
Sign up to save your podcasts
Or


Pernyataan Megawati ketua umum PDIP yang baru saja terpilih, partainya bukan oposisi tetapi penyeimbang, apa maksudnya?
Talk:
-Pengacara dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dr. Muhammad Kapitra Ampera, S.H., M.H.
-Pengamat politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar
Pemberian abolisi dan amnesti terhadap Thomas Lembong dan Hasto Kristiyarto, apa pengaruhnya terhadap konstalasi politik nasional?
Talk:
-Direktur Citra Institute, Yusak Farhan
-Founder Gogo Bangun Negeri, Lembaga Survei, Konsultan Komunikasi Politik dan Konsultan Komunikasi Publik, Dr. Emrus Sihombing
Presiden Prabowo Subianto memberikan Abolisi kepada Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta Amnesti pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Keduanya pun dibebaskan dari seluruh tuntutan tindak pidana. Hal ini merupakan hak prerogratif presiden, sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa presiden berhak memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Diketahui, Presiden Prabowo mengirim surat permohonan ke DPR untuk mendapat pertimbangan terkait usulan ini dan pada Kamis malam, 31 Juli 2025, DPR menyetujui surat tsb.Bagaimana mencermati urgensi dari abolisi dan amnesti yg diberikan pada 2 kasus ini?
Wawancara bersama Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) - Zaenur Rohman
#DiskusiInteraktif Wacana Kepala Daerah dipilih DPRD kembali mencuat. Antara efisiensi dan demokrasi?
[TALK] Pengamat Politik/Peneliti Senior KIPP - Kaka Suminta
&
Pengamat politik Mantan Ketua KPUD Jateng, Joko Purnomo
Keluarga Arya Daru, Diplomat Muda Kemenlu, meminta Kepolisian tidak menghentikan proses penyelidikan, sampai semua fakta benar-benar terungkap. Keluarga juga menolak simpulan Arya meninggal seolah karena bunuh diri. Sebelumnya Polisi menyatakan, tidak ada unsur pidana pada kasus kematian Arya.
Apa yang bisa didalami, agar kasus tsb semakin terang?
Talk bersama Pakar Hukum Pidana/Mantan Anggota Kompolnas, Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum
Belakangan ini muncul fenomena Rojali atau rombongan jarang beli dan Rohana atau rombongan nanya nanya doang. Para pengunjung tersebut datang ke mall, bukan untuk bertransaksi, namun untuk tujuan non transaksi.
Apakah fenomena Rojali dan Rohana menggambarkan turunya daya beli masyarakat?
Talk bersama Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari FISIPOL UGM, Dr. Hempri Suyatna.
Ratusan Kepala Sekolah (kepsek) tingkat SMA/SMK Negeri di Jawa Barat menghadapi ancaman pencopotan jabatan setelah diduga melanggar aturan terkait pelaksanaan Study Tour. Para Kepsek itu sedang menanti klasifikasi tingkat pelanggaran yang dilakukan. Peringatan keras terkait pencopotan jabatan disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada para Kepala Sekolah di Jabar, jika nekat adakan Study Tour. Bagaimana PGRI menyikapi masalah ini?
Waeancara bersama Sekjen PB PGRI - Dudung Abdul Qodir, S.Pd., M.Pd.,
#DiskusiInteraktif Polemik pemblokiran sementara rekening bank, Apa yang harus diperhatikan?
[TALK] Manager Riset dan Data Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) - Badiul Hadi
&
Pendiri Indonesian Audit Watch - Iskandar Sitorus
Aufaa Luqmana, penggugat dalam perkara wanprestasi mobil Esemka dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai tergugat, menghadirkan langsung satu unit mobil Esemka Bima ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, pada hari ini. Diketahui Sebelumnya, Aufaa Luqmana melayangkan gugatan dan menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar 300 juta rupiah, karena tak bisa membeli mobil Esemka sebagai akibat ketidakmampuan tergugat untuk merealisasikan janjinya menjadikan Mobil Esemka sebagai Mobil Nasional.
Diketahui Aufaa menggugat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai tergugat I, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin sebagai tergugat II, dan pabrik Esemka PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai tergugat III.
Apa dasar hukum utama yang digunakan penggugat untuk mengklasifikasikan janji Jokowi tentang Esemka sebagai bentuk wanprestasi?
Kuasa hukum penggugat Aufaa Luqmana, Arif Sahudi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir sementara rekening bank yang berstatus dormant.
Trend rekening dormant dari tahun ke tahun semakin meningkat untuk kejahatan judi online hingga narkoba.
Namun masyarakat yang rekening banknya dihentikan sementara karena status dormant, bisa mengajukan keberatan.
Bagaimana kriteria rekening 'nganggur', apa yang harus dilakukan jika rekening dihentikan sementara?
Simak penjelasannya bersama Koordinator Kelompok Humas (PPATK) Natsir Kongah
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners