya baliho sejumlah bakal pasangan calon mulai mewarnai berbagai sudut kota dan kampung di Kabupaten yang terkenal dengan semboyan Bumi Nggahi Rawi Pahu. Yang menarik, dari sekian pasangan bakal calon, tentu saja karena mantan Bupati H Syaifurahman Salman dan istri Bupati Petahana ikut mewarnai kompetisi memperebutkan kursi orang nomor satu di daerah yang berada di Kaki Gunung Tambora ini.  Nah seperti apa, peta dan dinamika politik jelang pendaftaran pasangan calon di KPUD Kabupaten Dompu? Saya coba mengulasnya bersama sahabat dan rekan saya, seorang jurnalis senior di Kota Dompu. Dia adalah Muhyiddin, yang akrab saya panggil Bang Idin. Yuk, simak perbincangan saya hanya di Podcast RAY FRESHTALK, Let's Care N Share!