Podcast Diskushare

Adanya program MBKM, pertukaran pelajar sekiranya hal tersebut memengaruhi eksistensi organisasi dalam kampus bahkan dapat dikatakan terancam. Terbukti dengan adanya poster perpanjangan pendaftaran, minat untuk hadir seminar dan tidak lagi ramai dengan kegiatannya di kampus. Oleh karena itu, perlu kita bedah dan konsepkan apa yang semestinya dilakukan agar keberlangsungan organisasi tetap berjalan. Haruskah diadakan pengubahan organisasi, syarat yang dipertimbangakan ulang terkait program magang dan pertukaran pelajar serta program MBKM lainnya? atau adanya penambahan hal positif dan apresiasi terhadap mahasiswa yang mengurus organisasi? Atau bahkan menggunakan paksaan dengan sistem poin? 

[TriggerWarning: Kekerasan Seksual] 

Pemerkosaan sudah tentu menyebabkan banyak kerugian pada seseorang dan tentu saja hal tersebut tidak tergantikan. Usulan pelaku yang menikahi korban sebagai bentuk tanggung jawab tentu tidak dapat diterima begitu saja, karena pelaku tetaplah pelaku yang memberikan trauma pada korban. Alasan dihentikannya penyelidikan terhadap pelaku di kementrian adalah restorative justice karena korban telah menikah dengan pelaku, dimana alasan tersebut perlu dikaji ulang. Alasan pernikahan untuk restorative justice menimbulkan pertanyaan, bagaimana seharusnya kasus kekerasan diselesaikan? Apakah melalui jalur pengadilan? Atau malah berdamai? 

Mahasiswa yang terjerat penipuan hingga pinjaman online mencapai kerugiaan milyar. Hal ini diduga karena ratusan mahasiswa tersebut mencari dana untuk tutupi dana kegiatan kampus. Biasanya mahasiswa tersebut mencari dana dengan cara menjual barang barang atau makanan. Berdasarkan keterangan dari pihak kampus mengatakan bahwa saat ini jumlah mahasiswa yang menjadi korban penipuan hingga terjerat pinjaman online berjumlah 116 orang. 

Sejak tahun 1946 hingga sekarang KUHP yang digunakan atau menjadi hukum positif merupakan hasil kodifiklasi dari KUHP Belanda. Sehingga menimbulkan beberapa ketidak cocokan dengan budaya Indonesia serta tidak mengakomodir kebutuhan hukum yang dinamis. Hal tersebut mendorong adanya semangat untuk menciptakan KUHP indonesia sendiri.

Setelah lama berselang akhirnya pemerintah dan DPR memutuskan untuk merevisi KUHP. Namun beberapa pasal yang direvisi menuai kontroversi dan mendapat penolakan. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menunda pengesahan revisi KUHP sampai waktu yang tidak ditentukan. Hingga draft final, RKUHP yang beredar tetap berisi pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

Istilah SARA sangat umum kita dengar dan pergunakan. Namun, salah satu unsurnya mengandung makna yang sangat luas yaitu Antargolongan. Kata ini seringkali dianggap menjadi celah dalam pidana hatespeech untuk mengkriminalisasi individu yang tidak sejalan dengan pemerintah. Maka dari itu, podcast diskushare kali ini akan mengupas bagaimana arti dari antargolongan dan sebagai bentuk pengawalan pula terhadap Revisi UU ITE.

Bukan hal yang mengagetkan lagi di negara kita apabila koruptor mendapatkan hukuman yang rendah. Akhir-akhir inipun masyarakat dibuat geram dengan kasus-kasus korupsi besar yang vonis rendah dan pertimbangan hukumannya dirasa tidak setimpal dengan perbuatannya yang meruggikan negara. Untuk itu, episode diskushare ini mencoba menguraikan bagaimana berlakunya produk hukum dan penegakkan hukum mengenai kasus tindak pidana korupsi dan mengupas kasus-kasus tersebut bersama dengan Pak Dwiki Oktobrian, S.H. M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman) dan dipandu oleh Oktaviani (Pengurus LKHS 2021) sebagai moderator.

Semenjak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali timbulah pro dan kontra di masyarakat. Dalam satu sisi, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dimana aspek kesehatan haruslah menjadi kondisi yang sangat diperhatikan dalam situasi pandemi ini. Namun di sisi lainnya, masyarakat terdampak menjerit karena terbatasnya ruang gerak mata pencaharian mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pada episode diskushare kali ini, kawan Gandes dan kawan Syakira akan mendiskusikan bagaimana efektifitas penerapan ppkm dan mengkajinya dari persepektif hukum, dilematis aspek kesehatan dengan aspek ekonomi, serta bagaimana harapannya negara bertindak dalam kebijakan PPKM ini.

Kembali digulirkannya wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menuai banyak reaksi masyarakat. Sayangnya selagi masih terus menerus memakan korban pasal karet, UU ITE masih belum menemukan titik terang mencapai revisi. Munculnya solusi lain dari pemerintah yang diantaranya adalah rencana penyusunan SKB pedoman interpretasi dan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/11/2021. Hal inipun menjadi sorotan di mata publik. Bersama dengan narasumber Bapak Dr.Budiyono, S.H., M.Hum. (Dosen Hukum Pidana FH Unsoed) episode kali ini akan mengupas Undang-Undang ITE dalam kacamata hukum pidana dan juga terkait dikeluarkannya sejumlah kebijakan pemerintah pasca wacana revisi digulirkan. 

Baru-baru ini publik tengah ramai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Masih banyak yang salah paham dengan menganggap bahwa terbitnya SKB tersebut merupakan sebuah pembubaran terhadap ormas terkait padahal sebenarnya tidak demikian. Dengan diterbitkannya SKB Pelarangan Kegiatan Ormas ini tentu tidak semua elemen masyarakat pro terhadap tindakan Pemerintah tersebut. Pro kontra yang berkembang ditimbulkan oleh satu pertanyaan, apakah keluarnya kebijakan Pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang solutif atau destruktif?

http://bit.ly/Pembubaranormas