Di akhir pemerintahan Joko Widodo periode kedua, muncul konflik-konflik agraria terkait Program Strategis Nasional (PSN). Selain di Rempang, konflik juga terjadi di Air Bangis, Sumatera Barat. Puluhan ribu warga yang sudah berdekade tinggal di sana, tetiba terusik PSN usulan gubernur. Mereka dianggap warga ilegal karena menempati atau menggarap lahan di kawasan hutan negara. Jurnalis KBR Ninik Yuniati berbincang dengan warga Air Bangis, pegiat lingkungan, dan pemerintah pusat tentang jejak konflik agraria dan upaya penyelesaiannya. Simak kisah bagian kedua yang dibacakan Astri Yuana Sari.