Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menemukan dugaan kecurangan dalam proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Selain itu, presiden Jokowi juga mengingatkan tentang potensi politik uang pada pemilu nanti. Bagaimana penyelenggara Pemilu mengantisipasi hal-hal tersebut agar tidak terjadi dalam proses Pemilu? Simak laporan khas KBR disusun Astri Yuana Sari

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Para Pekerja Migran Indonesia atau PMI masih menghadapi banyak masalah. Mulai dari penempatan, ketenagakerjaan hingga minimnya perlindungan. Sejumlah permasalahan itu dinilai sebagai indikator lemahnya upaya perlindungan pemerintah terhadap PMI. Padahal, selama ini mereka kerap disebut sebagai “pahlawan devisa” oleh negara. Selengkapnya, simak laporan khas KBR yang disusun reporter KBR, Heru Haetami.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Aparat diduga terlibat dan membekingi tambang batu bara ilegal di sejumlah daerah. Dugaan itu menguat dengan munculnya kasus Ismail Bolong, bekas anggota Polres Samarinda, yang menjadi beking dan terlibat aktivitas tambang ilegal di sana. Kini, ia jadi tersangka, dan banyak pihak meminta pengusutan kasus secara mendalam. Selengkapnya, simak laporan khas KBR yang disusun reporter KBR, Siti Sadida.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 dipertanyakan sejumlah pihak. Proses itu dianggap tidak transparan. Ada dugaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bermain mata dalam proses tersebut. Seperti apa dugaan-dugaan itu dan apa tindaklanjutnya? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun Resky Novianto.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pasokan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN), tahun ini kelebihan daya hingga 6 gigawatt. 

Jumlah itu akan meningkat hingga 41 gigawatt dalam satu dekade. Kondisi itu bakal menambah beban anggaran yang dikeluarkan PLN. Sebab, skema kontrak “take or pay” membuat PLN harus membayar 3 triliun rupiah per 1 gigawatt. 

Lalu, bagaimana upaya menyerap daya PLN, sekaligus menekan kerugian perusahaan setrum negara itu? Selengkapnya, simak laporan khas KBR yang disusun reporter KBR, Muthia Kusuma

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah dan Komnas HAM dianggap tidak serius menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib. Kasus ini sudah 18 tahun berlalu dan secara pidana telah kedaluwarsa September lalu. Sementara tuntutan untuk menjadikan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat masih juga belum terwujud. Simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuana Sari.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu. Perppu itu mengatur sejumlah hal, antara lain soal penetapan nomor urut parpol peserta Pemilu 2024. Namun, aturan ini menuai polemik, karena dinilai tidak adil bagi sebagian partai politik. 

Selengkapnya, simak laporan khas KBR, disusun Sindu Dharmawan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Angka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) mencapai ribuan kasus selama lima tahun terakhir. Tidak adanya aturan yang melindungi PRT, membuat mereka rentan menerima tindak kekerasan dan hak-haknya tidak dipenuhi. 

Sementara RUU PPRT yang “digadang-gadang” bakal menjadi payung hukum tak kunjung disahkan DPR. Berikut laporan khas KBR, disusun jurnalis Heru Haetami.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) beberapa waktu lalu, masih memunculkan sejumlah kontroversi. Sorotan bahkan datang dari luar negeri. Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun Resky Novianto.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Anggaran Pemilihan Umum 2024 mencapai 76 triliun rupiah. Angka ini naik signifikan jika dibanding Pemilu 2019, yang sebesar 25 triliun rupiah. Artinya, anggaran Pemilu melonjak hampir 200 persen. 

Sejumlah pihak pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) cermat dan efisien menggunakan anggaran. Selengkapnya, kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]