Tuntutan 17+8 kepada 6 pihak termasuk anggota DPR menggema di media sosial dan menjadi sorotan publik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan sejumlah langkah yang telah diputuskan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Namun masyarakat tidak serta merta puas dengan sejumlah langkah yang masih sebatas daftar keputusan yang terdengar manis karena yang dibutuhkan adalah perubahan nyata.

Bagaimana menjawab dan merealisasikan tuntutan 17+8, usai pengumuman 6 poin keputusan DPR ?

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie,

2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di dua SPBU swasta masih mengalami kekosongan yang diduga karena adanya perubahan regulasi impor. Sebelumnya izin impor BBM berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan.

Selain itu kekosongan diduga ada kaitannya dengan kuota pasokan. Seruan dari kementerian ESDM agar SPBU swasta beralih membeli stok BBM dari Pertamina, mengundang tanda tanya dari masyarakat yang banyak bermigrasi ke SPBU swasta. Mereka menduga situasi ini diciptakan karena penjualan BBM di SPBU plat merah belum mencapai target dan persaingan usaha yang kurang sehat.

Benarkah?

Wawancara Praktisi Migas dari Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Ir. Hadi Ismoyo

#DiskusiInteraktif Bagaimana menghapus praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan?

[TALK] Manajer riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) - Badiul Hadi

&

Pegiat Anti Korupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi berksempatan berdialog langsung dengan jajaran pemerintah dan DPR dalam beberapa hari terakhir terkait tuntutan 17+8.

Pemerintah Indonesia menyatakan telah lebih dulu mengambil langkah konkret terkait dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa.

Hal itu menyusul adanya desakan dari Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia PBB, yang mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan.

Aap yang sebenanya terjadi dalam aksi demonstrasi lalu?

Apakah kekerasan terjadi pada satu pihak saja yakni aparat ke massa pendemo, atau dilakukan oleh keduanya?

Bagaimana kemenHAM melihat dampak dari aksi demonstrasi kemarin?

Wawancara Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia, Mugiyanto

#DiskusiInteraktif Lagi mantan menteri ditetapkan tersangka kasus korupsi, Bagaimana pengawasannya birokrasi pemerintahan dan dampaknya?

[TALK] Sekjen PB PGRI - Dudung Abdul Qodir, S.Pd., M.Pd

&

Pegiat Anti Korupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Kasus Korupsi Pengadaan Laptop jerat Nadiem Makarim. Apakah ini bentuk lemahnya pengawasan dalam Kebijakan Kementerian? Pegiat Anti Korupsi sekaligus Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, Saut Situmorang

Perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China, yang digelar di Tian’anmen, Beijing, Kemarin dihadiri oleh sejumlah pimpinan Negara. Termasuk Presiden Indonesia prabowo subianto. Prabowo berada di China selama 8 jam, dan bertemu dengan sejumlah pimpinan negara besar lainnya, Seperti Vladimir Putin, presiden Korea Utara Kim Jong Un, dan tentu tuan rumah Presiden RRT Xi JinPing. Event geopolitik ini, kabarnya tidak membahas sesuatu yang menyangkut kerjasama bilateral. Namun keakraban Indonesia dengan rusia, China dan Korea Utara, cukup menarik perhatian Publik di Indonesia. Bahkan dalam sesi kebersamaan dan foto bersama, Prabowo berada di barisan depan, satu deret dengan Vladimir Putin, Xi JinPing, Kim Jong Un dan Premier Li Qiang. Apa yg bisa kita cermati dari keakraban tsb?

Wawancara bersama Pakar hubungan Intermnasional (Asia ), Dosen Jurusan Hubungan Internasional President University, Jababeka-Cikarang - Harryanto Aryodiguno, Ph.D

#DiskusiInteraktif Apa yang harus ditindaklanjuti setelah pimpinan DPR menerima perwakilan Mahasiswa usai aksi berujung rusuh di berbagai kota?

[TALK] Pakar politik Indonesia/guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Sumbar - Prof. Dr. H. Asrinaldi, S.Sos., M.Si

&

Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr. Emrus Sihombing

Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta// mantan aktifis 1998, Ubeidillah Badrun mengatakan bahwa Aksi Demo di tanggal 25 agustus Tidak murni akan tetapi setelah tanggal itu seperti tanggal 26 sampai seterusnya aksi murni akibat akibat kemarahan kepada aparat.