Buyung, Koordinator Pokja 30, adalah seorang frontliner dalam advokasi tambang hingga IKN di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki batu bara yang melimpah dan menjadi salah satu pendapatan negara. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam bak rahmat dan kutukan disaat yang bersamaan, dikarenakan masyarakat sekitar kerap tidak menikmati sumber daya alam di daerahnya. Ditambah lagi terdapat aktivitas pertambangan hingga kontroversi pembangunan IKN.

Ingin mendengar lebih banyak cerita pejuang lingkungan dari Kalimantan timur? Yuk simak podcast Lantai Dua yang berjudul “Cerita Advokasi Tambang Hingga IKN”!

Azis, Manajer Koaksi Indonesia dan Nika dari Yayasan Cerah Indonesia merupakan kelompok orang muda yang memiliki ketertarikan besar terhadap Green Jobs atau pekerjaan hijau. Green Jobs merupakan pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan lingkungan, baik melalui produksi barang dan jasa ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, atau penerapan praktik yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ingin mengulas mengenai green jobs di Indonesia?

Ayo simak podcast lantai dua yang berjudul “ Podcast Lantai Dua with Ersya: Kerja Keren, Gaji Menjanjikan - Bisakah Profesi Hijau Wujudkan Mimpi Kaum Muda?”

Arma, Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan, memiliki segudang cerita tentang teman-teman perempuan pedalaman dalam partisipasi mereka menjalankan transisi energi. Salah satunya kelompok perempuan dampingan Solidaritas Perempuan yang membuat rotan dari hutan. Perlu kita ketahui bahwa partisipasi mereka perlu diapresiasikan dan bermakna untuk pendorongan transisi energi berkeadilan.

Tapi nyatanya, masih banyak kelompok perempuan yang tidak seberuntung komunitas dampingan Solidaritas Perempuan. Kira-kira, apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat mencapai transisi energi berkeadilan dan partisipasi yang bermakna?

Ayo simak podcast lantai dua yang berjudul “Podcast Lantai Dua with Apris: Transisi Energi Berkeadilan Perspektif Perempuan ft Armayanti

Rina, yang merupakan seorang penyandang disabilitas netra penuh, mengungkapkan keresahannya mengenai perlibatan disabilitas yang masih kurang dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, salah satunya dalam isu Transisi Energi.

Dikarenakan keterbatasan itulah teman-teman disabilitas tidak dapat berpartisipasi penuh dalam menurunkan emisi, serta mendorong percepatan Transisi Energi.

Menurutmu, upaya apa yang dapat kita upayakan supaya teman-teman disabilitas dapat dilibatkan secara penuh dalam Transisi Energi berkeadilan ini?

Ayubi, Climate Justice Associate dari Yayasan Cerah Indonesia berbicara mengenai pentingnya pemahaman generasi muda terhadap isu transisi energi, terutama di tahun politik. Transisi energi telah menjadi perhatian para kandidat capres dan cawapres, yang mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap isu iklim dan energi. Para kandidat telah memasukkan isu ini di dalam platform politik mereka, namun masih membahas hanya di bagian permukaan saja.

Melalui podcast ini, Ayubi bersama Yayasan Cerah Indonesia telah melakukan analisis rekam jejak sosial media melalui apa yang dikatakan para kandidat di media dan apa yang termuat dalam visi misi mereka. Tertarik mendengar analisis yang lebih mendalam yang telah dilakukan Cerah Indonesia?

Mari simak podcast lantai dua yang berjudul “Podcast Lantai Dua with Apris: Masa Depan Transisi Energi di Indonesia, Bagaimana Pandangan Calon Pemimpin Negara”

Dadang, Anggota Badan Pengarah PWYP Indonesia sekaligus Anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum di Indonesia. Dalam rangka hari anti korupsi sedunia, PWYP Indonesia bersama Dadang membahas mengenai rekomendasi percepatan reformasi hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat komitmen Anti- Korupsi dan perbaikan tata kelola hukum di Indonesia.

Ingin mendengar rekomendasi apa yang akan diberikan? Simak pada podcast yang berjudul “Podcast Lantai Dua with Apris: Pasca Rekomendasi Tim Reformasi Hukum, Lalu apa?”

Arif Adiputro, Koordinator Divisi Advokasi Parlemen dari CSO Indonesian Parliamentary Center (IPC) bercerita mengenai pembentukan IPC yang menjadi jembatan antara rakyat dan DPR dalam menyuarakan isu transparansi legislatif serta kebijakan energi berkelanjutan. Dalam perjalanannya IPC kerap menemukan sejumlah tantangan seperti mendorong percepatan RUU Energi Terbarukan dan Masyarakat Adat.

Simak cerita Arif bersama IPC dalam melakukan kerja-kerja advokasi isu transparansi legislatif serta kebijakan energi berkelanjutan dengan parlemen, melalui podcast yang berjudul “Podcast Lantai Dua with Apris: Serba-serbi Advokasi Parlemen”

Mumu, Pendiri Ranang Institute dan Mouna Head of Division Research & Advocacy PWYP Indonesia mengajak pemirsa untuk mendengarkan mengenai isu transisi yang adil dengan memasukkan aspek inklusivitas dan kesetaraan gender. Dimana, kebijakan dan perencanaan transisi energi di Indonesia belum mengatur hal tersebut secara spesifik.

Ayo simak pemaparan Mumu dan Mouna dalam memasukkan pendekatan GEDSI dalam transisi energi pada podcast yang berjudul “Podcast Lantai Dua with Ersya: Transisi Energi Berkeadilan dan GEDSI”

Nia, dari Publish What You Pay Indonesia menceritakan bagaimana kemenangan dua gugatan sengketa informasi terkait data dan dokumen sektor tambang batubara telah dikabulkan oleh majelis hukum komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) yang dilayangkan oleh publik kepada Kementerian. Perjalanan kemenangan gugatan tersebut cukup menarik untuk diulas dikarenakan perjuangan keterbukaan informasi pertambangan memakan proses waktu yang lama dan segala tantangannya.

Mari simak perjuangan masyarakat Dairi dalam mendorong keterbukaan informasi oleh PT.Dairi Prima Mineral (DPM) pada podcast yang berjudul “Podcast Lantai Dua with Nia: Kemenangan Warga Dairi atas Keterbukaan Informasi Pertambangan”

Hani Rosidaini dari Ownership Indonesia membahas Beneficial Ownership. Beneficial Ownership (BO) atau pemilik manfaat adalah orang yang memiliki kepentingan pribadi dalam suatu organisasi dan mendapatkan keuntungan dari kesuksesannya. Pada tahun 2018, Presiden menerbitkan PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner/BO) dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diperuntukkan langkah akselarasi tranparansi data di sektor ekstraktif.

Mari simak regulasi mengenai Beneficial Ownership dalam langkah tranparansi sektor ekstraktif pada artikel yang berjudul “ Podcast Lantai Dua with apris: Membuka Topeng Perusahaan dengan Beneficial Ownership”