
Sign up to save your podcasts
Or


#DiskusiInteraktif Menyoroti kinerja penyelenggara pemilu usai Wagub Bangka Belitung menjadi tersangka karena menggunakan ijazah palsu
[TALK] Pengamat Politik/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso
&
Mantan Ketua Panwaslu Jakarta, yang juga Pengamat Pemilu, Ramdansyah
Menteri Agama dalam sepekan, menghadirkan :
1. Ekoteologi hingga kurikulum cinta.
2. Kemenag berdampak, dan kerukunan antar umat beragama
3. Kemenag siapkan 6.859 masjid untuk pemudik saat libur Nataru 2025 / 2026
Simak selengkapnya berikut ini
Pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka kembali menjadi sorotan publik. Di tengah situasi sensitif, termasuk saat masyarakat Aceh menghadapi bencana, kemunculan simbol yang lekat dengan sejarah konflik dan separatisme ini memunculkan kekhawatiran tersendiri. Apakah ini sekadar ekspresi, atau justru sinyal kebangkitan narasi lama yang berpotensi mengganggu perdamaian?
Untuk membahas lebih jauh dampak politik, sosial, dan risiko normalisasi simbol separatis di ruang publik, kami berbincang dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an.
Kementerian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merilis hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 untuk jenjang SMA/sederajat. Meski nilai rerata diumumkan, pemerintah menegaskan hasil TKA tidak dimaksudkan sebagai alat pemeringkatan sekolah maupun daerah.
Lalu, apa yang sebenarnya bisa dicermati dari capaian TKA 2025 ini? Dalam episode ini, Ketua PB PGRI Jejen Musfah mengulas makna hasil TKA sebagai potret mutu pendidikan, tantangan pembelajaran, serta evaluasi kebijakan yang perlu diperkuat ke depan.
Insiden kericuhan antara warga yang membawa bendera GAM dengan aparat TNI di Aceh kembali memantik perdebatan publik. Di satu sisi, aparat menilai tindakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan. Di sisi lain, muncul klaim bahwa aksi warga merupakan ekspresi solidaritas pascabencana di wilayah terdampak.
Lalu, bagaimana seharusnya negara merespons simbol-simbol sensitif di wilayah pascakonflik seperti Aceh? Apakah pendekatan keamanan masih relevan, atau justru dibutuhkan kebijakan publik yang lebih persuasif, dialogis, dan kontekstual?
Dalam episode ini, Pakar Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, membedah dinamika relasi negara dan masyarakat Aceh serta menawarkan perspektif kebijakan yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan sosial.
Basarnas masih melanjutkan operasi pencarian korban pascabencana banjir dan longsor di Aceh, meski peristiwa tersebut telah berlalu sekitar satu bulan. Di tengah beredarnya kabar bahwa operasi pencarian dihentikan, episode ini mengulas perkembangan terbaru di lapangan serta klarifikasi resmi dari Basarnas.
Dalam perbincangan ini, Kepala Basarnas Banda Aceh, Ibnu Harris Al Hussain, menjelaskan kondisi terkini operasi SAR, tantangan yang dihadapi tim, serta komitmen Basarnas dalam memastikan seluruh korban tertangani secara maksimal.
Pemerintah mempercepat pembangunan hunian serta pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara pascabencana banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh tahapan penanganan, mulai dari masa darurat hingga pemulihan, harus berjalan terkoordinasi dan dipercepat demi keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.
Dalam episode ini, dibahas berbagai upaya yang telah dan terus dilakukan pemerintah bersama Staf Khusus Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bidang percepatan pembangunan, Arif Rahman, untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ketimpangan besaran Upah Minimum Provinsi antara Jakarta dan daerah sekitarnya kembali menjadi sorotan.
Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, menetapkan UMP yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah penyangga seperti Jawa Barat dan Banten.
Perbedaan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi berdampak nyata pada kehidupan pekerja dan dunia usaha.
Bagi para buruh, UMP Jakarta yang lebih tinggi mendorong arus migrasi tenaga kerja dari daerah sekitar ke ibu kota, demi penghasilan yang lebih layak. Namun, kondisi ini juga memicu kepadatan penduduk, kemacetan, hingga meningkatnya biaya hidup di Jakarta.
Di sisi lain, daerah dengan UMP lebih rendah menghadapi tantangan tersendiri. Banyak tenaga kerja produktif memilih bekerja di Jakarta, sementara daerah asal kehilangan sumber daya manusia. Dunia usaha di daerah pun kerap kesulitan mempertahankan pekerja, meski biaya operasional relatif lebih rendah.
Ketimpangan UMP ini juga memperlebar jarak kesejahteraan antarwilayah. Pekerja dengan jenis pekerjaan yang sama bisa menerima upah berbeda, hanya karena lokasi kerjanya berbeda. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah sistem pengupahan saat ini sudah mencerminkan keadilan sosial?
Menyoroti kondisi ini, para pengamat menilai perlunya kebijakan pengupahan yang lebih terintegrasi antarwilayah. Bukan untuk menyeragamkan UMP, tetapi memastikan keseimbangan antara upah layak, biaya hidup, dan pemerataan ekonomi.
Karena pada akhirnya, ketimpangan UMP bukan hanya soal upah,
melainkan soal keadilan, kesejahteraan, dan masa depan tenaga kerja Indonesia.
[TALK] Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi & Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar
Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Banjir Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar 25 Desember 2025
Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera berdampak pada kesiapan keberangkatan calon jemaah haji. Pemerintah menyebut, jemaah asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berpotensi mengalami penundaan akibat terganggunya proses pelunasan biaya serta pemenuhan administrasi pascabencana. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan skema terbaik agar hak dan kepastian ibadah calon jemaah tetap terlindungi di tengah situasi darurat.
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners