Pemerintah menegaskan kesiapan menyiapkan sanksi perdata dan pidana bagi perusahaan yang diduga merusak lingkungan dan memperburuk risiko bencana di Utara Sumatera. Di tengah proses pemulihan warga yang masih berlangsung, penegakan hukum menjadi sorotan publik.

Sejauh mana kesiapan pemerintah memastikan penindakan yang tegas dan transparan?

Simak pembahasannya bersama Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum.