Presentasi dapat diunduh pada tautan berikut (slide presentasi).

Presentasi ini memberikan informasi mengenai keuntungan dan dasar hukum penggunaan tanda tangan elektronik dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Presentasi dapat diunduh pada tautan berikut (slide presentasi).

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2020 tentang pedoman

Presentasi dapat diunduh pada tautan berikut (slide presentasi).

PandemiCovid-19 menjadi permasalahan berat bagi setiap kegiatan usaha hampir di setiapnegara. Karena Covid-19, banyak usaha terutama terhadap debitor pada sektor-sektor tertentu memiliki kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit dan pembiayaan. Hal tersebut jelas meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas system keuangan sehingga dapat mempengaruhi ekonomi.

Atas hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) telah menerbitkan peraturanNo.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranVirus Corona yang diundangkan pada tanggal 16 Maret2020.

Presentasi dapat diunduh pada tautan berikut (slide presentasi)

Pada presentasi ini akan dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan pencegahan Covid-19 pada sektor jasa konstruksi. Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mengeluarkan instruksi mengenai pelaksanaan untuk tindak lanjut kontrak kontruksi dan bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kontruksi.

Presentasi dapat diunduh pada tautan berikut (slide presentasi)

Pada presentasi ini akan dibahas mengenai situasi ekonomi di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 serta arti force majeure. kami juga praktik yang dilakukan perusahaan dalam menaggapi situai force majeure yang juga kerap dianggap act of God. Presentasi ini membahas mengenai unsur-unsur dan contoh kasus force majeure secara umum di Indonesia.

Presentasi dapat diunduh pada tautan berikut (slide presentasi)

Pada presentasi ini akan dibahas mengenai situasi ketenagakerjaan di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 dari sisi peraturan perundang-undangan dan juga praktik yang dilakukan perusahaan dalam menghindari pemutusan hubungan kerja pada situasi ekonomi yang tidak baik di Indonesia.