Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar dua operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah — Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Keduanya diduga terlibat kasus suap yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan promosi jabatan.Fenomena ini kembali membuka mata publik bahwa praktik korupsi di level pemerintah daerah masih saja berulang, meski sistem otonomi daerah telah berjalan lebih dari dua dekade dengan harapan dapat menghadirkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.Apakah pelaksanaan otonomi daerah selama ini justru membuka celah baru bagi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal? Dan bagaimana seharusnya pengawasan serta reformasi birokrasi daerah diperkuat agar otonomi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat? utk membahasnya kami telah bersama Pakar Otonomi daerah/ Guru Besar IPDN, Prof Djohermansyah Johan