🔴

Total ada dua menteri dan satu kepala badan yang dilantik pada hari rabu (28/4) kemarin. Tak ada wajah baru, semua muka lama. Atur posisi, ada yang memimpin lembaga yang digabung, ada pula yang dibentuk baru. Padahal sudah ada lembaga setingkat Menteri.

Bukan rahasia bawah investasi digesa luar biasa, dari hulu ada Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang dibuat menembus sejarah; satu semester kurang, menggabungkan lebih dari 80 UU dan seribu pasal yang ironisnta di edit pasca ditetapkan.Tidak cukup sampai disitu, ada juga tawaran paket wisata di kala pandemi, padahal epik lain sejumlah industri seperti konstruksi mengalami kontraksi tajam. Meski tidak setajam silet.

Bahkan alasan Investasi menjadi dasar Ibukota Negara Baru (IKN) perlu segera di resmikan. Padahal yang terjadi secar eksternal iklim investasi berjalan stagnan. Investasi jalan ditempat, namun kita khawatir jika situasi ini berlarut. kita akan

RESHUFFLE, INVESTASI HARGA MATI. ATAU ATUR POSISI ?

Jumat, 30 April 2021

13.30 s.d 14.30 WIB

Narasumber

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.

Anggota Komisi XI FPKS DPR RI

Host

Ari Putra Utama

Associated Humas FPKS DPR RI

Bisa disaksikan di social media Resmi FPKS DPR RI:

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPR

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#berkhidmatuntukrakyat

#pksawasikabinet

#pkslegislativecorner

Pemerintah bersikeras melakukan pemindahan Ibukota negara (IKN) ke Kalimantan Timur di masa pandemi. Dana yang digelontorkan diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.

Pemerintah menyederhanakan nominal ini dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut tidaklah besar, hanya seperlima dari postur anggaran keseluruhan APBN kita yang sebesar Rp 2.500 triliun.

Padahal sejumlah kalangan menilai pemindahan ibukota tidak akan menguntungkan secara ekonomi. akan lebih baik dana sebesar itu digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemerintah justru tetap berkeras meneruskan rencana pemindahan ibu kota negara dengan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Ramadhan ini.

Situasi pandemi yang panjang dan suram seharusnya membuat pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan, serta semakin menguatkan keyakinan publik untuk mendesakkan pembatalan rencana tersebut.

Kita bahas dalam PKS Legislative Corner

HASRAT PINDAH IBU KOTA KALA WABAH. ADA APA?

23 April 2021

13.30 s.d 14.30

Narasumber

Suryadi Jaya Purnama, ST

Anggota Komisi V FPKS DPR RI

Host

Yoandro Iken

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

🛑

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetop dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim.

Kasus BLBI ini dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 yang terbit pada 31 Maret 2021

KPK beralasan tidak ada lagi penyelenggara negara dalam perkara itu menyusul dilepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan Ketua BPPN melalui putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

Kasus BLBI Ini jadi momok bertahun-tahun, sebuah cerita mega korupsi yang melibatkan banyak pengusaha kelas kakap yang anti klimaks proses penyelesainnya. Para tersangka kabur bertahun-tahun, jika terbukti hukuman seringan kapas.

Ironisnya langkah terbaru proses perburuan aset berkaitan BLBI lebih dari 2 dekade yang jumlahnya lebih dari Rp 108 triliun dilakukan Pemerintah tidak melibatkan lembaga anti rasuah tersebut. Dari epik ini kita melihat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum berjalan sendiri-sendiri dengan mencari bukti secara mandiri dan otodidak. Tidak terlihat strategi yang serius.

Mari kita bahas di PKS Legislative Corner

Jumat, 16 April 2021

13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama Narasumber

DR. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H.

Anggota Komisi III DPR RI

dengan moderator

Iken Yoandro

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

dI Social Media Fraksi PKS DPR RI

IG : @fraksipksdprri

Youtube : PKS TV DPR RI

🛑

Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai produk-produk Indonesia saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (4/3). Bahkan dalam forum tersebut Jokowi menyampaikan, jika perlu digaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri.

Presiden Jokowi sudah seringkali menyatakan ajakannya kepada masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri.Akan tetapi ajakan tersebut berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang terus membuka kran impor. Antara intruksi dan eksekusi berbeda, beda panggang dengan api.

'Kita harus bangga terhadap produk Indonesia, kita harus membeli produk dalam negeri'. Ungkapan hanya sebatas slogan.Bukti keteladanan rontok dalam sikap dan prilaku.

Impor tidak terjadi pada barang konsumsi kecil-kecil, hingga kesejumlah komoditas strategis nasional seperti garam dan beras. Padahal masa panen sedang berlangsung dan stok masih melimpah ruah. Di Gudang Membusuk, Di Pelabuhan Menumpuk dan Petani Terpuruk.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor barang konsumsi sepanjang 2020 adalah US$ 14,66 miliar. Jauh dibandingkan barang modal (US$ 23,7 miliar) apalagi bahan baku/penolong US$ 103,21 miliar.

Senada itu dalam lima tahun terakhir, impor barang konsumsi tumbuh rata-rata 6,88% per tahun. Jauh lebih cepat ketimbang pertumbuhan impor bahan baku/penolong (0,41%) dan barang modal (0,06%).

Hal tersebut tentunya akan merugikan industri tanah air khususnya industri kecil dan menengah. Apalagi petani, seakan tidak dianggap. Bilangnya benci tapi cinta karena masih terus impor? Mari kita bahas di PKS Legislative Corner

BENCI, TAPI RINDU IMPOR. GIMANA COBA

Jumat, 26 Maret 2021

13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama

Nevi Zuairina

Anggota Komisi VI FPKS DPR RI

Host

Mira Adinia

Associated FPKS DPR RI

LIVE SOCIAL MEDIA FPKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#PKSPelayanRakyat

#BersamaMelayaniRakyat

#pkslegislativecorner

Baru-baru ini, pemerintah menggulirkan kebijakan impor beras 1 juta ton, dalihnya untuk pengamanan stok hingga akhir tahun 2021. Selain itu, pemerintah juga menetapkan impor garam tahun ini sebesar 3,07 juta ton atau naik 13,8 persen. Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyerukan benci produk asing dan janji swasembada garam. Kondisi ironi, kala Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

Rencana pemerintah mengimpor beras mendapat protes keras dari para pertani. Pasalnya, rencana tersebut bukan hanya bakal membuat harga beras di tingkat petani jatuh, namun juga lebih buruk lagi, yakni kemungkinan tidak terserap di tengah masuknya musim panen yang akan dihadapi petani saat ini.

Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan I 2021 stok beras akan mencapai 14,54 juta ton atau meningkat 26%, sedangkan impor garam sepanjang Januari-Februari 2021 saja mencapai 80,2 ribu ton meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan impor, seakan menegasikan mega project food estate yang digadang-gadang Pemerintah sebagai salah satu program swasembada pangan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Gagal kala produksi, dihimpit impor saat panen. Petani tetap termarginalkan.

Dengan fakta ini, mengapa pemerintah tetap melancarkan kebijakan impor pangan? Di mana keberpihakan negara pada pelaku pertanian? Mari bahas bersama di PKS Legislative Corner.

Dikala Panen, Impor Ugal-Ugalan. Kebangetan!

Jumat, 19 Maret 2021

13.30 WIB s.d 14.30 WIB

Bersama

drh. Slamet

Anggota FPKS Komisi IV DPR RI

Host

Adrian Farhan

Associated FPKS DPR RI

LIVE SOCIAL MEDIA FPKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#PKSPelayanRakyat

#BersamaMelayaniRakyat

#pkslegislativecorner

Mimbar Demokrasi Kebangsaan

Fraksi PKS DPR RI

Jum'at 12 Maret 2021

Pukul 14.00 s.d 16.00 WIB

Moderasi Islam dan Kebangsaan Indonesia

Upaya menjadikan Islam sebagai perekat persatuan, penjaga identitas/karakter, dan penggerak kemajuan Indonesia

Sambutan :

Dr. Jazuli Juwaini, MA (Ketua Fraksi PKS DPR RI)

Narasumber :

📍 Dr. Hidayat Nurwahid, MA (Wakil Ketua MPR RI)

📍 Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (Intelektual Muslim/Penulis Buku Moderasi Islam di Indonesia)

📍 Prof. Dr. Din Syamsudin, MA (Tokoh Moderasi Islam/Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015)

Moderator:

Dr. Danang Akbarona

LIVE SOCIAL MEDIA FPKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#PKSPelayanRakyat

#BersamaMelayaniRakyat

#mimbardemokrasi

Narasi :

Dalam rangka mengokohkan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Fraksi PKS DPR RI dengan bangga meluncurkan Program Nasional:

#1 *Mimbar Demokrasi & Kebangsaan* yaitu forum yang dirancang Fraksi PKS DPR untuk membahas masalah-masalah fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan publik.

#2 *Mimbar Pacasila & Konstitusi* yaitu forum yang dirancang Fraksi PKS untuk mendiskusikan dan mengkonsultasikan kebijakan negara dalam perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945, agar kebijakan negara selalu sejalan, konsisten, dan konsekuen dengan dasar dan konstitusi negara.

Keduanya akan menghadirkan perspektif Kebangsaan Fraksi PKS berkolaborasi dengan para tokoh bangsa, pakar, dan ahli yang kredibel dari kalangan akademisi, peneliti, masyarakat sipil, TNI/Polri dan Lembaga terkait lainnya.

***

Fraksi PKS dengan bangga juga meluncurkan Buku Karya Tulis Kebangsaan yang berjudul *Menyemai Patriotisme Bangsa, Merajut Asa Indonesia Maju Sejahtera*. Buku ini berisi 45 karya terbaik dari ratusan tulisan Hasil Lomba Karya Tulis Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang diselenggarakan setiap tahun. Berisi ide dan gagasan cerdas generasi muda dari berbagai daerah tentang ke-Indonesia-an.

Bagaimana dengan larangan ataupun anjuran penggunaan atribut keagamaan dalam seragam Sekolah

Wawancara Ledia Hanifa Amalia di Radio RRI

🔴 PKS Legislative Corner 🔴

Bancana banjir dan tanah longsor di awal tahun menjadi kabar duka. Terjadi dari ujung barat hingga timur Nusantara. Ihwalnya karena cuaca ekstrem yang sedang terjadi bernama La Nina.

Jika mau menekur diri semua kejadian bencana tidak selamanya bisa disematkan kepada cuaca dan kehendak alam semata, karena banyak temuan awal bencana terjadi karena ada andil tangan manusia. Keserakahan pangkalnya, kerusakan akhirnya. Dampaknya bencana yang luar biasa, tidak hanya hancurkan rumah dan sawah. Tapi juga hilangkan harta dan nyawa.

Laju kerusakan hutan dan deforestasi yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan tidak kurang dari 23 juta hektar hutan mengalami kerusakan dan beralih fungsi selama periode tahun 2000-2017. Pembalakan liar yang menyebabkan berbagai bencana di tanah air.

Perlu adanya evaluasi atas keberadaan hutan agar kita dapat merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan alam secara lebih holistik dan terintegrasi.

Pengelolaan hutan yang tepat kita harapkan dapat menciptakan hutan yang lestari serta memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.

Kita bahas tuntas dalam PKS Legislative Corner "HUTAN DIRAMBAH, HILIR JADI MUSIBAH"

Jumat, 22 Januari 2021

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama Narasumber

Dr. Hermanto, S.E, M.M

Anggota Komisi IV FPKS DPR RI

Host

Ari Putra Utama

Associated Fraksi PKS DPR RI

LIVE SOCIAL MEDIA FPKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#PKSPelayanRakyat

#BersamaMelayaniRakyat

#pkslegislativecorner