Ngerujak by enforceA

Ngerujak by enforceA

By NgerujakBusiness
Download on the App Store

Ngerujak by enforceA episodes

  • Eps. 12 - DUK vs PTKP

    Pernahkah sobat enforceA mendengar istilah Data Unit Keluarga atau DUK? Dalam konteks perpajakan di Indonesia, DUK sering dikaitkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apa sih sebenarnya DUK itu?


    Tonton video #NgeRujak Ngobrol Seru Pajak episode "DUK dan PTKP, Apa Kaitannya?" yang akan membahas mengenai topik ini secara mendalam!


    Follow enforceA di Instagram: https://instagram.com/enforcea

    24 min
  • Eps. 11 - Ngobrolin SP2DK

    Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?

    Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.



    23 min
  • Eps. 06 Membiayakan Secara Fiskal atas Pajak Masukan Barang Hasil Pertanian Tertentu

    Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 89 tahun 2020 menjelaskan,  bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak dapat dikreditkan. Contohnya apabila PT A membeli sebuah truk yang digunakan untuk mengangkut barang hasil pertanian tertentu DPP Nilai Lain, maka Pajak Masukan atas pembelian truk tersebut tidak bisa dikreditkan oleh PT A.

    Lalu atas Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan tersebut apakah bisa dibiayakan secara fiskal?

    3 min
  • Eps. 05 Cabang Satu Wilayah Kerja dengan Perusahaan Pusat Wajib Membuat NPWP?

    Setiap Subjek Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak harus mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Subjek Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan tersebut tidak terkecuali bagi cabang suatu perusahaan.

    Namun yang menjadi pertanyaan adalah apabila perusahaan cabang tersebut berada di satu wilayah kerja dengan KPP di mana perusahaan pusat terdaftar, apakah perusahaan cabang tersebut wajib membuat NPWP juga? Atau cukup menggunakan NPWP perusahaan pusat?

    4 min

About Ngerujak by enforceA

From the publisher's feed

Ngobrol Seru Pajak!