#DiskusiInteraktif Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran hukum di tubuh Polri, Apa yang harus dilakukan komite reformasi Polri?

[TALK] Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

&

Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Pembentukan Dirjen Pesantren yang disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia.Pembentukan Dirjen Pesantren juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia. Dirjen Pesantren kedepan dapat membantu meningkatkan standar kualitas pendidikan pesantren, meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, dan memperkuat moderasi dan ketahanan ideologi pesantren.

Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya peran pesantren dalam pembangunan nasional."Dirjen Pesantren sebagai Tonggak sejarah Pendidikan Islam di Indonesia", menjadi Tema kali ini yang akan kami bahas dalam Special Program Ramadhan Pesantren di Radio Bersama Prof. Dr. Amien Suyitno, M.Ag, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Perjanjian Dagang Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara RI dan AS, mencapai kesepahaman yang saling menguntungkan dan dinilai positif bagi kepentingan nasional Indonesia. Meski sehari setelahnya, Mahkamah Agung AS menganulir kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Indonesia bisa tetap memperoleh keuntungan dari perjanjian dagang yang telah disepakati.

Apa keuntungan perjanjian dagang resiprokal bagi Indonesia?

Talk bersama Dosen Perdagangan Internasional FEB Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi.

Indonesia kini resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) di Gaza, Palestina. Penunjukan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi berada di pinggiran percaturan geopolitik global, melainkan menjadi pemain aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Untuk membahas makna strategis mandat ini, prinsip politik bebas aktif Indonesia, dan bagaimana peran kemanusiaan Indonesia di Gaza menjadi pengakuan atas kapasitas, kredibilitas, dan rekam jejak negeri ini dalam misi perdamaian internasional?

Talk bersama Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro.

Kalimat viral “cukup saya WNI, anak jangan” memicu polemik besar.
Bukan hanya soal kewarganegaraan, tapi etika, nasionalisme, dan tanggung jawab penerima beasiswa negara.

Episode ini membahas apakah skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan perlu penguatan komitmen kebangsaan, serta pelajaran penting bagi pemerintah dan calon awardee.

Diskusi bersama Billy Mambrasar.

🎙️ Ketika beasiswa dibiayai rakyat, ke mana arah kontribusi?

Satu nyawa melayang. Publik bertanya. Negara diuji.

Kasus dugaan kekerasan oleh oknum Brimob yang menewaskan seorang pelajar di Tual, Maluku, bukan sekadar peristiwa hukum—ini alarm keras tentang relasi kekuasaan, pengawasan aparat, dan rasa keadilan masyarakat.

Kapolri memerintahkan pengusutan tuntas. Tapi pertanyaannya: cukupkah?
Di mana celah pengawasan? Apa yang harus dibenahi agar tragedi serupa tak berulang?

Episode ini mengajak pendengar menyelami akar persoalan bersama Ketua Harian Kompolnas, Arief Wicaksono Sudiotomo—membuka lapis demi lapis masalah, dari budaya institusi hingga akuntabilitas hukum.

🎙️ Karena ketika seragam disorot, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik.

Simak pembahasannya bersama narasumber:

1. Kepala Publisher Right, Suprapto

2. Sekjen Aliansi Jurnalis Independen - Bayu Wardhana

Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump menandatangani sejumlah perjanjian diantaranya Tarif Resiprokal yang mengatur perdagangan digital, termasuk larangan pajak diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

Isi Pasal 3 perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights yang mewajibkan platform digital memberi kompensasi kepada perusahaan Pers Indonesia.

Apakah perjanjian ART menguntung atau sebaliknya merugikan Pers Indonesia dan bertentangan dengan Perpres 32/2024.

Talk bersama Kepala Publisher Right, Suprapto.

Pemerintah memastikan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati, meskipun terdapat putusan terbaru dari Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait kebijakan tarif Trump.

Sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani kesepakatan perjanjian kerjasama perdagangan dengan tarif sebesar 19 persen. Sedangkan produk-produk asal AS menurut Trump, tidak akan dikenakan tarif apapun atau nol persen saat masuk ke Indonesia. Putusan ini menuai kontroversi di dalam negeri.

Bagaimana mencermati hal ini dan apakah putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump, menguntungkan Indonesia?

Talk bersama Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian dalam kerangka International Stabilization Force (ISF). Indonesia bahkan dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Wakil Komandan (Deputy Commander) ISF, dengan kesiapan sekitar 8.000 personel yang akan bertugas sesuai pembagian wilayah operasi yang diproyeksikan.

Langkah ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah pengiriman pasukan ini murni misi kemanusiaan, atau sekaligus menjadi upaya memperkuat reputasi, profesionalisme, dan rekam jejak militer Indonesia di panggung internasional?

Dibahas secara mendalam bersama Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), mengulas dimensi geopolitik, kepentingan strategis nasional, serta posisi Indonesia dalam dinamika keamanan global.