Radio Elshinta

bersama narasumber:

1. Yusuf Sahide (Direktur KPK Watch)

2. Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus

SERANG,- Usai dengarkan jawaban Gubernur, Badan Anggaran DPRD Banten siap bahas pertanggungjawaban APBD 2025, Kamis (2/07/2026).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten H. Imron Rosadi didampingi oleh Wakil Ketua Banten DPRD Banten H. Eko Susilo.

Turut hadir Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah dan unsur Forkopimda lainnya.

Berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Banten pada Kamis (11/06) lalu, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah Rapat Paripurna Pendapat Gubernur terhadap Penjelasan DPRD sebagai Pengusul Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Agenda selanjutnya, Rapat Paripurna Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Wakil Ketua DPRD Banten H. Imron Rosadi mengatakan bahwa Selasa (30/06) kemarin telah dilaksanakan Rapat Paripurna mengenai Penjelasan DPRD selaku Pengusul Raperda Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan, selain itu telah dilaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2025.

"Dalam pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi pada umumnya telah menyampaikan saran, pendapat, maupun pertanyaan yang memerlukan tanggapan dan/atau jawaban dari yang terhormat saudara Gubernur Banten," tuturnya.

Pada kesempatannya, Gubernur Banten yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengapresiasi masukan fraksi-fraksi, sekaligus menekankan pentingnya raperda pendidikan untuk mencetak generasi beriman dan bertakwa melalui penguatan mutu, akses inklusif, pemanfaatan teknologi, serta pembenahan kompetensi dan zonasi penempatan guru.

"Selain itu, terkait pertanggungjawaban APBD, menyoroti fenomena penurunan pendapatan daerah akibat peralihan ke kendaraan listrik dan banyaknya perusahaan di Banten yang ber-NPWP Jakarta, sehingga perlunya desakan sinergi dengan DPRD untuk melahirkan terobosan pendapatan baru, mengoptimalkan BUMD, serta memperketat pengawasan internal agar anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan bebas dari korupsi," jelasnya.

Dalam menutup rapat paripurna ini, Imron mengingatkan sebagai tindak lanjut dari rangkaian Rapat Paripurna atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.

"Kami berharap kepada segenap Anggota DPRD Provinsi Banten yang tergabung dalam Badan Anggaran agar dapat membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah menargetkan penutupan atau perampingan besar-besaran terhadap 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi dan membebani keuangan negara.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa penutupan tersebut tidak akan menghapus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelumnya

Danantara telah menggandeng dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengaudit tata kelola keuangan 750 BUMN tersebut dan siap menyerahkan data BUMN yang terbukti merugikan negara serta memiliki indikasi mens rea (niat jahat) korupsi.

Menimbang rencana Danantara yang akan tutup 750 BUMN tekor dan usut dugaan korupsinya.

Narasumber:

1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro,

Bayangkan suatu hari Anda bangun pagi, membuka ponsel, tetapi mobile banking tidak bisa diakses, layanan pemerintah lumpuh, rumah sakit terganggu, dan data pribadi Anda ternyata sudah diperjualbelikan di dunia maya. Skenario ini mungkin terdengar seperti film fiksi, namun menurut para pakar keamanan siber, ancaman tersebut bukan lagi sekadar kemungkinan.
Data terbaru menunjukkan Indonesia telah mengalami lebih dari 5,5 miliar serangan dan anomali siber sepanjang tahun 2025. Angka yang fantastis ini membuat sejumlah pengamat menyebut kondisi keamanan siber nasional sudah memasuki fase "lampu merah". Ironisnya, di tengah masifnya ancaman tersebut, tingkat literasi dan kewaspadaan digital masyarakat dinilai masih sangat rendah.
Lantas, seberapa serius sebenarnya ancaman siber yang sedang dihadapi Indonesia? Benarkah kita hanya tinggal menunggu waktu sebelum mengalami kelumpuhan digital berskala besar? Siapa yang bertanggung jawab membangun kesadaran dan budaya keamanan digital di masyarakat?
Simak selengkapnya dalam Podcast Elshinta bersama Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja.

Pesawat perintis AMA PK-RCY diduga dibakar anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Tengah pada Kamis (2/7/2026). 

Aksi itu diduga terkait upaya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk menunjukkan eksistensi sekaligus menarik perhatian dunia internasional. 

Aparat keamanan gabungan TNI-Polri dan Satgas Operasi Damai Cartenz pun akan melakukan investigasi mendalam dan mengirimkan pasukan ke lokasi untuk verifikasi serta mengevakuasi korban

"Aksi pembakaran pesawat di Yahukimo Papua, apa solusi damai hentikan kekerasan di sana?"

Narasumber:

1. Dosen Strategi Keamanan, Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional Jakarta, Dr. Robi Nurhadi, S.I.P., M.Si.

2. Sosiolog Unika Soegijapranata, Hermawan Pancasiwi,

Belakangan ini, kekhawatiran terhadap masa depan industri manufaktur Indonesia kembali mencuat. Sejumlah investor asing dikabarkan mulai melirik Vietnam sebagai tujuan investasi baru. Faktor biaya produksi yang semakin tinggi, persoalan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien, hingga ekosistem industri yang lebih matang di negara tetangga menjadi beberapa alasan yang sering disebut dalam berbagai kajian.

Lalu apa kata Pakar Pengamat Hubungan Internasional & Investasi, Zenzia Sianica Ihza?

Instalk kali ini edisi Kamis, 2 Juli 2026 mengangkat tema tentang "UKT Makin Mahal, Bagaimana Menjaga Kuliah Tetap Terjangkau?" bersama Guru Besar dan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan yang dipandu Host Suwiryo.

DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan DPRD sebagai pengusul Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS didampingi Wakil Ketua DPRD Eko Susilo, serta dihadiri Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah dan jajaran Forkopimda Provinsi Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Bapemperda DPRD Provinsi Banten menyampaikan nota pengantar Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Juru Bicara Bapemperda, Rika Kartikasari, menjelaskan bahwa raperda tersebut disusun sebagai bentuk komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Banten.

“Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Banten,” ujar Rika.

Ia menambahkan, terdapat lima substansi utama yang menjadi fokus dalam raperda tersebut, yaitu pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penguatan pendidikan karakter, penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi agar penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Selain pembahasan Raperda Pendidikan, agenda rapat juga dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Seluruh fraksi telah menyerahkan pandangan tertulis sebagai bahan pembahasan lebih lanjut oleh pihak eksekutif.

Menutup rapat, Barhum HS menyampaikan bahwa berbagai masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam proses pembahasan pertanggungjawaban APBD.

“Pandangan umum fraksi-fraksi ini menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Banten. Selanjutnya, kami menunggu jawaban Gubernur yang akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Barhum.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan sistem pengawasan ekspor produk kelapa sawit Indonesia telah berjalan secara berlapis dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Karena itu, upaya mencegah kebocoran penerimaan negara dinilai lebih membutuhkan konsistensi penegakan hukum dibanding penambahan regulasi baru.

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Yustinus Lambang Setyo Putro, menyampaikan hal tersebut dalam webinar Ruang Gagasan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bertajuk “Under Invoicing dan Kebocoran Penerimaan Negara: Persepsi atau Realitas?”, beberapa waktu lalu.

Menurut Yustinus, mekanisme pengawasan ekspor kelapa sawit saat ini telah mencakup seluruh tahapan, mulai dari perizinan ekspor melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW), pemeriksaan dokumen menggunakan sistem CEISA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemeriksaan fisik barang pada jalur tertentu, hingga pemantauan devisa hasil ekspor melalui Sistem Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SIMODIS) Bank Indonesia.

Selain itu, transaksi ekspor juga diawasi oleh otoritas perpajakan melalui pengujian terhadap kewajaran harga dan nilai transaksi yang dilaporkan eksportir. “Menurut saya sistem yang ada di Indonesia ini sudah sangat ketat. Yang perlu kita lakukan adalah law enforcement. Sistem pengawasannya sudah ada, mekanismenya juga sudah tersedia,” ujar Yustinus, dikutip dari webinar Ruang Gagasan IKPI.

Ia menjelaskan, perusahaan eksportir sawit tidak hanya wajib memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga berbagai ketentuan lain sebelum memperoleh izin ekspor. Di antaranya pembayaran bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pembayaran pungutan ekspor kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta pemenuhan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sebagai salah satu syarat memperoleh kuota ekspor.

Dengan berbagai tahapan pengawasan tersebut, menurutnya ruang untuk melakukan pelanggaran menjadi semakin sempit. Yustinus juga mengungkapkan bahwa perusahaan sawit yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi diwajibkan menyusun dokumentasi transfer pricing secara lengkap, meliputi master file, local file, dan Country-by-Country Report (CbCR).

Dokumen tersebut menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk menguji kewajaran harga transaksi. Apabila ditemukan harga transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, otoritas pajak memiliki kewenangan menerbitkan surat ketetapan pajak beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Yustinus mengakui masih terdapat oknum pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, seperti memanipulasi klasifikasi komoditas ekspor untuk memperoleh keuntungan tertentu. Namun, menurutnya, tindakan tersebut merupakan perilaku individual dan tidak dapat digeneralisasi sebagai praktik seluruh industri kelapa sawit nasional.

“GAPKI selalu mendorong seluruh anggotanya untuk mematuhi setiap ketentuan perpajakan dan perdagangan yang berlaku. Kalau memang ada yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Yustinus berharap sistem pengawasan yang telah dibangun pemerintah terus diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, iklim usaha tetap terjaga, kepatuhan pelaku usaha meningkat, serta industri kelapa sawit dapat terus memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara dan perekonomian nasional.

Polres Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, terus mendalami dugaan intimidasi yang dialami dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha sebelum ditemukan meninggal dunia.

Kapolres Timor Tengah Utara, AKBP Eliana Papote, menjelaskan, lokasi kematian dr. Icha berada di rumah orang tuanya di Desa Bawamata, Kabupaten Kupang, pada Jumat 26 Juni 2026. Karena itu, Polres TTU saat ini fokus menyelidiki dugaan intimidasi yang diduga terjadi saat almarhumah bertugas di Rumah Sakit Leona.

Dugaan intimidasi bermula pada 13 Juni lalu, ketika dr. Icha menangani pasien rujukan kasus gigitan ular di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Leona. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, keluarga pasien tidak puas dengan penanganan yang dilakukan dr. Icha sehingga terjadi perdebatan.

AKBP Eliana Papote membenarkan, salah satu dari tiga anggota keluarga pasien yang telah dimintai keterangan merupakan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara. Hingga kini, polisi telah memeriksa tujuh orang saksi, terdiri dari tenaga kesehatan, petugas keamanan rumah sakit, serta pihak keluarga pasien.

Polres Timor Tengah Utara juga akan meminta keterangan ahli pidana dan ahli psikologi untuk mendalami ada tidaknya unsur pidana dalam dugaan intimidasi tersebut. Polisi menegaskan, penyelidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif tanpa memandang status pihak yang terlibat.