Kasus penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan menjadi sorotan publik. Setelah kasus penahanan ijazah oleh Jan Hwa Diana di Surabaya Jatim diungkap ke publik, kini giliran sebuah perusahaan di Pekanbaru yang disorot karena dugaan praktik serupa.

KASUS penahanan ijazah oleh perusahaan, kabarnya bukan fenomena baru. Dari perspektif perusahaan, penahanan ijazah bertujuan untuk mencegah karyawan mencari pekerjaan lain selama terikat dengan perusahaan, sehingga dalam praktiknya, ijazah merupakan “jaminan” pelaksanaan kontrak kerja oleh karyawan.

Apakah penahanan Ijazah dilegalkan masuk dalam Kesepakatan kerja..? Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, S.T., S.H.

Diskusi Interaktif : Bagaimana mencermati keterangan saksi dalam persidangan Hasto Kristiyanto yang diantaranya mengungkap aliran uang suap?

Bersama Narasumber :

Pakar Hukum Pidana Univ. Indoneisa, Akhiar Salmi S.H., M.H.

Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus

Bagaimana pengawasan yang dilakukan BP Haji agar penyelenggaraan Ibadah Haji 1446/2025 berjalan baik?

Wawancara bersama Wakil Ketua Ikatan Penerjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah di Indonesia (IPPTI), Zenzia Sianica Ihza

Kasus penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan menjadi sorotan publik. Setelah kasus penahanan ijazah oleh Jan Hwa Diana di Surabaya Jatim diungkap ke publik, kini giliran sebuah perusahaan di Pekanbaru yang disorot karena dugaan praktik serupa.

KASUS penahanan ijazah oleh perusahaan, kabarnya bukan fenomena baru. Dari perspektif perusahaan, penahanan ijazah bertujuan untuk mencegah karyawan mencari pekerjaan lain selama terikat dengan perusahaan, sehingga dalam praktiknya, ijazah merupakan “jaminan” pelaksanaan kontrak kerja oleh karyawan. Apakah penahanan Ijazah dilegalkan masuk dalam Kesepakatan kerja..?

[Talk] : Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, S.T., S.H.

SILABUS

PPATK ungkap perputaran uang judi online pada 2025 diperkirakan tembus Rp1.200 trilyun, apa yang harus dilakukan?

bersama:

Pakar hukum pidana Univ Tarumanegara, Heri Firmansyah

Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Mahkamah Agung (MA) melakukan perombakan besar-besaran hakim dan ketua pengadilan negeri di sejumlah daerah di Indonesia dengan dalih untuk penyegaran.

Setidaknya ada 199 hakim dan 68 panitera yang terkena promosi dan mutasi kali ini dan terbesar ada di wilayah Jakarta. Seluruh hakim yang bertugas di lima pengadilan di wilayah Jakarta digantikan orang baru.

Perobakan atau rotasi besar-besaran yang dilakukan ini juga diklaim berbasiskan integeritas. Dimana basis datanya menggunakan hasil profiling yang dilakukan Badan Pengawasan (Bawas) MA.

Apa yang harus diperhatikan dari mutasi yang dilakukan MA agar efektif cegah hakim korupsi?

Bersama

Peneliti Bidang Hukum Demokrasi dan HAM Seknas FITRA, Siska Baringbing

Direktur LBHA Trisakti Indonesia Ucok Rolando P. Tamba

Laporan 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti di Pasar Mangga Dua. Amerika Serikat (AS) juga mengkritik kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait sistem pembayaran berbasis QR nasional atau QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), dan aturan halal yg menyuilitkan.

Bagaimana pemerintah Indonesia harus merespon keluhan-keluhan AS dalam upaya negoisasi tarif?

Talk bersama Pakar Ekonomi UPN, Achmad Nur Hidayat.

Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB), ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan konspirasi dengan membuat narasi dan konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung. Konten tersebut dibuat berdasarkan pesanan dari dua advokat, Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih (JS), yang merupakan kuasa hukum tersangka dalam beberapa kasus besar. Menurut Kejagung, TB menerima bayaran sebesar 478,5 juta rupiah dari MS dan JS untuk membuat dan menyebarkan konten-konten negatif terkait proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara korupsi. Bagaimana Dewam Pers menyikapi kasus ini?

Talk bersama Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu.

Simak Program Jendela Dunia ::

"Bagimana Mahasiswa Indonesia, Menyikapi Ancaman Deportasi dan Pencabutan Visa belajar Di Amerika"

Talk bersama:

- Presiden PERMIAS Nasional, Felice Nathania Pudya di Kota New York Amerika

- Din, Mahasiswi di Kota Miami Amerika