🛑

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetop dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim.

Kasus BLBI ini dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 yang terbit pada 31 Maret 2021

KPK beralasan tidak ada lagi penyelenggara negara dalam perkara itu menyusul dilepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan Ketua BPPN melalui putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

Kasus BLBI Ini jadi momok bertahun-tahun, sebuah cerita mega korupsi yang melibatkan banyak pengusaha kelas kakap yang anti klimaks proses penyelesainnya. Para tersangka kabur bertahun-tahun, jika terbukti hukuman seringan kapas.

Ironisnya langkah terbaru proses perburuan aset berkaitan BLBI lebih dari 2 dekade yang jumlahnya lebih dari Rp 108 triliun dilakukan Pemerintah tidak melibatkan lembaga anti rasuah tersebut. Dari epik ini kita melihat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum berjalan sendiri-sendiri dengan mencari bukti secara mandiri dan otodidak. Tidak terlihat strategi yang serius.

Mari kita bahas di PKS Legislative Corner

Jumat, 16 April 2021

13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama Narasumber

DR. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H.

Anggota Komisi III DPR RI

dengan moderator

Iken Yoandro

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

dI Social Media Fraksi PKS DPR RI

IG : @fraksipksdprri

Youtube : PKS TV DPR RI