DPR periode baru sudah berjalan lebih dari 3 bulan. Banyak tunggakan legislasi dari era sebelumnya yang belum juga ditindaklanjuti. Salah satunya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Beleid tersebut masuk di program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025, artinya mesti diketok tahun ini.

Pada peringatan Hari PRT Nasional 2025 pada 15 Februari lalu, koalisi masyarakat sipil menagih janji para wakil rakyat mengesahkan RUU PPRT, yang sudah diperjuangkan selama 21 tahun. Dukungan mengalir tak hanya dari masyarakat sipil, tetapi juga sejumlah lembaga negara seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Disabilitas.

Mengapa DPR terkesan enggan mengetok RUU PPRT? Apa saja yang sudah dan bakal diupayakan kalangan PRT serta masyarakat sipil untuk mendesak pengesahan RUU ini? Kita bincangkan bersama Perwakilan PRT, Jumiyem dan Direktur Pusat Kajian Etika dan Kebijakan Transformatif dan Mantan Anggota Panja RUU PPRT Baleg DPR RI, Luluk Nur Hamidah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]