Pilkada serentak yang dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024 sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional mengingat pentingnya menentukan orang-orang yang layak memimpin daerah. Seperti halnya pemilu dalam memilih presiden dan anggota legislatif, pilkada juga diharapkan mampu memenuhi harapan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah.

Perhelatan Pilkada ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam dinamika politik Indonesia. Di balik antusiasme dan harapan untuk perubahan, berbagai permasalahan dan sengkarutnya bermunculan. Diantaranya soal pengaruh oligarki dalam politik lokal yang makin menjadi perhatian serius. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi, kekuatan oligarki yang menguasai sektor ekonomi dan politik kerap kali menggerogoti prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Bagaimana pengaruh oligarki ini bekerja, dan apa dampaknya pada kualitas demokrasi dalam Pilkada mendatang?

Pengaruh oligarki dalam politik daerah di berbagai tempat ditandai dengan penguasaan area yang tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga arena politik. Pilkada sering kali menjadi ajang bagi kelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan mendukung calon kepala daerah yang sejalan dengan kepentingan mereka. Hal ini memungkinkan penguasa lokal tetap dalam jaringan kekuasaan yang tertutup, sehingga kandidat yang berasal dari rakyat biasa sulit bersaing. Salah satu bentuk dominasi oligarki yang paling menonjol dalam Pilkada adalah politik dinasti. Banyak calon kepala daerah berasal dari keluarga politik atau kelompok elit partai yang telah lama berkuasa.

Makin terlihat harapan rakyat di Pilkada tampaknya akan kembali pupus. Ditambah lagi dengan permasalahan lainnya yang jauh-jauh hari telah munsul. Aroma politik kotor Pilkada menjelang pencoblosan malah makin pekat. Hal itu tampak dari mobilisasi kades untuk memilih paslon tertentu, praktik suap, kecurangan, hingga mempermainkan agama dengan menjanjikan para pemilihnya masuk surga.

Selain mobilisasi kades, politik kotor Pilkada juga terkait erat dengan politik uang. Suap-menyuap berkedok pengajian lumrah terjadi menjelang pencoblosan. Ada yang bagi-bagi uang untuk membeli suara menggunakan e-money atau e-wallet bahkan digunakan paslon untuk menyasar anak muda. Serangan fajar terkini terjadi tanpa harus mengetuk pintu, tetapi langsung masuk rekening. Miris, semua parpol baik yang berlatar belakang Islam apalagi nasionalis, sama-sama menggunakan politik uang dalam upaya pemenangan.

Kisruhnya pilkada kali ini makin membuktikan bahwa pertarungan politik dalam demokrasi hanya memperebutkan kekuasaan. Berbagai cara dilakukan demi pemenangan, termasuk cara-cara kotor. Hal yang demikian itu akibat dari landasan sistem politiknya yang sekuler kapitalisme. Tidak heran, para kandidat merasa boleh-boleh saja melakukan segala cara agar menang. Pemikiran sekuler kapitalisme ini pun memosisikan motivasi menjabat hanya sebatas materi. Ini wajar dalam sistem demokrasi, bahwa yang terpilih adalah para pemimpin yang niat awal memang bukan untuk umat.