Podcast Pelayanan Publik

Kenapa penilaian pelayanan publik penting dilakukan?

Yang pertama, karena Rendahnya lmplementasi Standar Pelayanan pada instansi pemerintah tentu akan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi dalam pelayanan publik, misalnya: ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan dan kesewenang-wenangan. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Kedua; Dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan terhambatnya pertumbuhan investasi. Karena semua pelayanan akan berorientasi pada adanya permintaan imbalan dalam setiap pemberian layanan.

Ketiga; Kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah tentu akan menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme publik terhadap pemerintah. Hal ini berimbas pada semakin semrawutnya pelayanan di instansi pemerintah.

Hai semeton, dalam podcast kali ini kita akan membahas bagaimana cara melapor ke ombudsman dan bagaimana tata cara penerimaan dan verifikasi laporan di Ombudsman.

Semeton sekalian, seringkali tanpa kita sadari kita mengalami pungutan dlm pelayanan publik, sebenarnya pungutan itu boleh tidak dilakukan? Dan apa pula bedanya dgn sumbangan? Dalam podcast kali ini kita akan membahas perbedaan pungutan dan sumbangan dalam dunia pendidikan. Selamat menyimak..

Dalam Podcast ini akan membahas secara singkat sebagian Perbedaan antara Advokat dengan Ombudsman RI dalam hal penanganan Laporan Masyarakat.

Mengingat masih banyaknya masyarakat yang berpendapat bahwa Ombudsman RI dalam menangani Laporan, berkedudukan layaknya Kuasa Hukum dari Pelapor.

Dalam episode kali ini, akan membahas beberapa hal seperti apa itu Ombudsman?, Bagaimana Sejarah Ombudsman di Indonesia?, Apa status lembaga Ombudsman? Apa itu maladministrasi? Apa saja kewenangan Ombudsman? dan Apa Tugas serta Fungsi Ombudsman?

Ada 9 pemerintah kabupaten/kota serta pemerintahan provinsi yang melaksanakan pelayanan publik baik barang, jasa, dan administrasi. Ombudsman melakukan penilaian terhadap kepatuhan pemda dalam pelaksanaan undang-undang no 25 tahun 2009. Bagaimanakah hasilnya? Dan bagaimana berdasarkan penilaian semeton?

Covid-19 membuat dampak yang luas, terutama bidang ekonomi. Salah satu solusi perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah adalah program Restrukturisasi Kredit. Lalu bagaimana jika ternyata terdapat permasalahan dalam prosesnya? Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali akan membahas hal ini secara mendalam langsung dari Asisten Pemeriksa.

Podcast kali ini akan membahas hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik

Selama ini Komite Sekolah merupakan wadah yang cukup populer, tetapi juga menjadi "momok" bagi sebagian peserta didik. Ini lantaran tak jarang Komite Sekolah menjadi semacam lembaga untuk menjustifikasi pungutan. Juga menjadi wadah perantara pungutan agar sekolah seolah-olah bersih, tidak terlibat sama sekali dalam soal pungutan yang dilakukan.

Hampir setiap tahun Ombudsman Bali menerima laporan terkait pungutan Komite Sekolah. Lalu, sebenarnya seperti apa seharusnya wajah ideal komite sekolah sesuai yang dikehendaki Permendikbud No 75 Thn 2016 tentang Komite Sekolah. Di edisi kali ini Ombudsman Bali akan mengulasnya untuk Anda, Semeton Ombudsman. Ngiring sareng2 menyimak...😁🙏

Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia membuat banyak pekerja  mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melonjak. Hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh pada meningkatnya klaim Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).