[Episode 63] :

Episode kali ini rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pro dan Kontra Keberlakuan Instruksi 1975 di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Podcast ini terinspirasi dari keberlakuan Instruksi 1975 yang menurut beberapa pihak dianggap sebagai bentuk diskriminasi dikarenakan membatasi hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY) bagi WNI nonpribumi. Di sisi lain, terdapat beberapa pihak lainnya yang justru menganggap keberlakuan Instruksi 1975 sebagai bentuk diskriminasi positif yang berusaha melindungi WNI pribumi agar kepemilikan tanah di DIY tidak beralih kepada WNI nonpribumi. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai sejarah Pemerintah DIY yang dapat mengatur pertanahannya secara mandiri, kewenangan khusus yang dimiliki Pemerintah DIY dalam mengatur pertanahannya, serta perbedaan kewenangan yang dimiliki Pemerintah DIY dengan Pemerintah daerah otonomi khusus dan daerah istimewa lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu, dibahas pula pengaturan kepemilikan tanah dalam Instruksi 1975, dampak pemberlakuan Instruksi 1975 terhadap hak milik atas tanah di DIY, upaya hukum yang dilakukan berbagai pihak yang menganggap Instruksi 1975 sebagai bentuk diskriminasi dan solusi terhadap permasalahan keberadaan Instruksi 1975. Oleh karena itu, LBH “Pengayoman” UNPAR bersama dengan Raymond Candela selaku relawan LBH “Pengayoman” UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.