Kapal wisata pinisi "KM Putri Sakinah" dilaporkan tenggelam di perairan sekitar Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat malam, 26 Desember 2025. Kapal wisata yang membawa 11 penumpang diduga mengalami mati mesin dan diterjang gelombang tinggi tidak lama setelah berlayar dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar.

beberapa penumpang berhasil diselamatkan, namun WNA Asal spanyol atau pelatih klub sepak bola Spanyol Valencia CF Femenino B Fernando Martín, bersama tiga anaknya hingga kini masih dinyatakan hilang.

Bagaimana perkembangan dalam upaya pencarian korban?

Talk bersama Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Maumere selaku SAR Mission Coordinator (SMC), Fathur Rahman.

Pemprov Jakarta meniadakan pesta kembang api malam Tahun Baru 2026 sebagai wujud empati terhadap korban bencana di berbagai daerah. Juru Bicara Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menjelaskan alasan kebijakan tersebut, respons publik, serta konsep perayaan pergantian tahun yang tetap berlangsung bermakna melalui doa bersama, seni, dan penggalangan donasi.

Indonesia resmi dinominasikan sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB periode 2026, dengan dukungan negara-negara kawasan Asia–Pasifik. Pencalonan ini mendapat respons positif dari DPR RI.

Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, kepada Radio Elshinta menilai posisi tersebut membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dan menjelaskan berbagai isu HAM yang selama ini kerap mendapat sorotan negatif di forum internasional.

Seberapa siap Indonesia mengemban peran penting ini? Ikuti analisis dan pandangan Teuku Rezasyah, Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada 8 Januari 2026.

#DiskusiInteraktif Bagaimana memaknai pesan Presiden kepada Jaksa agar berani dan jujur bela keadilan?

[TALK] Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik/Komunikolog Indonesia, Dr. Emrus Sihombing

&

Pegiat Antikorupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK) - Bejo Suhendro

Polisi membenarkan telah menetapkan WAKIL Gubernur Bangka Belitung Hellyana menjadi tersangka ijazah palsu. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu dituding memakai ijazah gadungan, dari Fakultas Hukum Universitas Azzahra, sebuah universitas swasta di Jatinegara Jakarta Timur, yang telah ditutup pemerintah pada Mei 2024. Sementara KPU Babel enggan memperpanjang polemik tsb, dengan alasan Hellyana menggunakan ijazah sekolah menengah atas saat mendaftar pemilihan kepala daerah 2024.

Talk: Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti - Abdul Fickar Hadjar

#DiskusiInteraktif Menyoroti kinerja penyelenggara pemilu usai Wagub Bangka Belitung menjadi tersangka karena menggunakan ijazah palsu

[TALK] Pengamat Politik/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso

&

Mantan Ketua Panwaslu Jakarta, yang juga Pengamat Pemilu, Ramdansyah

Menteri Agama dalam sepekan, menghadirkan :

1. Ekoteologi hingga kurikulum cinta.

2. Kemenag berdampak, dan kerukunan antar umat beragama

3. Kemenag siapkan 6.859 masjid untuk pemudik saat libur Nataru 2025 / 2026

Simak selengkapnya berikut ini

Pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka kembali menjadi sorotan publik. Di tengah situasi sensitif, termasuk saat masyarakat Aceh menghadapi bencana, kemunculan simbol yang lekat dengan sejarah konflik dan separatisme ini memunculkan kekhawatiran tersendiri. Apakah ini sekadar ekspresi, atau justru sinyal kebangkitan narasi lama yang berpotensi mengganggu perdamaian?

Untuk membahas lebih jauh dampak politik, sosial, dan risiko normalisasi simbol separatis di ruang publik, kami berbincang dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an.

Kementerian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merilis hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 untuk jenjang SMA/sederajat. Meski nilai rerata diumumkan, pemerintah menegaskan hasil TKA tidak dimaksudkan sebagai alat pemeringkatan sekolah maupun daerah.
Lalu, apa yang sebenarnya bisa dicermati dari capaian TKA 2025 ini? Dalam episode ini, Ketua PB PGRI Jejen Musfah mengulas makna hasil TKA sebagai potret mutu pendidikan, tantangan pembelajaran, serta evaluasi kebijakan yang perlu diperkuat ke depan.

Insiden kericuhan antara warga yang membawa bendera GAM dengan aparat TNI di Aceh kembali memantik perdebatan publik. Di satu sisi, aparat menilai tindakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan. Di sisi lain, muncul klaim bahwa aksi warga merupakan ekspresi solidaritas pascabencana di wilayah terdampak.
Lalu, bagaimana seharusnya negara merespons simbol-simbol sensitif di wilayah pascakonflik seperti Aceh? Apakah pendekatan keamanan masih relevan, atau justru dibutuhkan kebijakan publik yang lebih persuasif, dialogis, dan kontekstual?
Dalam episode ini, Pakar Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, membedah dinamika relasi negara dan masyarakat Aceh serta menawarkan perspektif kebijakan yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan sosial.