Proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau disebut giant sea wall di pesisir utara Jawa akan dikombinasikan dengan tanggul alami seperti hutan mangrove. Hal ini di sempaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pendekatan ini dianggap lebih efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat pesisir Pantura Jawa dari ancaman penurunan permukaan tanah dan banjir rob. Selain itu Menko PMK Pratikno menjelaskan, tanggul buatan akan dibangun di area yang kondisi geografisnya sudah sangat buruk dengan di beberapa titik yang belum terlalu parah // mitigasi cukup dilakukan dengan penguatan tanggul pantai atau penanaman mangrove. Proyek strategis ini direncanakan membentang sepanjang 500 kilometer, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi anggaran sebesar Rp 1.300 triliun. Yang akan didanai dari dalam negeri dan investasi asing.

Apakah Pembangunan Giant Sea Wall ini efektif untuk menanggulangi Banjir Rob di Pesisi Utara Pulau Jawa ?

Narasumber : Pakar Oseanografi Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Denny Nugroho Sugianto, S.T., M.Si.

Polda Jateng selama empat hari Demonstrasi sejak Jumat (29/8/2025) hingga Senin (1/9/2025) di Kota Semarang, telah menangkap 1.747 orang yaitu 1.058 orang masih usia remaja dan terpengaruh oleh ajakan di sosial media (medsos) . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah (Jateng) melakukan pendataan dan bagi yang mereka yang terbukti melakukan tindakan perusakan-pembakaran, akan mendapat sanksi dari pihak sekolah, maupun kepolisian. Hal ini di sampaikan oleh Sekretaris Disdikbud Jateng, Syamsudin yang masih menjalin koordinasi dengan satuan pendidikan mengenai anak-anak yang terlibat aksi kerusuhan. Kendati nanti ada sanksi yang diberikan, pihaknya memastikan tetap humanis dan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Sanksi berbeda bakal didapat oleh pelajar yang terbukti melakukan perusakan maupun pembakaran. Khususnya bagi mereka yang telah ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian.

Apa yang menjadi catatan dan hal penting untuk mencegah anak di bawah umur tidak mengikuti Demo Anarkis?

Narasumber : Pengamat Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Dr. Ngasbun Egar.

Sejumlah pengurus KONI di Jawa Tengah menggelar aksi unjuk damai penolakan tegas terhadap Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) No. 14 Tahun 2024 yang dinilai akan menghambat perkembangan olahraga di daerah di momen Hari olahraga Nasional.

Narasumber : Wakil Ketua Umum II KONI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Soedjatmiko.

Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Tengah dipastikan masuk tahap evaluasi. Tak hanya di tingkat provinsi, mekanisme serupa juga akan diterapkan bagi DPRD kabupaten/kota se-Jateng. Evaluasi ini rencananya akan dilakukan Gubernur Jawa Tengah, bersama Ketua DPRD Jawa Tengah dan seluruh ketua DPRD kabupaten/kota serta bupati/wali kota pada Kamis (11/9) mendatang, Hal ini dilakukan atas respon dari aksi protes masyarakat atas tunjangan bagi wakil rakyat.

Bagaimana masyarakat sipil perlu mengawal rencana kebijakan ini ?

Narasumber : Direktur Pattiro Semarang, Mukhlis Raya.

Restoran Sego Bancakan di Kota Lama Semarang terbakar hebat pada 27 Agustus lalu. Kemudian terjadi kebakaran alang-alang di Jrakah, kota semarang. Beberapa kejadian kebakaran juga terjadi akhir-akhir ini.

Mengapa kejadian kebakaran masih marak terjadi? Dan bagaimana upaya yang perlu dilakukan?

Narasumber : Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Ade Bhakti S.H., M.A.P

Zainal Petir meminta Kapolda Jateng memberikan keterangan secara detail atas kematian Iko, alumni FH Unnes supaya masyarakat lega dan yakin tentang penyebab kematiannya. Sebelumnya, kematian Iko disebut-sebut penuh dengan kejanggalan. Media sosial kini ramai memperbincangkan kejanggalan kematian Iko, dan munculnya banyak spekulasi.

Bagaimana mencermati hal ini?

Narasumber : Ketua LBH Petir, Zainal Abidin Petir.

Kematian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Iko Juliant Junior, ramai diperbincangkan di media sosial karena disebut penuh kejanggalan. Sejumlah informasi menyebut adanya barang pribadi yang hilang, perbedaan kronologi kejadian/ hingga dugaan luka pada tubuh almarhum. Perhimpunan Bantuan Hukum Ikatan Alumni FH Unnes menyatakan siap mengawal kasus ini, dan kini tengah mengumpulkan bukti serta keterangan saksi untuk menguatkan langkah hukum yang akan ditempuh.

Apakah dugaan kejanggalan ini memang mengarah pada adanya indikasi kekerasan/ dan langkah hukum apa yang akan ditempuh untuk mengusut tuntas kasus ini?

Narasumber : Ketua PBH IKA ALUMNI FH UNNES, Ady Putra Cesario, S.H., M.H

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro mengaku kecewa dan melakukan aksi walkout usai menghadiri dialog bersama Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang, Senin kemarin. BEM Undip beralasan belum terpenuhinya permintaan mereka untuk membebaskan 7 (tujuh) orang rekan mereka yang masih menjadi tersangka penyerangan pada aksi MayDay pada Mei 2025 kemarin. Sebelumnya Aliansi Mahasiswa Semarang raya menggelar aksi damai dan dialog di lapangan pancasila kota Semarang.

Bagaimana penjelasannya ?

Narasumber : Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, Aufa Atha Ariq.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini dampak dari gejolak sosial dan politik yang terjadi belakangan ini terhadap perekonomian hanya bersifat jangka pendek. Sebab, fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan siap menghadapi tantangan tersebut. Airlangga mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5-5,2 persen hingga akhir tahun, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025 yang mencapai 5,12 persen secara tahunan.

Lantas bagaimana prospek ekonomi kita pasca kejadian Demo kemarin dan pertumbuhan ekonomi kita yg mencapai 5,12%?

Simak perbincangan Akbar Bagus bersama Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, penonaktifan fitur live di aplikasi Tiktok dilakukan secara sukarela, bukan permintaan pemerintah. Sebelumnya, fitur TikTok Live dilaporkan tidak bisa digunakan oleh sejumlah pengguna di Indonesia sejak Sabtu, 30 Agustus 2025 malam. Gangguan ini muncul bersamaan dengan gelombang demo besar yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Langkah ini disebut sebagai upaya pengamanan tambahan agar platform tetap menjadi ruang aman dan beradab.

Apakah penonaktifan tersebut adalah ancaman terhadap kebebasan berekspresi, atau langkah efektif mengurangi penyebaran konten kekerasan dan provokatif?

Simak perbincangan Akbar Bagus bersama Dosen Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Suko Widodo