
Sign up to save your podcasts
Or


(Taiwan, ROC) --- Akademi Ilmu Sosial Daratan Tiongkok memprediksi bahwa pada tahun 2029 mendatang, jumlah penduduk Negeri Tirai Bambu tersebut akan mencapai batas puncak, yakni 1.442 miliar orang. Terhitung tahun 2030, jumlah penduduk di Daratan Tiongkok akan terus menurun. Diperkirakan pada tahun 2050, akan berkurang menjadi 1.36 miliar orang. Penurunan ini jelas dapat memberikan dampak yang kurang positif bagi sosial masyarakat setempat.
Prediksi ini dinilai serupa dengan laporan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). PBB memperkirakan pada tahun 2025, India akan menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sedangkan penduduk di Daratan Tiongkok pada tahun 2030 mendatang, diprediksi akan berjumlah 1.441 miliar orang. Angka ini juga akan menurun secara perlahan-lahan.
Konsekuensi dari Tidak Stabilnya Ekonomi
Institusi Ilmu Sosial Daratan Tiongkok mengeluarkan makalah terbaru terkait kependudukan dan tenaga kerja. Dalam makalah tersebut dilaporkan jumlah penduduk Daratan Tiongkok akan mencapai puncak tertinggi pada 10 tahun mendatang. Kemudian, angka ini akan terus berkurang, dan hingga pada tahun 2065, populasi Negeri Tirai Bambu akan menurun menjadi 1.248 miliar. Angka ini akan serupa dengan kondisi pada tahun 1996 lalu.
Laporan tersebut mengemukakan fenomena penurunan populasi jangka panjang, akan diperparah dengan kondisi sosial masyarakat yang semakin menua. Faktor ini tentu mendatangkan akibat negatif bagi sektor ekonomi. Semenjak tahun 2011, jumlah penduduk menua juga dilaporkan terus mengalami peningkatan. Terhitung tahun 2010 hingga 2040, rata-rata peningkatan kaum lansia akan mencapai angka 7,46 juta/tahun. Dengan kata lain, pada tahun 2040 mendatang, perbandingan kaum lansia di masyarakat Daratan Tiongkok adalah 1:4.
Fenomena ini tentu memberikan dampak besar bagi sektor tenaga kerja. Laporan dari Akademi Ilmu Sosial mengungkap bahwa jumlah populasi di Daratan Tiongkok memperlihatkan kondisi yang akan terus menurun. Pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja diketahui berkurang sebanyak 5.78 juta orang. Pertumbuhan negatif ini akan membawa perubahan yang struktural. Pihak Daratan Tiongkok pun diketahui tengah mencanangkan program untuk menanggapi perubahan fenomena ini.
Daratan Tiongkok membatalkan kebijakan 1 anak mereka pada tahun 2015. Beberapa pakar menganalisa keputusan ini akan membawa perubahan pada bentuk demografi Daratan Tiongkok. Pada tahun 2017, jumlah angka kelahiran Negeri Tirai Bambu menurun 630.000 anak (sekitar 3,5%), yakni dengan total sebesar 17,23 juta anak.
Meskipun otoritas setempat belum mengumumkan jumlah kelahiran pada tahun 2018 lalu. Namun beberapa ahli mulai memperkirakan, angka kelahiran pada tahun 2018 telah berkurang 1 juta hingga 2 juta, yaitu berkisar 15 juta anak. Daratan Tiongkok diperkirakan akan mempromosikan kebijakan baru terkait meningkatkan jumlah bayi-bayi baru pada tahun 2019.
Salah satu media internasional mencoba mencari akar permasalahan dengan bertanya langsung ke masyarakat umum. Khalayak luas menilai, tingginya biaya pendidikan, kesehatan dan perumahan, mengakibatkan kawula muda tidak berani memiliki anak.
Harga kepemilikan properti di beberapa Kota Daratan Tiongkok, diketahui melambung tinggi. Hal ini tentu berpengaruh kepada biaya pendidikan dan kesehatan yang ikut meningkat. Kenaikan-kenaikan tersebut dirasa tidak seimbang dengan melambatnya perekonomian Negeri Tirai Bambu. Selain itu, mata uang RMB dan pasar saham pun ikut bergejolak, misal dengan saham Shanghai yang harus turun sebanyak 20% pada tahun lalu. Hal-hal tersebut membuat daya konsumsi masyarakat umum di Daratan Tiongkok melemah.
Pemerintah di beberapa provinsi dan kota diketahui terus mempromosikan langkah-langkah untuk mendorong angka kelahiran, misal dengan reformasi kebijakan perpajakan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain. Atau dengan memberikan layanan bersalin cuma-cuma dan pemberiaan uang tunai bagi pasangan yang akan memiliki bayi baru. Namun upaya-upaya tersebut masih belum mampu merubah atau memperbaiki keadaan.
Budaya patriaki kaum Tionghoa di era kebijakan 1 anak Daratan Tiongkok, mengakibatkkan banyak anggota keluarga yang lebih memilih anak laki-laki dibandingkan perempuan. Kini, fenomena tersebut memberikan dampak akan tidak seimbangnya jumlah populasi wanita dan pria.
Profesor Sosiologi Universitas Harvard Amerika Serikat mengemukakan bahwa jumlah tenaga kerja Daratan Tiongkok yang memperlihatkan tren penurunan, akan memberikan peningkatan pada jumlah upah pendapatan yang diterima. Walau demikian, tren ini akan dapat berdampak pada daya saing nasional Daratan Tiongkok, terutama di bidang manufaktur yang berorientasi ekspor.
Ia melanjutkan jumlah orang tua juga akan perlahan-lahan meningkat. Populasi lansia yang tak seimbang dengan kaum muda, hanya akan berdampak pada melemahnya daya konsumsi yang berujung pada menurunnya perekonomian domestik.
By Yunus Hendry, Rti(Taiwan, ROC) --- Akademi Ilmu Sosial Daratan Tiongkok memprediksi bahwa pada tahun 2029 mendatang, jumlah penduduk Negeri Tirai Bambu tersebut akan mencapai batas puncak, yakni 1.442 miliar orang. Terhitung tahun 2030, jumlah penduduk di Daratan Tiongkok akan terus menurun. Diperkirakan pada tahun 2050, akan berkurang menjadi 1.36 miliar orang. Penurunan ini jelas dapat memberikan dampak yang kurang positif bagi sosial masyarakat setempat.
Prediksi ini dinilai serupa dengan laporan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). PBB memperkirakan pada tahun 2025, India akan menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sedangkan penduduk di Daratan Tiongkok pada tahun 2030 mendatang, diprediksi akan berjumlah 1.441 miliar orang. Angka ini juga akan menurun secara perlahan-lahan.
Konsekuensi dari Tidak Stabilnya Ekonomi
Institusi Ilmu Sosial Daratan Tiongkok mengeluarkan makalah terbaru terkait kependudukan dan tenaga kerja. Dalam makalah tersebut dilaporkan jumlah penduduk Daratan Tiongkok akan mencapai puncak tertinggi pada 10 tahun mendatang. Kemudian, angka ini akan terus berkurang, dan hingga pada tahun 2065, populasi Negeri Tirai Bambu akan menurun menjadi 1.248 miliar. Angka ini akan serupa dengan kondisi pada tahun 1996 lalu.
Laporan tersebut mengemukakan fenomena penurunan populasi jangka panjang, akan diperparah dengan kondisi sosial masyarakat yang semakin menua. Faktor ini tentu mendatangkan akibat negatif bagi sektor ekonomi. Semenjak tahun 2011, jumlah penduduk menua juga dilaporkan terus mengalami peningkatan. Terhitung tahun 2010 hingga 2040, rata-rata peningkatan kaum lansia akan mencapai angka 7,46 juta/tahun. Dengan kata lain, pada tahun 2040 mendatang, perbandingan kaum lansia di masyarakat Daratan Tiongkok adalah 1:4.
Fenomena ini tentu memberikan dampak besar bagi sektor tenaga kerja. Laporan dari Akademi Ilmu Sosial mengungkap bahwa jumlah populasi di Daratan Tiongkok memperlihatkan kondisi yang akan terus menurun. Pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja diketahui berkurang sebanyak 5.78 juta orang. Pertumbuhan negatif ini akan membawa perubahan yang struktural. Pihak Daratan Tiongkok pun diketahui tengah mencanangkan program untuk menanggapi perubahan fenomena ini.
Daratan Tiongkok membatalkan kebijakan 1 anak mereka pada tahun 2015. Beberapa pakar menganalisa keputusan ini akan membawa perubahan pada bentuk demografi Daratan Tiongkok. Pada tahun 2017, jumlah angka kelahiran Negeri Tirai Bambu menurun 630.000 anak (sekitar 3,5%), yakni dengan total sebesar 17,23 juta anak.
Meskipun otoritas setempat belum mengumumkan jumlah kelahiran pada tahun 2018 lalu. Namun beberapa ahli mulai memperkirakan, angka kelahiran pada tahun 2018 telah berkurang 1 juta hingga 2 juta, yaitu berkisar 15 juta anak. Daratan Tiongkok diperkirakan akan mempromosikan kebijakan baru terkait meningkatkan jumlah bayi-bayi baru pada tahun 2019.
Salah satu media internasional mencoba mencari akar permasalahan dengan bertanya langsung ke masyarakat umum. Khalayak luas menilai, tingginya biaya pendidikan, kesehatan dan perumahan, mengakibatkan kawula muda tidak berani memiliki anak.
Harga kepemilikan properti di beberapa Kota Daratan Tiongkok, diketahui melambung tinggi. Hal ini tentu berpengaruh kepada biaya pendidikan dan kesehatan yang ikut meningkat. Kenaikan-kenaikan tersebut dirasa tidak seimbang dengan melambatnya perekonomian Negeri Tirai Bambu. Selain itu, mata uang RMB dan pasar saham pun ikut bergejolak, misal dengan saham Shanghai yang harus turun sebanyak 20% pada tahun lalu. Hal-hal tersebut membuat daya konsumsi masyarakat umum di Daratan Tiongkok melemah.
Pemerintah di beberapa provinsi dan kota diketahui terus mempromosikan langkah-langkah untuk mendorong angka kelahiran, misal dengan reformasi kebijakan perpajakan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain. Atau dengan memberikan layanan bersalin cuma-cuma dan pemberiaan uang tunai bagi pasangan yang akan memiliki bayi baru. Namun upaya-upaya tersebut masih belum mampu merubah atau memperbaiki keadaan.
Budaya patriaki kaum Tionghoa di era kebijakan 1 anak Daratan Tiongkok, mengakibatkkan banyak anggota keluarga yang lebih memilih anak laki-laki dibandingkan perempuan. Kini, fenomena tersebut memberikan dampak akan tidak seimbangnya jumlah populasi wanita dan pria.
Profesor Sosiologi Universitas Harvard Amerika Serikat mengemukakan bahwa jumlah tenaga kerja Daratan Tiongkok yang memperlihatkan tren penurunan, akan memberikan peningkatan pada jumlah upah pendapatan yang diterima. Walau demikian, tren ini akan dapat berdampak pada daya saing nasional Daratan Tiongkok, terutama di bidang manufaktur yang berorientasi ekspor.
Ia melanjutkan jumlah orang tua juga akan perlahan-lahan meningkat. Populasi lansia yang tak seimbang dengan kaum muda, hanya akan berdampak pada melemahnya daya konsumsi yang berujung pada menurunnya perekonomian domestik.