Tahun lalu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah diundangkan, tepatnya pada 9 Mei 2022. Undang-Undang ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kasus kekerasan seksual yang tetap berpihak pada korban.

Namun UU TPKS bisa diimplementasikan bila sudah ada peraturan pelaksana. Peraturan turunan ini penting karena Indonesia sudah darurat kasus kekerasan seksual terutama terhadap anak dan butuh aturan yang lebih komprehensif untuk mengatasinya.

Apa tantangan dalam menerbitkan peraturan pelaksana ini? Kita bahas soal ini di Ruang Publik KBR bersama Sri Nurherwati, Ketua Yayasan Sukma.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]