Kejaksaan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mulai melakukan penyisiran serta pengumpulan data secara langsung terhadap pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari monitoring Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk SPPG yang dikelola Polri. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Di tengah berkembangnya berbagai isu yang mengaitkan langkah tersebut dengan dinamika penegakan hukum, bagaimana pandangan DPR terhadap pelaksanaan SPPG? Apa saja catatan yang perlu menjadi perhatian agar program MBG berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran?

Simak ulasan bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris