News Wrap Up

Pemerintah membuka wacana membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sayangnya Komnas HAM punya pandangan berbeda. Siapa berpihak pada korban? berikut ulasan tim KBR yang dibacakan Friska Kalia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Mahkamah Agung korting hukuman enam koruptor sepanjang tahun ini, sementara Menteri BUMN Erick Thohir pecat direktur utama PT Garuda Indonesia. Selengkapnya simak laporan sepekan KBR.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

SKB AntiRadikalisme ASN dinilai mengekang kebebasan ASN berekspresi | Komnas HAM menilai, SKB AntiRadikalisme ASN berpotensi memunculkan penyalahgunaan wewenang pemerintah | Pengamat HAM dari Lokataru Foundation Haris Azhar menyebut SKB Radikalisme ASN tidak jelas arah dan tujuannya | Komnas Perempuan mencatat, perlindungan terhadap perempuan pembela HAM di periode pertama pemerintahan Jokowi minim | Aksi Kamisan ke-612 di depan Istana Negara kemarin mengangkat isu mengenai bahayanya UU ITE di era demokrasi saat ini | Presiden Joko Widodo akan menghilangkan jabatan eselon tiga dan empat di pemerintahan. Presiden berencana menggantinya dengan kecerdasan buatan | PPDI meminta Pemerintah memperbanyak pelatihan wirausaha untuk penyandang disabilitas | Pemerintah mewaspadai pergerakan kelompok separatis menjelang peringatan hari ulang tahun Organisasi Papau Merdeka OPM, 1 Desember | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mewacanakan para penari Gandrung bisa mengenakan hijab | AMSI akan menyiapkan program cek fakta di 18 provinsi terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun depan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya kembali. Ia diberi amanah  untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ditengah berbagai  penolakan dan dukungan, Ahok akhirnya dilantik. Apa terobosan Ahok  kedepan? Simak ulasan yang dibacakan Sindu Dharmawan.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pro dan kontra menyeruak pasca penunjukan 7 anak muda sebagai staf  khusus oleh Presiden Jokowi. Banyak yang ragu tak sedikit pula yang  mendukung. Lalu apa sebenarnya tugas dan rencana mereka? Jurnalis KBR  Dwi Reinjani mengajak anda bertemu dan mendengar berbagai program yang  dicetuskan para milenial ini.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menyebut akan membawa kasus pelanggaran HAM masa lalu ke pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeli alat utama sistem persenjataan (Alutsista) modern. Selengkapnya, simak rangkaian berita sepekan KBR, berikut ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Seleksi CPNS 2019 mendapat sorotan. Ini karena ada sejumlah persyaratan  yang dinilai diskriminatif pada kelompok rentan seperti penyandang  disabilitas dan kelompok LGBTQ. Bagaimana pemerintah merespon berbagai  penolakan ini? Simak laporan khas KBR yang dibacakan Friska Kalia.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah mewacanakan bakal menerapkan syarat kepemilikan sertifikat  pranikah bagi calon pengantin. Salah satu tujuannya untuk menekan angka  perceraian. Wacana ini mengundang pertanyaan: wajib atau tidak? Berikut  laporan dibacakan oleh Vitri Angreni.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tekan Perceraian, Pemerintah Wacanakan Sertifikat Nikah | Sertifikat Pranikah, Ini Kata Maruf Amin | Soal Sertifikat Nikah, DPR Minta PEmerintah Berhati-hati | Ikatan Psikolog Klinis Indonesia: Sertifikat Penting Untuk Tekan Perceraian | Presiden Jokowi: Penegak Hukum Jangan Ganggu Terobosan Kebijakan Kepala Daerah | Menkopolhukam: Aparat Akan Terus Buru Jaringan Teroris Yang Terlibat Serangan Bom bunuh Diri | Penyaluran Dana Desa Bakal Diperketat | DPR Pastikan Pilkada 2020 Dilakukan Serentak Dengan Sistem Pemilihan Langsung | Mabes Polri Tegaskan Tidak Akan Menarik Tujuh Ribuan Anggota Brimob dari Papua hingga tahun Depan | Wali Kota Balikpapan Larang PNS Selfi dan Upload di Medsos | Relawan Perjuangan Demokrasi Cilacap Dorong Pemerintah Bentuk Badan Otoritas Segara Anakan

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Jaksa Agung ST Burhanuddin: Tragedi Semanggi I dan Semanggi II Bukan Pelanggaran HAM Berat | Komnas HAM Tantang Jaksa Agung Umumkan Resmi Status Kasus Tragedi 1965, Semanggi 1 dan 2, Jika Memang Diputuskan Bukan Termasuk Pelanggaran HAM Berat | Keluarga korban tragedi Semanggi I: Jaksa Agung Jangan Jadi Pelindung Pelaku Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu | Imparsial: Jaksa Agung Diminta Hormati Proses Penyelidikan Komnas HAM soal Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu | Mabes Polri: Penembakan Oleh Tersangka AM Terhadap Immawan Randi Aksi Spontanitas | Novel Baswedan Bakal Laporkan Balik Dewi Tanjung ke Polisi | Wapres Ma'ruf Amin: Khilafah Tidak Bisa Diterapkan di Negara yang Sudah Miliki Kesepakatan Bentuk Pemerintahan | Kepolisian Selidiki Perkara Desa Fiktif Penerima Dana Desa | PSI Tolak Anggaran Formula E 2020 Dibebankan ke APBD DKI Jakarta | Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah Capai Lebih dari 1.100 Orang.