AKP Vifa Fibriana Sari Dipanggil Mabes Polri untuk Studi Banding ke Jepang

Lhokseumawe| Tribunnews Atjeh - Markas Kepolisian Resor Lhokseumawe Salah satu Satu Perwira Dijajaran Polres Lhokseumawe Ajun Komisaris Polisi (AKP) Vifa Fibriana Sari yang saat ini menjabat Kasat Lantas Polres Lhokseumawe Polda Aceh terpilih untuk mengikuti studi banding Sistem Kepolisian Jepang Angkatan XX tahun anggaran 2022.

Untuk diketahui Seluruhnya, ada 12 personel Polri yang mengikuti studi banding program JICA tersebut. berdasarkan Seleksi yang selektif, dari Polda Aceh hanya AKP Vifa Fibriana Sari yang dipanggil oleh Mabes Polri.

Juru Bicara Kepolisian Daerah Aceh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy mengatakan, AKP Vifa sudah berada di Jepang dan telah mengikuti orientasi yang dilaksanakan oleh JICA Governance and Peac1e Building Department JICA HQ Mrs Terakado Masayo, sekaligus pembukaan pelatihan atau studi banding di JICA Tokyo dan Akpolnas, Selasa, 20 September 2022, pukul 09.00-17.30 waktu Jepang.

Winardy menjelaskan, JICA sudah dua tahun tidak mengadakan studi banding. Namun, tahun ini kembali melanjutkan program kerja sama studi banding yang diikuti 12 peserta dari Indonesia.

Hal tersebut juga disampaikan Kepala Criminal Investigation and Police Cooperation (CICP) Akpolnas Jepang, Mr Kondo, di mana program studi banding ini baru bisa dilaksanakan setelah dua tahun ditiadakan akibat pandemi Covid-19.

Nantinya, kata Winardy, para peserta diharapkan dapat menyerap ilmu sebanyak mungkin tentang kepolisian dan budaya di Jepang, sehingga bisa diadopsi untuk diterapkan oleh kepolisian di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, kepolisian memegang peranan penting dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didukung dengan kredibilitas polisi yang bekerja maksimal dan memiliki mental kuat.

Hal tersebut penting untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian makin meningkat.

"Semoga dengan adanya personel Polda Aceh yang studi banding ke Jepang akan menambah profesionalitas kerja yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat," harap Winardy.

Editor Redaksi

Voice Over Dharaa Zubier

Report by Chandra 20/9/22

Korespondensi Bidpenmas Polda Aceh

Simeulue | Tribunnews Atjeh - Kepolisian Resor Simeulue Polda Aceh, dilaporkan Dua orang personel Bhabinkamtibmas yang bertugas di Polsek Simeulue Timur dimana bekerja sama dengan masyarakat telah mampu menyiapkan lahan milik masyarakat seluas 12 hektar untuk diberdayakan dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat dan menyikapi kenaikan harga BBM.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara POLDA ACEH, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, S. H., S. I. K., M. Si, dalam siaran persnya, Selasa (20/9/22).

Berdasarkan laporan Kapolres Simeulue AKBP Jatmiko, S. H., MH, melalui personel Polsek Simeulue Timur Bripka Efriadi bahwa Dua Bhabinkamtibmas tersebut, masing-masing Brigadir Bukhari dan Brigadir Zulham, lanjut Kabid Humas.

Lokasi lahan seluas 12 hektar yang dipersiapkan itu berada di lokasi areaDua Bhabinkamtibmas Di Simeulue Berdayakan 12 Hektar Lahan Masyarakat Untuk Ketahanan Pangan. perkebunan Desa Ujung Tinggi Kecamatan Simeulue Timur, lanjut Kabid Humas.

Selain mempersiapkan lahan, kedua Bhabinkantibmas tersebut juga menyediakan sumber air bersih untuk menyiram tanaman yang akan ditanami, sambung Kabid Humas.

” Lahan seluas 12 hektar tersebut dalam rangka menyikapi kenaikan harga BBM dan mendukung program ketahanan pangan, akan ditanami diantaranya tanaman cabai, gambas, tomat, kangkung, sawi dan terong, ” sebut Kabid Humas.

Sejumlah personel Polsek Simuelue Timur termasuk dua Bhabimkamtibmas, Kepala Desa dan sejumlah masyarakat setempat, saat ini sudah mulai menggarap lahan kosong tersebut, pungkas Kabid Humas.

Masyarakat setempat sangat mendukung dan senang dengan diberdayakan lahan tersebut, tutup Kabid Humas.

Editor Redaksi

Voice Over Guslian

Report by Chandra

KorespondensI kasi Humas Polres Simeulue. 20/9/22

Bayu Aceh Utara | Tribunnews Atjeh - Bahwa Keterbukaan informasi dalam Mengelola Anggaran Bersumber Kan Anggaran Dana UANG milik Negara Wajib Hukum dilaksanakan Secara Terbuka.

Salahsatunya adalah Temuan Tim Media ini Di Salah satu sekolah Pendidikan Menengah Di Aceh Utara, sekolah Di Bawah binaan DISDIK Pemprov Aceh tepatnya SMA NEGERI 1 SYAMTALIRA BAYU, Pembangunan gedung sekolah ini di sinyalir ada dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di saat timnya meninjau lokasi pembangunan di sekolah SMA Negeri 1 Syamtalira Bayu Binaan DISDIK Pemprov Aceh.

Tidak Transparan, Diduga Pembangunan SMA N 1 Syamtalira Bayu Akan KKN

Menurut Ketua Investigasi LSM GASPARI Muhammad Irfan Syah kepada media ini mengatakan pembangunan ini dapat di lihat dari kasat mata, tidak ada papan bangunan yang terpampang serta anggaran untuk pembangunannya tidak di ketahui.

“Saya menduga pembagunan ini sarat akan Korupsi, pasalnya tidak ada tranparansi untuk pembangunan di dalam sekolah SMA Negeri 1 Syamtalira bayu Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lhokseumawe, bisa dilihat dari kasat mata aja dulu, baru kita bicara ke teknis” ujarnya saat dikonfirmasi disalah satu Cafe kota Lhokseumawe 18/9/22

M irfansyah juga menyayangkan tidak ada tranparansi serta pengawasan dalam pembangunan gedung di dalam sekolah.

“Sangat di sayangkan, pembangunan ini tidak ada tranparansi anggaran pembangunannya dan tidak ada juga pengawasan dari kontraktor.”ucapnya Ketua Tim Investigasi Gerakan Aspirasi Pemuda Aceh Rakyat Indonesia

Di tempat berbeda, Tim Media ini menelusuri sumber bangunan yang di sampaikan Ketua Tim Investigasi LSM GASPARI, tepatnya hari Senin Tanggal 19 September 2022 Sekiranya pukul 09:35 WIB di Lokasi Area Pembangunan Sekolah tersebut tidak terpampang Papan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rekonstruksi RKB Mau Pun Rehab Berat Ruang Kelas di Sekolah SMAN 1 Bayu Aceh Utara ini, namun tidak mendapati adanya pengawasan dalam pembangunan gedung baru sekolah.

Bahkan Pengawas Rekanan Saat ditanya Papan Informasi. Menjawab seolah ada padahal faktanya tidak terlhat sama sekali dilapangan, bahkan Ironisnya Rekanan Sebagai Pelaksana Kegiatan Memiliki Staf bagian Humas Yang membidangi Wartawan M.Nasir Alias Apa Cut. Saat itu Media ini diminta untuk bisa datang ke Lhoksukon menjumpai Staf karyawan Dari perusahaan Rekanan yang membidangi humas akrab disapa Apacut. Mengaku tidak dipsang karena semalam Hujan Deras becek dan patah, nanti dipasang kembali sebutnya.

Bahkan saat mencoba mengkonfirmasi ke pihak sekolah Sebelumnya terlebih dahalu media konfirmasi terkait pelaksanaan akan tetapi Drs Jalaluddin Yang Terkesan Tidak Profesional, yang Terucap dari Kepsek SMAN 1 Syamtalira Bayu ini Saya hanya penerima manfaat, selanjutnya pihak sekolah tidak menanggapinya.

Sampai berita ini di tayangkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan terkait pemberitaan ini.

Editorial Catur Prasetya News

Report by Chandra Korespondensi Kasi Humas Polres Lhokseumawe, 19/9/22z

v dari setiap program prioritas.

Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Pemantapan program transformasi prioritas dalam kebijakan POLRI PRESISI terdiri dari transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Uraian program dan kegiatan dari setiap program prioritas.

A. TRANSFORMASI ORGANISASI (TRANSFORMING ORGANIZATION)

1. Penataan Kelembagaan

a. Penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan.

b. Penguatan struktur organisasi Polri.

2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi

a. Penyempurnaan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur kepolisian yang PRESISI berbasis data dan teknologi informasi.

3. Menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0.

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri.

b. Peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja.

c. Perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri.

d. Pengelolaan SDM unggul yang humanis.

e. Peningkatan kesejahteraan pegawai Polri.

4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern Police 4.0.

a. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi.

b. Pemenuhan sarana dan prasarana Polri.

c. Menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi kepolisian

B. TRANSFORMASI OPERASIONAL (TRANSFORMING OPERATION)

1. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas

a. Pemeliharaan Kamtibmas dengan mengedepankan pemolisian prediktif.

b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam skema masyarakat informasi di ruang siber (society 5.0) c. Penguatan Bhabinkamtibmas dengan penerapan “personal smart tools”.

d. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pengarusutamaan moderasi beragama dalam memperkokoh NKRI.

e. Pemeliharaan kamtibmas dari bahaya terorisme.

f. Pemeliharaan kamtibmas dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

g. Menjamin keamanan agenda nasional dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.

h. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi dengan TNI.

i. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi antar lembaga.

j. Peningkatan peran pamswakarsa.

k. Pengembangan kerja sama internasional.

2. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum

a. Proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b. Pengembangan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

3. Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19 (PC)

a. Meningkatkan kegiatan kepolisian dalam penanganan Covid-19.

b. Menguatkan peran Polri dalam satuan tugas Penanganan Covid-19.

. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

a. Daya dukung Polri terhadap upaya mengembalikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

b. Menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai dampak terjadinya Covid-19.

5. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional

a. Mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia Polri yang dapat mendukung program prioritas nasional.

b. Melaksanakan pengamanan program prioritas nasional.

c. Melakukan evaluasi sistem pengamanan yang dapat menjamin program prioritas nasional.

d. Penanganan bencana alam.

6. Penguatan Penanganan Konflik Sosial

a. Penanganan konflik perebutan sumber daya (ekonomi).

b. Penanganan konflik unsur SARA, sosial, budaya dan ideologi.

c. Penanganan konflik perebutan pengaruh (politik).

d. Penanganan konflik berlatarbelakang lainnya.

C. TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK (TRANSFORMING PUBLIC SERVICE)

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri

a. Modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik.

b. Penguatan standarisasi sistem manajemen mutu dan kontrol di semua sentra pelayanan publik.

c. Peningkatan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh sentra pelayanan publik.

d. Pembuatan pelayanan online dan delivery service system ayanan kepolisian.

2. Mewujudkan Pel

Road map program transformasi menuju POLRI YANG PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) pada kepemimpinan Polri kedepan mencakup empat kebijakan utama yakni (A) Transformasi Organisasi; (B) Transformasi Operasional; (C) Transformasi Pelayanan Publik; dan (D) Transformasi Pengawasan. Seluruh kebijakan utama dalam transformasi POLRI YANG PRESISI tersebut selanjutnya diuraikan lebih mendetail dalam dimensi program, kegiatan, dan aksi sebagai berikut:

1. Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan performa organisasi. Program ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat organisasi dan pemenuhan standar minimal kebutuhan sarana dan prasarana melalui penataan regulasi yang tumpang tindih, serta mempercepat perubahan kultur Polri yang humanis dan melayani. Program ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan tersebut melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan.

b. Penguatan struktur organisasi Polri.

2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi Perubahan sistem dan metode organisasi dilakukan dengan menyempurnakan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur kepolisian sehingga lebih cepat, efisien, dan efektif dengan berbasis data dan teknologi informasi. Berikut merupakan uraian singkat kegiatan dari program Perubahan Sistem dan Metode Organisasi:

a. Penyempurnaan pedoman dan Standar Operasional Prosedur kepolisian yang PRESISI berbasis data dan teknologi informasi.

3. Menjadikan SDM Polri yang unggul di era police 4.0

Dalam setiap organisasi, ketersediaan sumber daya organisasi yang memadai, baik faktor manusia, sarana prasarana, anggaran dan metode atau yang dikenal dengan 4 M (man, money, material and method) akan mempengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Namun demikian, dari keempat jenis sumber daya tersebut, banyak ahli yang berpendapat bahwa Faktor SDM adalah faktor yang utama dan paling penting dalam setiap organisasi.Keberadaan SDM yang unggul dan berkualitas bagi Polri sebagai organisasi publik yang dalam tugasnya seringkali bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat menentukan keberhasilannya.

Selain itu, pengembangan SDM Polri juga mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat yang sangat dinamis disebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mendorong SDM Polri untuk berkembang dengan police 4.0.

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri menuju era police 4.0.

b. Peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja.

c. Perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri.

d. Pengelolaan SDM unggul yang humanis.

e. Peningkatan kesejahteraan pegawai Polri.

4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern 4.0

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memasuki moda ekonomi industri 4.0 yang berpengaruh signfikan terhadap tatanan sosial-ekonomi masyarakat. Terkait hal ini, Polri bermaksud mengembangkan teknologi kepolisian modern 4.0 dalam pelayanan tugas kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Beberapa kegiatan dalam program Perubahan Teknologi Kepolisian Modern 4.0 yakni sebagai berikut:

a. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi.

b. Pemenuhan sarana dan prasarana Polri.

c. Menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi kepolisian

Nisam | Tribunnews Atjeh - Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Nisam, yang terletak di Gampong Keude Amplah, kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara Kondisinya terlihat sangat memprihatinkan, pasalnya Bangunannya banyak yang Rusak Sampahnya berserakan dan kondisinya sangat tidak Rapi, Banyak Terdapat Bangunan yang dikhawatirkan akan menyebabkan marabahaya Penghuni Sekolah,

Sementara Banyak Bangunan yang Dikerjakan Pihak Sekolah tidak terawat dengan baik bahkan, sekolah yang Memiliki Aset Bangunan Sebagian Besar nya berfungsi bahkan bangunan Tersebut terkesan dibiarkan begitu saja.

Pada tahun 2021 yang Lalu diketahui Ada beberapa unit pembangunan Yang bersumber Aspirasi Dewan DPRA, bantuan yang mengesankan terlalu Bangunan MCK yang Terlihat Terlalu Banyak, yang mengesankan berlebihan.

Dari persoalan tersebut tentu memicu perhatian serius bagi sebagian masyarakat sekitar sekolah. Salah satunya, warga kecamatan Nisam, Gampong Meunasah Mambo sebut saja RW

RW menilai kepala sekolah kurang memperhatikan sekolah yang dipimpinnya sejak adanya wabah corona. Menurutnya, meski sekolah diliburkan tidak seharusnya pula sekolah tersebut luput dari perhatian.

“Meski siswa-siswi diliburkan, pasti di sekolah itu ada guru dan staf. Seharusnya kepala sekolah menjadwalkan mereka untuk kegiatan bersih-bersih di sekolah, tujuannya agar rumput yang ada di sekolah tidak tinggi hingga mencapai batas lutut orang dewasa,” ujarnya. Sabtu (10/9/22)

Mengenai bangunan yang sewaktu waktu dapat menimbulkan Bahaya Para Penghuni disekolah, baik siswa maupun gurunya yang sewaktu Bangunan tersebut akan menyebabkan marabahaya Penghuni Sekolah, dirinya berharap pihak sekolah segera menyelesaikan Bangunan Bangunan yang Patut Dan Perlu Segera di eksekusi. Sebab gedung tersebut Marabahaya Selalu mengincar keselamatan penting bagi guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar. RW berharap pada pihak berkompoten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah SMA N 1 NISAM DISDIKPORA PEMPROV ACEH.

Walaupun anggaran untuk Biaya Perawatan Sekolah Telah difasilitas pihak Dinas Pendidikan Pemprov Aceh, baik Melalui Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Nasional, Maupun BOS DA

Juni Karwati saat dikonfirmasi Diruang Kerjanya Senin Sore (13/9/22) Mengaku jumlah siswa hanya 245 Orang Yang tentunya memperngaruhi Anggaran belanja Sekolah.

Penerimaan Dalam Kapisatas Pelaksanaan Dana baik BOS maupun BOSDA tidak semuanya uang tersebut digunakan untuk biaya Perawatan sehingga Banyak Bangunan Yang Rusak, tindak lanjut soal bangunannya, dirinya tidak banyak bisa berbuat.

Juni Karwati Kepsek SMAN 1 NISAM Yang Baru Dilantik awal 2022 ini saat dipertanyakan kenapa disekolah sebagian besar Bangunannya terlihat Tidak Bersih dan Bangunan Sebagian besar banyak Rusak, Juni dengan serius mengatakan “KAMI FOKUS ANGGARAN UNTUK TAHAP TAHUN 2022 PIHAK FOKUS PENGADAAN MOBILER YAITU KURSI DAN MEJA GURU ”, tandasnya

TERKAIT hal Bangunan Yang dapat Membahayakan Keselamatan Orang Lain yang Sanksi Pidananya disebut dalam KUHP Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang

https://asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-penal-code/buku-kedua-kejahatan/bab-vii-kejahatan-yang-membahayakan-keamanan-umum-bagi-orang-atau-barang/

Editor Redaksi Media Catur Prasetya News

Editorial Redaksi Media Tribunenews Atjeh

Report by Chandra

Voice Over Dharaa Zubier

Korespondensi Kasi Humas Polres Lhokseumawe

Antisiapasi Penyesuaian Kenaikan Harga BBM Polres Aceh tengah dan Jajaran Salurkan Bantuan Sosial berupa Bahan makanan pokok

Takengon | Tribunnews Atjeh - Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah AKBP Nurochman Nulhakim, S.IK, Dalam Rangka Antisipasi Lonjakan Harga BBM pada tanggal 3 September 2022 yang Lalu Pemerintah resmi mengumumkan Penyesuaian Kenaikan harga BBM. Tentu saja kenaikan harga dengan mengalihkan Subsidi kepada Bansos mempengaruhi disegala Aspek Penghidupan masyarakat dalam Kehidupan Sehari-hari.

Mulai dari Alat Transportasi Umum juga ikut menaikkan Tarif penumpang, baik antar Kabupaten maupun Propinsi, tentu saja berpengaruh terhadap Semua Lini Kehidupan Perekonimian Khususnya memulihkan kondisi KAMTIBMAS diwilayah hukum Polres Aceh Tengah relatif Kondusif.

Jum, at Penuh Barokah (9/9/22)

Kapolres Aceh Tengah AKBP Nurochman Nulhakim, S.IK mengatakan "Sebagai bentuk Rasa kepedulian Polisi kepada Warga masyarakat, khususnya didalam menghadapi Kenaikan Penyesuaian Harga BBM saat ini , Polres Aceh tengah dengan Seluruh Jajaran Polsek , Secara serentak dengan Polda Aceh, dan Juga Polres Polres melaksanakan pembagian Bansos berupa bahan makanan pokok kepada Warga masyarakat kurang mampu, baik yg berada di Kabupaten maupun Kecamatan" .Ujar Sang Profesional Modern dan Terpercaya Kapolres Aceh Tengah AKB Nurochman Nulhakim, S.IK

Lanjut Nulhakim Juga Menyebutkan Pemberian Bansos itu dilakukan oleh Kapolres Aceh tengah, yang tutut didampingi Para Pejabat Utama Polres Aceh Tengah, diantaranya Kasat berserta Kabag hingga Seluruh Jajaran Kapolsek berserta Personel Polsek Polsek Polres Aceh Tengah.

Peran Humanis Polisi Dan Pasukan Kesatria BHAYANGKARA Merah Putih dijum,at penuh Barokah (9/9) Bansos Dampak BBM tersebut diberikan Langsung Kepada Warga Masyarakat Fakir Miskin yaitu dengan cara mendatangi tempat tinggal warga tersebut.

Kapolres Aceh tengah Akbp Nurochman Nulhakim, S.IK juga memperhatikan Sasaran Target Bansos BBM yaitu Sasaran selanjutnya pelaku usaha berdampak BBM yaitu Abang becak, para Pengusaha pedagang kaki lima, Sebutnya

AKBP Nurochman Nulhakim, S.IK Terakhir menyampaikan "Tentu saja bantuan ini tidak bisa melengkapi kebutuhan Semua para Warga, karena yg kami berikan ini hanya Sedikit bahan makanan pokok saja, namun saya yakin dan percaya Sedikit bantuan ini bisa menutupi kebutuhan Warga dalam waktu yang relatif panjang" Sebut Orang nomor satu dijajaran Kepolisian Resor Aceh Tengah.

Editor Redaksi Media Catur Prasetya News

Voice Over Dharaa Zubier

Report by Chandra 10/9/22

Korespondensi Kasi Humas Polres Aceh Tengah

LHOKSEUMAWE | Tribunnews Atjeh - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melalui Kepala UPTD Wil V BPKA/ SAMSAT Lhokseumawe Chaidir, SE.MM menyatakan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 74. Ayat 2 di sebutkan penghapusan Regristrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dilakukan jika kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan regristrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Untuk antisipasi dari penghapusan data kendaraan tersebut, kami menghimbau agar masyarakat segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu, Jangan sampai kendaraan menjadi bodong dampak dari penghapusan Regristrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor tersebut, ujar Chaidir.

Lanjut Chaidir, menyampaikan bahwasanya jika aturan ini diterapkana sejak tahun 2023 akan ada sebanyak 46.996 unit kendaraan diwilayah kerja SAMSAT Lhokseumawe yang akan dihapuskan Regristrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor karena tidak membayar pajak kendaraan dengan priode jatuh tempo pajak kendaraan tersebut dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. Rincian kendaraan bermotor yang menunggak pajak yaitu roda dua (2) sebanyak 42.267 Unit, roda tiga (3) sebanyak 136 Unit dan roda empat (4) sebanyak 4.593 Unit.

Kendaraan bermotor tercatat pada SAMSAT Lhokseumawe berjumlah 141.021 Unit dimana plat hitam berjumlah 133.361 Unit, plat kuning berjumlah 4.288 unit dan plat merah berjumlah 3.372 unit dimana capaian realisasi pembayaran pajak keseluruhan pada tahun 2021 yang melakukan pembayaran pajak sebanyak 40% dengan jumlah 56.583 unit dan yang tidak membayar pajak sebanyak 60% dengan jumlah 84.438 unit.

Untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor berbagai upaya telah dilakukan oleh SAMSAT Lhokseumawe diantaranya haidir menambahkan bahwa SAMSAT Lhokseumawe terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan, upaya yang telah dilakukan oleh SAMSAT Lhokseumawe selain meningkatkan pelayanan pada loket layanan SAMSAT kita juga hadir ditengah tengah masyarakat dengan program SAMSAT Saweu SKPK, Saweu Kantor Camat, Saweu Kantor Gampong, Saweu Kampus, Saweu Sikula dan Saweu Keude Kopi.

masyarakat sudah mulai meningkat kesadaran dalam pembayaran PKB ini terlihat dari pencapaian penerimaan pembayaran PKB di tahun 2020 sejumlah Rp. 27,3 M dengan 45.596 unit kendaraan dan pada tahun 2021 sejumlah Rp. 31, 1 M dengan 49.075 unit ada kenaikan sebesar 4 M atau bertambah 3.497 unit kendaraan yang membayar pajak pada tahun 2021, sampai dengan saat ini 06 September 2022 penerimaan PKB yang di bayarkan oleh masyarakat di SAMSAT Lhokseumawe sejumlah Rp. 24,31 M dengan 35.965 unit kendaraan, Insyaallah angka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan terus bertambah seiring dengan semakin meningkatkannya partisipasi masyarakat untuk taat membayar PKB” kata chaidir secara optimis”.

Editorial Redaksi

Report by Chandra 8/9/22

Korespondensi Bidpenmas Polda Aceh, Lhokseumawe,

WELCOME

In

Official Website of SMA NEGERI 4 LHOKSEUMAWE

"RELIGIUS, CERDAS, TRAMPIL, BERKARAKTER"

"RELIGIOUS, INTELLIGENT, SKILLED, CHARACTER"

VISI

SMA NEGERI 4 LHOKSEUMAWE

VISION

SMA NEGERI 4 LHOKSEUMAWE

“MEMBANGUN GENERASI UNGGUL DALAM PRESTASI, BERKARAKTER, BERBUDAYA, PEDULI LINGKUNGAN, BERWAWASAN GLOBAL YANG DILANDASI IMAN DAN TAQWA”

“BUILDING A GENERATION OF EXCELLENT IN ACHIEVEMENT, CHARACTER, CULTURE, CARE FOR THE ENVIRONMENT, GLOBAL INSIGHT BASED ON FAITH AND Taqwa”

SMA NEGERI 4 LHOKSEUMAWE

(RELIGIUS, CERDAS, TRAMPIL, BERKARAKTER)

BUDAYA POSITIF SEKOLAH

SMA NEGERI 4 LHOKSEUMAWE

(RELIGIOUS, INTELLIGENT, SKILLED, CHARACTER)

POSITIVE SCHOOL CULTURE

PENERAPAN 5 S

(SALAM, SENYUM, SAPA, SOPAN DAN SANTUN)

APPLICATION OF 5 S

(GREETINGS, SMILES, GREETINGS, POLITE AND MANNERS)

TAAT DALAM BERIBADAH

AKTIF, KREATIF, BERTANGGUNGJAWAB DALAM BELAJAR

OBEDIENCE IN WORSHIP

ACTIVE, CREATIVE, RESPONSIBLE IN LEARNING

PEDULI DAN MENCINTAI KEBERSIHAN LINGKUNGAN

CARE AND LOVE ENVIRONMENTAL CLEANLINESS

TOLERAN DAN SALING MENGHORMATI

tolerant and mutual respect

HIDUP SEHAT, BERPAKAIAN RAPI DAN BERSIH

LIFE HEALTHY, CLEAN AND CLOTHED

Dewantara | Tribunnews Atjeh - Penerimaan kucuran anggaran dana swakelola sepertinya ini menjadi modus baru dan rawan terjadinya korupsi bagi sebagian oknum Kepala Sekolah. Tergiurnya sebagian oknum Kepala Sekolah dari besarnya nilai anggaran yang diterima.

Apalagi anggaran swakelola tersebut dikelola sepenuhnya oleh pihak sekolah. Walaupun pihak sekolah berdalih pengelolaannya oleh P2S (Panitia Pembangunan Sekolah), namun, tetap saja sebagian oknum Kepsek dapat leluasa menjalankannya sendiri.

Pada tahun 2022 ini, Oleh Tim Korespondensi Media Catur Prasetya News bersama Tribunnews Atjeh menelusuri Proses pelaksanaan Pembangunan Proyek sekolah di dua Sekolah yaitu SMA Negeri 2 Dewantara Kabupaten Aceh Utara yang terkesan Sistem Pengelolaan nya sangat tertutup, dan dikhawatirkan akan menyebabkan terindikasi dugaan KORUPSI.

SMA Negeri 2 Dewantara menerima bantuan swakelola DAK Fisik Tahun 2022 menerima bantuan anggaran sebesar Rp. 941.500.000 dalam kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas. DELEMATIS NYA Anggaran yang hampir mendekati Satu Miliar terkesan adanya Dugaan Mark Up, karena kost anggaran yang dianggarkan terlalu boros dan manfaatnya hanya 2 ruang kelas saja

Berdasarkan Pantauan Kami dilapangan Dalam pekerjaan DAK ( Dana Alokasi Khusus ) untuk SMA Negeri 2 Dewantara sebanyak 2 Ruang dengan Anggaran pelaksanaan Kuat dugaan Fantastis kurang 59 juta lagi udah Mencapai 1 Miliyar ironis pengelola Sekolah SMA Negeri 2 Dewantara bersembunyi dan sengaja menyembunyikan sesuatu dilapangan. Kepalanya sekolahnya selalu menghindari.

Dugaan rawan terjadinya korupsi/mark up anggaran bisa saja terjadi di SMA SMA Negeri 2 Dewantara, hal ini Terbukti, jika sang Kepsek tidak transparan menjelaskan terkait bantuan bagi pembangunan gedung sekolah.

SMA Negeri 2 Dewantara Terkesan sang Kepsek menutupi – nutupinya saat konfirmasi tim awak media. Selalu berupaya menghindari pertemuan. Bahkan Ironisnya Kegiatan pembangunan tersebut terlesan ada oknum mafia korupsi di pelaksanaannya

Ketidakmampuan dalam mengeloa keuangan negara, merasa uang pembangunan swakelola tersebut milik ketua Komite atau Kepala Sekolah saja

Transparan itu penting akuntabel dan profesional adalah Pencitraan itu penting untuk dilakukan. Ironis Memang tidak dapat dihindarkan asumsi bahwa kegiatan mereka dikhawatirkan Dampak dugaan Terindikasi Korupsi secara berjamaah.

Masyarakat mengharapkan bantuan yang dikelola kepsek Tersebut Oleh Penyidik Polres Lhokseumawe untuk segera melakukan Penyelidikan guna mencegah sedini mungkin Indikasi Korupsi disekolah tersebut.

Editor Redaksi Media Tribunenews Atjeh

Report by Guslian Ade Chandra Korespondensi Bidpenmas Polda Aceh, LHOKSEUMAWE 1/9/22