
Sign up to save your podcasts
Or


Sejumlah persoalan masih dihadapi orang tua murid dalam proses penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026 di Pemprov DKI Jakarta, diantaranya persoalan kartu keluarga. Dinas Pendidikan DKI jakarta menyiapkan sejumlah posko untuk menangani dan menindaklanjuti persoalan yang dihadapi orang tua murid. Bagaimana tindak lanjut aduan yang diterima Dinas Pendidikan Jakarta, Apa yang perlu diketahui orang tua saat mendaftar?
TALK: Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta - Taga Radja Gah
360 jemaah haji kloter 6 asal kabupaten Langkat Sumut, sore ini tiba di tanah air dan disambut Bupati dan Wakil Bupati Langkat serta unsur PPIH Embarkasi Medan dan ratusan penjemput di asrama haji Medan.
Laporan Diurnawan
Narasumber:
1. Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Anggota Badan Legislasi-Firman Subagyo
2. Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage
Sebuah pesawat Saudi Airlines dengan nomor register HZ-AK32 tujuan Jeddah - Jakarta mendarat darurat di bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) sekitar pukul 10.45 WIB. Pesawat yang mengangkut 442 jemaah haji Indonesia itu diduga mendapat ancaman bom sehingga harus mendarat darurat. Kepolisian sendiri langsung memeriksa pesawat dan menyisir kebenaran adanya ancaman bom.
talk: Kabid Humas Polda Sumut - Kombes Ferry Walintukan
Ombudsman RI melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) tahun 2025. Ombudsman menerima laporan dugaan malaadministrasi dan dugaan praktek calo dalam penyelenggaraan SPMB dan PPDBM tahun ajaran 2025/2026 di sejumlah daerah. Laporan terbanyak yang masuk ke Ombudsman adalah dugaan pungutan di luar ketentuan. Ombudsman ingatkan, segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam SPMB dan PPDBM harus dikembalikan kepada peserta didik. Bagaimana mencegah praktek pungli penerimaan murid baru agar tidak berulang?
Talk : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007 - 2011, M Jasin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sebanyak 28% pungutan liar (pungli) masih ditemukan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ironisnya, praktik pungli ini justru menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, bukan penurunan dengan modus beragam.
Fakta ini menunjukkan praktik korupsi di sektor pendidikan masih mengakar kuat dan merusak integritas sistem pendidikan nasional.
1.Pakar Pendidikan/Mantan anggota dewan pendidikan jawa timur Isa Anshori
2.Pengacara publik dari Pusat bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen
Laporan Bank Dunia tentang jumlah warga miskin RI, yang melonjak menjadi 194,7 juta orang atau 68,3 persen penduduk Indonesia menjadi polemik, karena berbeda dengan data BPS. Pasalnya, berdasar rilis BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024, hanya sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa. Lonjakan tsb terjadi, karena Bank Dunia menggunakan standar garis kemiskinan baru, yakni Purchasing Power Parities (PPP) 2017 sebesar Rp. 546ribu, ke PPP 2021, yakni Rp 1,51 juta per bulan.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tengah melakukan penyusunan perhitungan terbaru garis kemiskinan di Indonesia.
Bagaimana pemerintah harus merespon data kemiskinan tsb?
Talk bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Dr. Irfan Syauqi Beik.
Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai kekerasan seksual pada peristiwa 1998, menuai kritik. Pernyataan tersebut dinilai menyimpangi fakta peristiwa 98, yang terungkap dalam tim gabungan pencari fakta 98.
Apa temuan TGPF 98 terkait peristiwa kekerasan seksual pada tahun 1998?
Talk bersama Mantan Ketua TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) pada peristiwa kerusuhan Mei 1998, Marzuki Darusman.
Petugas meminta jamaah haji tidak berupaya menyelundupkan air zam zam, termasuk "mengakalinya" dengan menggunakan botol yang ditutup lakban perekat. Upaya tersebut akan terdeteksi alat pemindai X Ray di bandara.
NS: Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah PPIH Arab Saudi, Ali Machzumi.
Laporan: Rama Pamungkas.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melarang ormas mengenakan pakaian menyerupai TNI/Polri maupun Kejaksaan. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar menjelaskan, Undang-Undang (UU) dan negara memberikan jaminan atau kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Semua warga negara memiliki hak untuk mendirikan dan membentuk organisasi, termasuk ormas. Namun, kebebasan itu tetap memiliki sejumlah batasan, baik secara hukum, norma maupun nilai-nilai yang ada dan berlaku. Bagaimana melihat urgensi dari larangan ini? Apakah tindakan Kemendagri ini sudah menjadi kebutuhan mendesak, di tengah meningkatnya aktivitas ormas yang bergaya aparat?
Wawancara bersama Pengamat kepolisian institute for Security and Strategic Studies (ISESS) - Bambang Rukminto
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners