Aksi demonstrasi mahasiswa tak sedikit mengundang respons negatif dan banyak yang mendiskreditkan aksi mereka. Jangan remehkan anak muda, itu kata mahasiswa.

Demonstrasi mewarnai hari-hari menjelang dan setelah UU Cipta Kerja disahkan. Presiden Jokowi tak kunjung menemui demonstran mahasiswa.

“Sampai hari ini, gerakan-gerakan (mahasiswa) masih terus berjalan, ini berarti belum ada respons dari pemerintah,” ujar Ketua BEM Universitas Negeri Yogyakarta Bayu Septian.

Terkait banyaknya pihak yang mendiskreditkan gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, kata Bayu, “Apapun gerakan mahasiswa, jangan saling mendiskreditkan. Gerakan-gerakan pemuda bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, tidak selalu melalui organisasi.”

#MataNajwa #kapalapi

Pemerintah dan DPR mengesahkan UU Cipta Kerja di tengah banyaknya penolakan.

Meski diprotes banyak pihak, pemerintah dan DPR akhirnya menuntaskan pembahasan undang-undang UU Cipta Kerja.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai undang-undang ini mengandung banyak kecurangan dan ketidakjujuran.

"Sampai sekarang orang belum tahu draf mana yang harus dibaca," ujar Haris.

#MataNajwa #kapalapi

COVID-19 menyebar dengan kecepatan tinggi. DKI Jakarta tarik rem darurat: menerapkan lagi PSBB.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan daerahnya akan kembali menerapkan PSBB, bukan yang transisi, melainkan sebagaimana PSBB di awal masa pandemi.

“Kita akan menarik rem darurat, kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti awal pandemi. Bukan lagi transisi, tapi PSBB sebagaimana awal dulu,” ujar Anies.

#MataNajwa #kapalapi

Effendi Buhing, tokoh masyarakat adat Kinipan di Kalimantan Tengah, masih merasakan pedih di hatinya mengingat kejadian kriminalisasi yang menimpa dirinya.

Batin saya masih tersiksa. Begitu kata Effendi Buhing sepekan setelah ditangkap aparat kepolisian di rumahnya. Tindakan kepolisian dinilai kriminalisasi karena tokoh masyarakat adat Kinipan di Kalimantan Tengah ini getol memperjuangkan tanah adatnya agar tak tergerus perkebunan sawit.

Tak lama setelah video penangkapannya viral, Effendi dilepaskan. Lalu, muncul video Effendi menjelaskan bahwa dia dibebaskan. Effendi menjelaskan dia diminta memberikan testimoni untuk menyejukkan semua orang.

"Sebenarnya hati saya sakit. Saya seperti dianggap teroris," kata Effendi Buhing.

#MataNajwa #kapalapi

Cristian "El Loco" Gonzáles menceritakan perjalanannya menjadi warga negara Indonesia.

Pesepakbola Cristian "El Loco" Gonzáles lahir di Uruguay dan sejak 2002 merumput di Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan status warga negara Indonesia, perjalanan berat mesti dia tempuh.

Syarat tidak boleh pergi dari Indonesia selama 5 tahun membuatnya tak bisa ke Uruguay ketika anggota keluarganya meninggal.

"Waktu itu, 5 tahun tidak boleh pulang. 2007 adek saya meninggal. Saya tidak boleh pulang. 2009 kakak saya juga meninggal. Saya tidak boleh pulang," kata El Loco.

#MataNajwa #kapalapi

Kasus tewasnya Yodi Prabowo masih menyisakan kontroversi. Keluarga yakin Yodi tidak mungkin bunuh diri. Ayah Yodi tak rela anaknya dibilang depresi.

Yodi Prabowo meninggal dengan menyisakan tanda tanya. Pihak kepolisian menyatakan Yodi diduga kuat bunuh diri dan dinilai depresi.

Kedua orang tua Yodi membagikan ceritanya tentang Yodi. Mereka tidak percaya dengan pernyataan pihak kepolisian.

“Saya enggak terima anak saya dibilang depresi. Harusnya yang memeriksa itu tanya ke keluarga gimana sehari-harinya Yodi. Jangan langsung disimpulkan depresi,” kata Suwandi, Ayah alm. Yodi Prabowo.

Di tengah pandemi COVID-19, banyak pelaku hiburan dan industri kreatif yang dituntut tetap produktif dan peduli dengan sekitar. Bukan hanya berdonasi tapi "do something for nation".

Dalam rangka ulang tahun yang ke-64, Bank Danamon mengajak Tompi bersama Institut Musisi Jalanan untuk membuat sebuah lagu yang menggerakkan anak muda juga seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih peduli dan tetap bergerak.

DPR mencabut RUU PKS dari Prolegnas prioritas tahun 2020, sementara melanjutkan pembahasan RUU lain yang kontroversial. DPR tebang pilih?

Kecaman dan kemarahan publik masih terus dialamatkan kepada wakil rakyat yang ada di DPR. Para anggota dewan dianggap tidak memiliki rasa sensitif dengan terus membahas RUU kontroversial yang ditolak rakyat seperti RUU KUHP dan Omnibus Law Cipta Kerja. Namun di sisi lain, DPR menghentikan pembahasan RUU yang sangat dibutuhkan publik seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

DPR dinilai tebang pilih prioritas RUU, apa alasannya?

#MataNajwa #kapalapi

Presiden Jokowi memberikan arahan dalam nada tinggi saat rapat kabinet 18 Juni 2020. Video rapat itu kini viral. Moeldoko: wajar presiden marah.

Presiden Jokowi menegur menteri-menterinya. Menurutnya, dalam menangani COVID-19, tidak ada progres signifikan.

Kepala KSP Moeldoko mengenali intonasi dan gestur Presiden Jokowi. Kata dia, "Yang kemarin (pidato pada 18 Juni 2020), saya melihat cukup tinggi. Wajar Pak Jokowi marah. Seorang pemimpin marah, wajar. Pak Jokowi melihat indeks ekonomi dunia,”

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai ada hal lain di balik itu. "Pasti ada sesuatu yang lebih besar dari letupan (kemarahan) yang mendekati frustasi itu,” ujar Fahri.

Di masa PSBB, tagihan listrik yang melonjak drastis dikeluhkan masyarakat. Apa kata PLN?

Tagihan listrik di rumah Kartika Okta, warga Jakarta Utara, biasanya hanya mencapai Rp400-an ribu per bulan. Namun, pada Mei kemarin, ketika masa PSBB, tagihannya mencapai Rp1,8 juta.

Bukan hanya Kartika yang mengalaminya. Sejak awal Mei, Ombudsman RI menerima banyak aduan masyarakat berupa kenaikan tagihan listrik di masa PSBB.

Menurut Fadli Zon, anggota DPR yang tagihan listrik di rumahnya juga naik drastis, PLN tidak profesional dalam hal ini. Tapi, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menyatakan “Mulai ada PSBB, aktivitas di rumah, apapun yang kita lakukan di rumah. Daya penggunaan masih sama, tapi lama pemakaiannya yang bertambah.”