Tahun depan pembelian gas elpiji 3 kg atau gas melon akan diperketat. Mulai 1 Januari 2024, pembelian gas elpiji subsidi ini harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini sejalan dengan program pendistribusian elpiji bersubsidi tepat sasaran, dengan tujuan agar subsidi hanya disalurkan ke kelompok masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Kedepannya target penjualan gas melon ini adalah masyarakat miskin terbagi dalam 4 kategori. Mereka adalah rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran dan nelayan sasaran. Khusus bagi pengguna usaha mikro diperlukan tambahan foto diri di tempat usaha.

Lalu seperti apa dampak pengetatan ini pada UKM? Bagaimana memastikan penerima program ini tepat sasaran? Di Ruang Publik KBR pagi ini, kita akan bahas hal ini bersama para narasumber: Coprorate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, dan Hermawati Setyorini, Ketua Umum Akumandiri.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]