Penyelenggaraan Pilkada belum dimulai, namun dampak buruk akibat wabah sudah terasa. Beberapa calon kepala daerah dinyatakan positif covid 19 dari hasil tes kesehatan. Kemudian ketua KPU RI positif covid 19, demikian juga dengan sejumlah komisioner di daerah. Sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak kita berharap bahwa pelaksanaan Pilkada tidak menjadi epicentrum baru / cluster covid.

Seharusnya menjadi peringatan bagi semua penyelenggara pilkada, peserta, termasuk tim sukses, dan pendukungnya bahwa setiap orang bisa terkena covid 19, oleh karenanya protokol kesehatan wajib dilaksanakan disetiap proses penyelenggaraan pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan tahapan pilkada, khususnya pelaksanaan kampanye sampai dengan hari pencoblosan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Apabila pilkada menjadi cluster baru penyebaran covid-19, dampaknya sangat masif dan luas karena pilkada dilaksanakan di 270 daerah. Harus ada aturan yang jelas dan tegas dari KPU maupun Bawaslu agar masing-masing paslon menaati protokol kesehatan mulai sekarang hingga masa kampanye dan pencoblosan nanti.

Penundaan pilkada serentak sedianya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan aturan hukum serta memperpanjang masa jabatan kepala kaerah. penundaan waktu pelaksanaan pilkada ini tidak lain hanyalah untuk menyelematkan warga negara sari bahaya Covid-19.

🛑 PKS Legislative Corner 🛑

Covid Menggila, Dokter Merana, Pemerintah Ada dimana?

Covid-19 telah mendera Indonesia sejak awal maret 2020, dari hanya 3 orang terpapar kini melonjak lebih dari 150 ribu orang. Puncak waspada menyala keras saat 'garda terdepan' 100 dokter meninggal akibat Covid 19. Gugurnya para dokter ini menjadi titik nadir terendah bagi tenaga kesehatan indonesia dalam memberikan perawatan intensif kepada masyarakat. Kasus banyak nya tenaga kesehatan dan dokter yang gugur akibat Covid-19, pangkal utamanya karena pemerintah dan masyarakat tidak bekerja sama untuk berperang melawan Covid-19.

Ini situasi Darurat! Sepanjang pemerintah dan masyarakat tidak mengubah pola pikirnya dalam menanggapi pagebluk covid, maka akan mengakibatkan semakin banyaknya dokter dan tenaga kesehatan yang gugur. Gugurnya para nakes tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pemerintah yang semakin tidak dipercayai oleh publik.

Semakin banyak dokter yang gugur dan tenaga kesehatan yang mundur, mengakibatkan lumpuhnya system kesehatan Indonesia. Tidak tahu apa yang terpikirkan oleh pemerintah sehingga kritik yang disampaikan beragam asosiasi kedokteran mengenai kesehatan dan perlindungan tenaga kesehatan tidak didengar. Dengan adanya kasus ini terlihat bahwa pemerintah tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam menangani COVID-19.

Membahas isu dari sudut yang pas

Bersama Narasumber

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.

Anggota Komisi IX / Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Host

Iken Yoandro Edwar

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

Disiarkan Via kanal Socmed FPKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Instagram FPKS DPR RI :

https://www.instagram.com/fraksipksdprri/

📍Twitter FPKS DPR RI :

https://twitter.com/FPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#berkhidmatuntukrakyat

#pksawasikabinet

🛑 PKS Legislative Corner 🛑

"Ya Allah, Ulama Diserang Lagi"

Penyerangan Syaikh Ali Jaber merobek kembali luka lama, kekerasan terhadap ulama ternyata belum selesai. Lagi-lagi oleh orang gila. Penyerangan hanya satu bentuk, dalam kasus lain ada persekusi, bully, bahkan upaya pembunuhan. Entah kita sedang ada dimana. Mengapa Negara seperti kehilangan taring hadirkan ruang aman bagi para pemuka agama.

Saat ada usulan memberikan perlindungan terhadap posisi mereka (ulama) yang rentan dan penting, dituding sebagai usaha ekslusifitas dan penciptaan kasta warga negara. Padahal apa yang mereka terima dan lakukan butuh sekedar komitmen, tapi aksi nyata.

Jujur saja, para ulama ini dihormati dan jadi pengayom masyarakat, kerap dijadikan rujukan meminta saran dalam setiap permasalahan, tetapi sekaligus juga rentan jadi sasaran atau persekusi. apalagi kerap berbeda pandangan dengan otoritas.

Jujur saja ...

Membahas Isu dari sudut yang pas

Jumat, 18 September 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama :

H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I

Anggota Komisi VIII FPKS DPR RI

Host

Agus Abdullah Wahid, MG, M.Sc

Tenaga Ahli FPKS DPR RI

Live Streaming di Kanal Social Media FPKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Instagram FPKS DPR RI :

https://www.instagram.com/fraksipksdprri/

📍Twitter FPKS DPR RI :

https://twitter.com/FPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#berkhidmatuntukrakyat

#pksawasikabinet

🛑 PKS Legislative Corner 🛑

Menteri Agama terjebak pada urusan yang terlalu sederhana ditengah kompleksitas kementerian tersebut. Mengurusi Good Looking dan Tahfidz kemudian menariknya menjadi Radikal. Kontroversi model begini bukan yang pertama, sudah pernah sebelumnya. Anehnya isu yang diurusi bukan tupoksinya.

Kita menentang segala bentuk radikalisme yang mengancam negara, merongrong NKRI. Jika pada akhirnya ada entitas yang mengatasnamakan agama, tentu harus dicermati dengan seksama.

Kita khawatir Menteri Agama keliru dalam menangkan gejala baik. Tidakah dirinya melihat bahwa kini anak-anak muda yang gemar ke Mesjid 'good looking' dengan hafalan yang banyak.

Di saat Menteri Agama seharusnya mampu mengayomi seluruh umat beragama ditengah keberagaman yang ada, justru umat Islam, yang notabene adalah mayoritas, sering didiskreditkan. Narasi-narasi sejuk dari Menag yang diharapkan umat, justru jarang sekali nampak. Malah sebaliknya, pernyataan yang memancing kegaduhan senantiasa disajikan.

Perang terhadap radikalisme yang digaungkan negara seakan-akan selalu diarahkan kepada umat Islam. Ini tentu cara berpikir yang salah kaprah.

Hal-hal yang tidak substansif, tidak konstruktif, dan sering menstigma umat Islam dengan isu radikalisme ini, tentu menjadi pertanyaan besar bagi publik.

Mengapa umat Islam yang ingin taat beragama selalu dikaitkan dengan radikalisme? Apakah kerja Kementerian Agama hanya untuk mengurusi perkara radikalisme? Lalu, apa salahnya jadi good looking dan jago bahasa Arab?

Kita bahas tuntas dengan sudut yang pas.

'Begitu Amat Sama Good Looking & Tahfidz'.

Jumat, 10 Sèptember 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama

H. Iskan Qolba Lubis, M.A

Anggota Komisi VIII FPKS DPR RI

Host

Iken Yoandro Edwar

Tenaga Ahli FPKS DPR RI

Live streaming di kanal FPKS DPR RI

📍 Facebook FPKS DPR RI :

https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI

📍Instagram FPKS DPR RI :

https://www.instagram.com/fraksipksdprri/

📍Twitter FPKS DPR RI :

https://twitter.com/FPKSDPRRI

📍Youtube PKS TV DPR RI :

https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured

#fraksipksdprri

#berkhidmatuntukrakyat

#pksawasikabinet

🛑 PKS Legislative Corner 🛑

WOW. Dana Influencer Yang bikin Geleng Kepala

Pemerintah telah menghabiskan total sebesar Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer atau Third party endorsement. ironisnya gelontoran uang besar itu mengalir ke para influencer dari tahun 2017 hingga 2020 dengan total paket pengadaan sebanyak 40 paket. Modal follower jadi utama.

Entah apa yang ada di benak Pemerintah menggelontorkan dana sebesar itu dengan maksud mengisi ruang publik dan menciptakan 'echo chamber' semu. Rumitnya para _influencer_ yang menerima dana tersebut merasa tertipu dan tidak tahun menahu. APBN ditujukan untuk suatu pesan yang tidak jelas hasilnya.

Bisa dibayangkan jika angka sebesar itu digunakan untuk membangun sekolah, jembatan dan fasilitas publik lain. Sudah pasti jauh dirasakan banyak orang, tidak segelintir pihak yang sudah sangat mapan. Sedih dan pilu saat tahu bahwa Pemerintah lebih serius menggenjot citra dan reputasi dengan polesan mention, hastag, subscribe dan likes influencer.

Mari kita bahas dalam PKS Legislative Corner

Membahas isu dari sudut yang pas

28 Agustus 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

bersama :

Sukamta, PhD

Wakil Ketua FPKS DPR RI / Anggota Komisi I DPR RI

host:

Iken Yoandro

Tenaga Ahli FPKS DPR RI

PKS Legislative corner (PLC) merupakan sebuah program Talk Show Interaktif yang di inisiasi oleh Humas FPKS DPR RI dengan konsep yang ringan dan menarik. Menghadirkan narasumber dari Anggota FPKS DPR RI bersama dengan host yang kredibel untuk membahas isu-isu yang faktual dan hangat ditengah publik untuk dibedah secara mendalam dari sudut pandang (point of view) PKS.

Program ini ditayangkan melalui akun social media Fraksi PKS DPR RI Facebook dan Youtube yang dilakukan secara langsung (live streaming). Selain dialog antara narasumber dengan host, juga dibuka forum interaksi dengan audience yang mengikuti acara secara langsung agar terjalin elaborasi gagasan yang dinamis.

PKS Legislative Corner

Alhamdulillah rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, saat ini Indonesia telah menginjak usia 75 tahun kemerdekaan. Sungguh bukan usia yang tidak muda lagi, namun darinya kita lihat tidak kunjung matang.

Di usia 75 tahun kita bisa jadi terbebas dari cengkraman penjajah, namun masih sering diliputi perasaan terjajah dan belum menjadi tuan rumah dinegeri sendiri.

Kita sudah sepantasnya bertumbuh, bukan berjalan ditempat, dari Bhinneka menjadi satu jiwa. Dari Pancasila menjadi satu gerak. Gerak dan nyawa berpadu merdu menjadi Indonesia Raya.

Merdeka harus mampu menembus ruang lahir dan bathin, agar pada akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan tanpa beban dan keadilan tanpa cela. InsyaAllah bisa, ada banyak contoh disekitar kita. Bismillah Merdeka lahir bathin

Mari bahas bersama Narasumber :

Dr. H.M Hidayat Nur Wahid, M.A

Wakil Ketua MPR RI / Anggota Komisi VIII FPKS DPR RI

Host

Iken Yoandro

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

ikuti ikhtiar perjuangan PKS dakwah di parlemen silahkan follow akun social Media:

Website : fraksi.pks.id

IG: fraksipksdprri

Twitter: @fraksipksdprri

FB : Fraksi PKS DPR RI

Youtube : PKSTV DPR RI

PKS Legislative Corner

Akibat Pandemi COVID-19 menghantam keras perekonomian Indonesia, sebagaimana negara-negara lain di dunia. Seluruh struktur penopang PDB Indonesia mengalami kontraksi. Mulai dari konsumsi rumah tangga (-5,51%), investasi (-8,61%), ekspor (-11,66%), hingga konsumsi pemerintah (-6,90%). Total pertumbuhan ekonomi menciut pada kuartal II 2020 menjadi minus 5,32 persen.

Negara seperti Singapura dan Korea Selatan terhempas jauh level terendah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 diproyeksikan akan tumbuh negatif. Artinya, apabila suatu negara mengalami pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut di tahun yang sama itu artinya mengalami resesi ekonomi.

Jika pada triwulan III 2020 pertumbuhan masih negatif, maka akan resmi masuk resesi dengan digenapinya rezim pertumbuhan negatif selama dua periode kuartal berturut-turut.

Menandakan adanya kegagalan pemerintah dalam merancang desain pemulihan ekonomi atau ketidakefektifan dari langkah yang telah dijalankan.

Kinerja Pemerintah yang justru menurun di saat negara membutuhkan stimulus fiskal.

Perlu ada evaluasi berkala terhadap seluruh program pemulihan ekonomi nasional, sehingga biaya yang dikeluarkan dengan ongkos yang mahal tidak sia-sia.

Harusnya dapat menyelamatkan atau setidaknya membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu terjun bebas seperti yang dilaporkan sekarang ini.

Dibahas tuntas isu resesi ekonomi

dalam PKS Legislative Corner Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Dengan Tema

"Indonesia Di Ambang Resesi. Fakta atau Mitos?"

Bersama Narasumber

Dr. Anis Byarwati

Anggota Komisi XI DPR RI.

Host

Widia

Tenaga Ahli FPKS DPR RI

PKS Legislative Corner

Pendidikan kita tidak pernah usah menuai polemik, anggaran besar amanat UUD sebesar 20 % belum tuntaskan masalah. Menteri berganti, maka kurikulum berganti.

Pendidikan menjadi isu yang populis di ruang publik, namun jadi bahasan yang pelik saat masuk ruang aplikasi dan masa pandemi (new normal). Apalagi dalam ruang tersebut sudah tidak ada guru, karena gawai menggantikan tenaga pengajar virtual masuk ke ruang privat dan personal.

'Mas Menteri' Nadiem Makarim menawarkan konsep Merdeka Belajar. Tapi Merdeka belajar menuai masalah, karena dianggap tidak compatible dengan kondisi faktual. Mer (d) eka Belajar, menjadikan komunitas pendidikan jadi sekedar objek bukan subjek perubahan.

Buktinya, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI )memutuskan tetap mundur sebagai peserta Program Organisasi Penggerak (POP). Karena merasa tolok ukur pemilihan organisasi yang bisa menerima dana hibah tidak jelas dan seharusnya lebih memperhatikan organisasi masyarakat yang berbasis pendidikan.Rumitnya, lembaga CSR korporasi mendapat hibah cuma-cuma.

Disisi lain, sengkarut masalah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) meningkat pada tahun ini. Regulasi terkait pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang malah berpotensi mengancam kampus dan Mahasiswa. Beberapa persoalan mendasar belum dijawab oleh keputusan Bersama (SKB) 4 menteri terkait panduan pembelajaran di masa pandemi.

Terlalu Banyak...

dibahas tuntas di PKS Legislative Corner dengan tema :

"Mas Menteri Bilang Merdeka Belajar, Kenapa Makin Susah?"

Jumat, 7 Agustus 2020

Pukul13.30 s.d 14.30

Bersama

Dr. Abdul Fikri Faqih

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

dengan Host :

Erlanda Juliansyah Putra

Tenaga Ahli FPKS DPR RI

PKS Legislative Corner

Membahas Isu Dari Sudut Yang Pas.

HUKUM di Indonesia ini sudah tertulis di atas kertas, bahwa negara kita adalah negara hukum. Tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, publik kembali dipertontonkan sebuah peristiwa yang mencoreng nama Indonesia sebagai negara hukum. Djoko Tjandra, seorang buronan dan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, tiba-tiba secara mengejutkan sudah berada di Indonesia dan kemudian diketahui yang bersangkutan telah sukses kabur kembali.

Bahkan sampai membuat e-KTP tanpa ada gangguan. Ada pihak yang sengaja tidak mematuhi sistem yang telah disepakati bersama, sehingga buronan ini masih berkeliaran dengan bebas.

Kasus ini benar-benar merefleksikan wajah hukum yang buruk di negara kita. Pola kepemimpinan di negara ini memperlihatkan pemangku jabatan yang tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya. Kalau amanah dan mematuhi sistem tidak mungkin buronan ini bisa lolos selama lebih dari 10 tahun sejak dia melarikan diri dari Indonesia.

Buronanseperti Djoko Tjandra bukanlah hal yang baru. Baru baru ini, Pelaku pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa, akhirnya berhasil dipulangkan (ekstradisi) ke Indonesia setelah buron selama 17 tahun. Dulu juga pernah ada koruptor raksasa yang kabur ke Kolombia. Namun, berkat penegakan hukum yang cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik, buronan itu bisa ditangkap dan dipulangkan untuk disidang di Indonesia. Apakah ini bisa terjadi pada kasus Djoko Tjandra?

Yuk kita bahas bersama

"Djoko Tjandra, Quo Vadis Penegakan Hukum di Indonesia?"

Hari Jumat, 24 Juli 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB

Bersama :

Komjen Pol (Purn.) Drs. Adang Daradjatun

Anggota Komisi III FPKS DPR RI

Host

Erlanda Juliansyah Putra

TA Fraksi PKS DPR RI

PKS Legislative Corner

Membahas isu dari sudut yang pas

_Food Estate_ sudah sejak lama di dengungkan dan digagas untuk menghadirkan kedaulatan pangan, tempatnya dari mulai Papua hingga kalimantan.

Niat awalnya untuk ketahanan pangan, namun dengan prosesnya dengan pendekatan industrial. Jadilah yang harus diurus bukan hanya pangan, tapi juga pembebasan lahan dan pengamanan.

Atas dasar tidak mau rumit, cepat dan enggan bangun dari dasar yang tepat, kini menyeruak wacana menhan yang kerjakan. Pastikan semua tepat sasaran dan tepat dikerjakan. Satu kata: SIAP!

Padahal dari Food Estate para petani hanya menjadi penggarap yang tak pernah memiliki lahan. Rasio lahan pertanian tetap stagnan di angka 0,3 Ha. Para petani muda menjadi tua dan tak berdaya, yang sepuh terpukul lusuh.

Ironisnya saat musim panen mereka terhimpit hutang rentenir. Saat musim kering mereka terjepit paceklik. Lalu Food Estate untuk siapa?

Menhan turun tangan dengan simbol di sawah. Manarik kebijakan pangan dari kacamata pertahanan dan keamanan. Sedangkan Mentan dibiarkan sibuk mengatasi virus covid 19, dampaknya kalung eucalyptus jadi bahasan di ruang publik. Pun kementerian Kesehatan kelimpungan karena bencana kesehatan di urus oleh yang terbiasa bencana alam. Sudah benar-benar kebolak balik.

Di bahas tuntas di PKS Legislative Corner,

Kenapa Ada Menhan. Bikin Food Estate atau Real Estate

Jumat, 17 Juli 2020

Pukul 13.30 s.d 14.30

Bersama;

*DR. Andi Akmal Pasludin*

Anggota Komisi IV FPKS DPR RI.

dengan _Host_

Erlanda Juliansyah Putra

TA Fraksi PKS DPR RI