🛑 PKS LEGISLATIVE CORNER 🛑

'Penerbangan nasional :

Lesu dan tertimpa musibah'

Akibat pandemi Covid-19 menjadikan industri penerbangan lesu dan tidak bisa beroperasi normal di jaringan domestik maupun internasional. Di sisi lain biaya yang harus ditanggung masih cukup besar.

Beragam upaya dilakukan oleh perusahaan penerbangan komersil, dari mulai mengambil langkah perampingan karyawan, mengurangi pengeluaran dan merestrukturisasi organisasi untuk menjaga kelangsungan bisnis.

Petang belum tiba, Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 mengalami kecelakaan pada 9 Januari 2021 sekitar pukul 14.40. Lokasi jatuhnya sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu, dekat Jakarta. Terhentak ruang ungkasa !

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kabar duka menyelimuti dunia penerbangan komersil, menambah panjang rentetan kecelakaan pesawat.

Kita menunggu sebab utama kecelakan, namun demikian tidak bisa dipungkiri ada banyak catatan dalam dunia penerbangan komersil nasional.

Jika dicermati, segala sengkarut masalah penerbangan sesungguhnya bermuara di tingkat regulasi, pelaksanaan hingga pengawasan oleh Pemerintah sendiri.

Sehingga sudah seharusnya Pemerintah juga ikut bertanggung jawab dan segera memperbaiki segala jenis regulasi yang terlalu lemah dan memperkuat pengawasan terhadap Badan Usaha Angkutan Udara.

Momentum pembenahan mutlak dilakukan agar tidak terulang kembali. Mari kita bahas di PKS Legislative Corner yang akan "membahas isu dari sudut yang pas".

Jumat, 15 Januari 2021

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V FPKS DPR RI

dan

Host

Iken Yoandro Edwar

Tenaga Ahli FPKS DPR RI

LIVE SOCIAL MEDIA FPKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#PKSPelayanRakyat

#BersamaMelayaniRakyat

#pkslegislativecorner

🛑 PKS LEGISLATIVE CORNER 🛑

*Vaksin Disebar, Izin Belum Kelar*

Vaksin sinovac telah dilepas secara resmi dengan gegap gempita dari Bandung ke pelosok negeri, sebagai sebuah ikhtiar agar dapat mengakhiri paparan Covid 19.

Bahkan dalam prosesnya Polri menerjunkan 83.566 personel untuk melakukan pengawalan dan penjagaan proses distribusi vaksin Covid-19 ke beberapa provinsi di Indonesia.

Rumitnya, proses distribusi tersebut belum dibekali dengan uji klinis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan emergency use of authorization (EUA). Begitupun uji halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) juga belum dikantongi.

Dilalahnya untuk mengejar target distribusi dengan membuka peluang memakai data hasil uji klinis sejumlah vaksin Corona dari negara lain, guna mempercepat program vaksinasi di Indonesia. Syaratnya protokol uji klinis negara lain sama dengan Indonesia. Kualifikiasi yang selintas nampak mudah, namun dalam realitas bisa sangat berbeda hasilnya. penuh resiko dan riskan.

Meski masih belum mendapat izin, ternyata jadwal penyuntikan vaksin sudah disusun detail hingga ke Presiden. Kepala negara dan Menteri direcanakan dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021. Sekali lagi ini penuh resiko dan riskan.

Sudah sepantasnya publik meminta kepada pemerintah untuk mengedepankan dan mendahulukan sikap terbuka dan transparan dalam setiap tahapan program vaksinasi dari mulai pengadaan hingga pemantauan paska vaksinasi agar menimbulkan keyakinan seluruh masyarakat untuk ikut serta mensukseskan vaksin covid hingga tarcapai target kekebalan kelompok atau herd immunity.

Vaksin bisa jadi solusi jitu jika sesuai prosedur dan standardisasi, namun pada akhirnya akan jadi bencana manakala tidak berbasis data yang memadai dan kebijakan yang tepat.

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema "Vaksin Disebar, Izin Belum Kelar" :

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, S.S., M.Si.

Anggota Komisi IX FPKS DPR RI / Ketua Satgas Covid FPKS DPR RI

Bersama host :

Iken Yoandro Edwar

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

Di social media FPKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#BersamaMelayaniRakyat

#PKSLegislativeCorner

🛑 PKS LEGISLATIVE CORNER 🛑

CALLING VISA UNTUK PENJAJAH PALESTINA

Indonesia satu napas dengan Palestina, berulang kali ditegaskan oleh Pemerintah. Bukan baru kali ini, namun sejak Palestina direbut tanah dan kemerdekaannya oleh Israel. Penjajahan adalah yang Negara ini tentang dalam konstitusinya, bukan sekedar kata tanpa makna. Namun Menkum HAM seperti tuna sejarah bahwa apa yang dicatat harus ditunaikan dengan komitmen. Mencintai yang jauh, menyayangi yang dekat bagian dari spirit Bersama Melayani Rakyat.

Ironisnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mulai membuka pelayanan calling visa bagi sejumlah warga negara asing, antara lain yang berasal dari Israel, Afghanistan, Guinea, Kamerun, Korea Utara, Liberia, Nigeria, Pakistan, Somalia dan Niger.

Negara-negara calling visa tersebut merupakan negara yang memiliki kondisi atau keadaan yang dinilai memiliki kerawanan tertentu dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan keimigrasian.

Pemberian fasilitas calling visa terhadap negara-negara tersebut oleh Pemerintah Indonesia bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia dan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bahaya, karena Pelayanan calling visa bagi Warga Negara Israel menjadi sebuah sikap resmi Pemerintah Indonesia terhadap negara Israel.

Secara hukum internasional, pemberian pelayanan calling visa dari pemerintah Indonesia merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi Israel secara de jure. Sejak awal, Indonesia menolak untuk mengakui eksistensi Israel karena melakukan pelanggaran hukum internasional dan melakukan penjajahan terhadap Palestina.

Indonesia telah berkomitmen untuk menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang memiliki karakteristik “bebas” dalam menentukan sikap politiknya secara independen, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun, serta “aktif” dengan turut berkontribusi terhadap ketertiban dan perdamaian dunia.

Kita bahas tuntas dalam PKS Legislative Corner

Jumat, 4 Desember 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama

Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.

Anggota BKSAP / Komisi II FPKS DPR RI

dengan Host

Ari Putera Utama

Associated FPKS DPR RI

Melalui kanal social Media Resmi FPKS DP RI

:round_pushpin: Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

:round_pushpin:Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#BersamaMelayaniRakyat

#pksawasikabinet

#pkslegislativecorner

PKS akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (munas) ke V pada tanggal 26 – 29 November 2020. Munas V PKS akan mengusung tema utama Bersama Melayani Rakyat dengan meluncurkan gerakan #PKSPelayanRakyat. Diharapkan dengan tagline tersebut menjadi ruh dan nilai yang senantiasa melekat bahwa PKS harus semakin dekat dengan rakyat dan semakin hangat dengan rakyat. PKS pastikan semangat kolaborasi dan bekerjasama dengan seluruh komponen umat dan bangsa menuju Indonesia yang adil dan Sejahtera.

Munas V PKS akan jadi ajang sosialisasi kebijakan strategis partai serta pemberian arahan Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS. Ada empat agenda utama dalam Munas V PKS ; Pertama, penyampaian dan sosialisasi kebijakan strategis partai. Kedua, arahan Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri. Ketiga, pengumuman dan pelantikan Kepengurusan PKS 2020-2025 dan ditutup dengan Pidato Politik Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

PKS siap melanjutkan peran bersejarah melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa dengan bersama melayani rakyat, membangun kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan mendorong hadirnya kepemimpinan yang solutif ditengah pandemik.

Perjalanan waktu telah memberikan pelajaran berharga bagi PKS dengan berkecimpung dalam politik Indonesia selama lebih dari 22 tahun. Terlebih selama 16 tahun ikut serta dalam mewarnai parlemen untuk menghadirkan kebijakan dan Undang – Undang (UU) yang berpihak kepada rakyat, umat dan mengokohkan nasionalisme kebangsaan.

Terus berjuang, sepanjang masa demi keutuhan NKRI. PKS berkhidmat untuk bangsa. Bukti nyata cinta kepada negeri. Cinta membara sepanjang hayat. Menebar kebaikan tak kenal henti. PKS Bersama Melayani Rakyat. Dengan segenap ketulusan hati.

Special Edition Menyambut Munas V PKS membaha isu dari sudut yang pas

Jumat, 27 November 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Narasumber

H. Habib Aboe Bakar Al Habsyi, SE

Sekjen PKS / Anggota Komisi III DPR RI

Host

Iken Yoandro

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

Sakksian melalui akun social media FPKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Instagram FPKS DPR RI :

https://www.instagram.com/fraksipksdprri/

📍Twitter FPKS DPR RI :

https://twitter.com/FPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#pkslegislativecorner

#berkhidmatuntukrakyat

#PKSpelayanRakyat

🛑 PKS LEGISLATIVE CORNER 🛑

UU MENDESAK, AGAR MINOL TAK BIKIN KONYOL

RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali menuai polemik. Sejumlah kritik dan sikap penolakan dilayangkan atas pembahasan RUU ini di DPR. Mulai dari dianggap sebagai produk Islamisasi hukum, membuka ruang diskriminasi, tidak terlalu dibutuhkan, hingga dipandang berpotensi merugikan bagi pendapatan negara.

Padahal urusan Alkohol menurut catatan WHO sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat meningkatkan risiko cedera dan kekerasan. Kemudian dapat menyebabkan keracunan dan gangguan emosional.

Alkohol pun telah menyebabkan kerugian atas biaya sosial yang sangat besar di sejumlah negara Eropa dan Amerika, meliputi biaya pengobatan, peradilan, kecelakaan, dan produktivitas yang menurun.

Oleh sebab itu, WHO pun telah mengkampanyekan sejumlah strategi bagi negara di dunia untuk bisa membatasi keberadaan dan konsumsi alkohol. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alkohol telah menjadi momok bagi sebagian besar penduduk dunia, bukan hanya di Indonesia.

Sudah ratuan perda dibuat mencegah Alkohol dari ujung barat hingga timur, lalu mengapa UU sebagai"holding regulation" tidak kunjung terwujud. Di sini, peran masyarakat dibutuhkan untuk mengingatkan orang-orang bahwa meminum alkohol justru merusak, dan perlu peran pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah yang membatasi konsumsi alkohol.

Lalu, bagaimana bentuk pengaturan alkohol dalam RUU Minol sehingga menuai polemik? Mari, kita bahas tuntas segala hal terkait RUU Minol di PKS Legislative Corner

Jumat, 20 November 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.

Anggota FPKS DPR RI

Host

Iken Yoandro Edward

Tenaga Ahli FPKS DPR RI

#fraksipksdprri

#berkhidmatuntukrakyat

#pkslegislativecorner

🛑 PKS LEGISLATIVE CORNER 🛑

FIXED, INDONESIA RESESI

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan kuartal III/2020 YoY Indonesia minus 3,49 persen. Meski sudah diprediksi dan diwanti-wanti bahwa resesi bisa terjadi di Indonesia sebagaimana negara lain, seperti Singapura dan AS. Jika dicermati sesungguhnya penyebab resesi bukan hanya pandemi, tapi juga melemahnya konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Buktinya pemerintah juga belum mampu mendorong publik untuk patuh terhadap protokol Covid-19. Di sisi lain, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Jika pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program PEN maka pada Quartal IV/2020 juga akan kembali mengalami pertumbuhan negatif.

Dengan melihat empat variable pertumbuhan ekonomi; konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, ekspor import dan investasi bahwa dampak dari resesi yang paling dikhawatirkan adalah lonjakan pengangguran yang cukup tinggi yang secara simlutkan terjadi lonjakan jumlah masyarakat miskin. Singkatnya, bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang memasuki resesi ini adalah akibat dari ketidakseriusan dan ketidakefektivan Pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Mari kita bahas tuntas isu dari sudut yang pas di PKS Legislative Corner

FIXED, INDONESIA RESESI

Jumat, 13 November 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

bersama

H. Ecky Awal Muharam

Anggota Komisi XI FPKS DPR RI

Host

Widia

TA Fraksi PKS DPR RI

Pulau Komodo berserta hewan Komodo di akui oleh UNESCO sebagai _World Heritage Park_, lelah perjuangan mendapatkan status istimewa tersebut. Namun kini nasibnya di ujung nestapa, atas nama investasi dan pariwisata dilakukan renovasi besar-besaran.

Awalnya pulau ini sepi gelap gulita, kini pulau itu riuh lalu lalang alat berat dan alat rusak. Sungguh berat nasib hewan langka ini ditengah pengambil kebijakan yang berpikir 'purba'. Digagas dari pusat dengan mengabaikan kehendak masyarakat adat, tanpa studi AMDAL memadai, dan melabrak kesepakatan.

Kini nasibnya diperbincangkan dengan kencang, namun narasi dan diskusi dinegeri ini berulang kali menemukan kekosongannya. Bahwa atas nama investasi dan optimalisasi infrastruktur pulau tak berpenghuni, kini hilir mudik mandor dan kuli. Mengobrak-abrik kanan dan kiri pulau.

Mari kita bahas di PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut yang pas. Dengan tema utama.

*'Komodo di Tengah Pembangunan Masa Bodo !'*

Jumat, 30 Oktober 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Narasumber

Suryadi Jaya Purnama

Anggota Komisi V FPKS DPR RI

dan

Host

Erlanda Juliansyah

TAF PKS

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Instagram FPKS DPR RI :

https://www.instagram.com/fraksipksdprri/

📍Twitter FPKS DPR RI :

https://twitter.com/FPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#berkhidmatuntukrakyat

#pksawasikabinet

Beberapa hari terakhir, rakyat disuguhi dengan drama soal ketidakjelasan draft UU Cipta Kerja yang asli. Bagaimana tidak? Draft yang awalnya beredar di publik dengan memuat 905 halaman saat hari-H Sidang Paripurna, tetapi tiba-tiba muncul versi lain, mulai dari 1052 halaman, 1035 halaman, sampai akhirnya ditetapkan hasil finalnya, 812 halaman.

Pun atas dasar itu sejak 9 Oktober 2020 secara resmi mengirimkan surat ke Badan Legislative DPR RI untuk meminta naskah UU Ciptaker Resmi. Maklumlah pertama kali dalam sejarah DPR mengesahkan UU, namun anggotanya tidak melihat barangnya dipegang saat pengesahan akhir.

Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang tidak lazim dalam pembahasan dan pengesahan RUU Ciptaker. Singkatnya, cacat prosedur dan substansi.

Bagaimana bisa, naskah RUU yang telah disahkan, lalu berubah jumlah halamannya? Memang, DPR mengklaim bahwa itu hanya soal margin dan ukuran kertas. Namun, ketika diteliti lebih lanjut, faktanya ada sejumlah perubahan frasa di dalam UU Cipta Kerja, yang lagi-lagi, sudah disahkan beberapa hari sebelumnya. Bukankah ini sesuatu yang sama sekali tidak dibenarkan?

Sepertinya, Pemerintah dan DPR agak kebingungan. Bingung menentukan sikap, bingung menentukan arah, serta bingung mengakomodasi kepentingan dan tekanan. Sampai-sampai naskah UU tidak bisa diakses publik selama beberapa hari semenjak pengesahan. Bukankah ini merupakan bentuk pengelolaan negara yang sangat buruk dan memperihatinkan?

Semua akan dibahas tuntas dalam PKS Legislative Corner.

Jumat, 16 Oktober 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30

Bersama

DR. Mulyanto

Anggota Baleg FPKS DPR RI

Host

Iken Yoandro Edward

Tenaga Ahli FPKS DPR RI

🛑 PKS Legislative Corner 🛑

1 Tahun Jokowi - Ma'ruf, Dari Pandemi Hingga Resesi

Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf bersama kabinet Indonesia Maju genap telah melewati satu tahun pertama, yang menjadi pembuka jalan dalam menempuh kerja mengelola negara untuk empat tahun tersisa.

Denting waktu berjalan cepat, gerak perubahan terjadi sangat tajam. Presiden murka dalam rapat kabinet meski berbagai insentif dan jurus telah dikeluarkan, namun kerja kabinet tidak kunjung 'moncer dan tokcer'. 16 Paket Ekonomi sebagai kelanjutan periode pertama Jokowi gagal mengungkit Ekonomi, kemudian dihantam pandemi berbekal Perppu No 1 tahun 2020 dan berenkarnasi menjadi UU No 2 Tahun 2020 juga tidak kunjung menggeliat cepat. Malah Covid 19 mengerek Indonesia menjadi negara paling terpapar se ASEAN dan menempati sepuluh besar tingkat mortalitas di ASIA.

Demokrasi kini seperti diujung senja, sipil melemah dan otoritarisme menguat. Kelembagaan negara banyak dipegang oleh pemikul senjata bukan tumbuh dari para pejuang aspirasi dan suara publik.

Disisi penyusunan regulasi menyisakan persoalan, Pemerintah berulang kali menemukan titik konflik di persimpangan jalan. UU Cipta Kerja sebagai inisiatif Pemerintah menjadi salah satu pucuk penolakan publik. isinya bukan hanya tentang kemudahan investasi, namun secara jelas justru terkandung degradasi lingkungan dan tergusurnya kepentingan anak bangsa di beragam sektor kehidupan.

akibat nyata UU Cipta Kerja importasi pangan akan terbelalak didepan mata, padahal selama ini pun produk pangan lokal sudah terhempas hingga tersungkur dalam rantai pasok yang tidak seimbang. Jangankan land reform dan memperbesar 0,3 hektare lahan pertanian per petani, yang ada justru ancaman pengambilan paksa tanah atas nama investasi.

Mari kita Bahas dalam PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut yang pas.

Jumat, 24 Oktober 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama

H. Johan Rosihan, ST

Anggota Komisi IV DPR RI FPKS

Host

Widia

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

Disiarkan langsung melalu akun social media Fraksi PKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Instagram FPKS DPR RI :

https://www.instagram.com/fraksipksdprri/

📍Twitter FPKS DPR RI :

https://twitter.com/FPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

PENOLAKAN adalah satu kata yang dapat menggambarkan sikap PKS dalam RUU Cipta Kerja, sebagaimana kegelisahan yang dirasakan oleh para pekerja, buruh, petani, Nelayan, akademisi, pegiat UMKM terhadap Omnibus Law.

Bagaimana tidak RUU Cipta Kerja beberapa hari lalu disahkan yang dalam pembahasannya dilakukan secara tergesa-gesa, minim partisipasi publik, dan bias kepentingan.

Meski dikritik dan mendapat gelombang protes keras oleh banyak kelompok masyarakat, Paripurna tetap dilangsungkan tanggal 5 Oktober 2020 tanpa naskah RUU asli, sebagai bentuk tetap bergeming dengan pendirian meloloskan RUU ini. Dalihnya demi menarik investasi yang bisa mendongkrak perekonomian.

Padahal, jelas bahwa sejumlah substansi pengaturan yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja justru menunjukkan Pemerintah telah abai terhadap hak rakyat untuk hidup sejahtera dan bermartabat, mengancam kedaulatan pangan negara, serta justru berpotensi merusak kelestarian lingkungan hidup. Belum lagi, ditambah dengan besarnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak diimbangi dengan instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang memadai.

Semua akan dibahas secara komprehensif di PKS Legislative Corner. Membahas Isu dari Sudut yang Pas.

Jumat, 9 Oktober 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama

Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T

Anggota Baleg FPKS DPR RI

Host

Erlanda Juliansyah Putra

TA Fraksi PKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Instagram FPKS DPR RI :

https://www.instagram.com/fraksipksdprri/

📍Twitter FPKS DPR RI :

https://twitter.com/FPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured