Pernahkah anda menjumpai penyebutan nama panggilan yang terkesan menyudutkan ras atau etnis tertentu dalam pergaulan sehari-hari? Atau, pernahkah anda mengalami atau menyaksikan diskriminasi ras dan etnis di sekitar anda? Bagaimana dengan siar kebencian terhadap ras atau etnis tertentu di media sosial? Dalam praktik keseharian, sering ditemukan peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertanyaan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang bahkan Negara dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi ras dan etnis. Karena itulah, Komnas HAM mengeluarkan standar norma dan pengaturan (SNP) tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis (PDRE). Dalam laporannya, Komnas HAM menyebut bahwa konflik dalam skala yang lebih kecil berupa diskriminasi ras dan etnis masih tampak dalam sejumlah kebijakan, ungkapan/pernyataan dan aktivitas/praktik sehari-hari baik yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan maupun tokoh-tokoh formal dan informal, baik di level nasional maupun lokal. Lebih jelasnya mengenai Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnisjuga apa yang bisa dilakukan untuk menghapus praktik-praktik diskriminasi yang masih ada kita akan bincangkan bersama dengan Peneliti Komnas HAM dan Anggota Penyusun SNP PDRE Dian Andi Nur Aziz, Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga, dan Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah merencanakan skema rencana vaksinasi Covid-19 yakni dengan mandiri dan ditanggung pemerintah. Vaksin gratis antara lain diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, TNI-Polri, dan kelompok masyarakat rentan. Sementara, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah memang menyediakan slot untuk vaksin COVID-19 mandiri atau berbayar. Tapi vaksin berbayar itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah atas saja. Untuk itu, ia mengajak para pengusaha untuk membeli vaksin mandiri, dan memberikan kepada semua karyawannya. 

Vaksinasi gratis akan didistribusikan melalui dinas kesehatan daerah. Sedangkan vaksinasi berbayar melibatkan rumah sakit BUMN dan swasta. Kementerian Kesehatan bertugas menangani vaksinasi gratis untuk lebih dari 100 juta orang. Sedangkan vaksinasi berbayar untuk 75 juta orang, menjadi kewenangan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 Erick Thohir. 

Kita akan cari tahu hal ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir (Webinar Kerja Bareng untuk Negeri, 12 Desember 2020), Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan, dan Sulfikar Amir- Associate Profesor dari Nanyang Technological University Singapore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sebuah alat untuk mendeteksi dan mendiagnosis apakah seseorang terinfeksi Covid- 19 atau tidak, dirancang oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan nama GeNose. Keunggulannya, hanya dengan hembusan napas, alat ini dapat dioperasikan oleh seseorang secara mandiri dan efisien. Dalam laman ugm.ac.id dijelaskan bahwa alat ini mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama napas seseorang. Napas orang diambil diindera melalui sensor-sensor lantas datanya diolah dengan bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk pendeteksian dan pengambilan keputusan. 

Bisakah jadi alat tes massal dan menggantikan tes yang selama ini ada seperti rapid maupun PCR? Seberapa efektifkah alat ini? Berpengaruhkah terhadap penangganan pandemi? Kita cari tahu soal hal ini bersama Anggota tim peneliti GeNose Kuwat Triyono dan Epidemiolog UI Pandu Riono.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait kebebasan beribadah. Jokowi menginginkan agar kebebasan beribadah umat beragama di Indonesia bisa diberikan ruang yang tepat agar tercipta kedamaian di masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi saat acara HAM sedunia yang digelar secara virtual, kemarin (10/12). Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus berperan aktif untuk mengantisipasi adanya masalah yang timbul terkait kebebasan beribadah. 

Menurutnya, kebebasan beribadah merupakan salah datu bentuk tanggung jawab atas terpenuhinya hak asasi manusia (HAM). Jokowi menegaskan, dengan meningkatkan penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh dan maju. 

Kita akan bahas hal ini bersama dengan Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan dan Fasilitator Young Interfaith Peacemaker Yogyakarta, Ahmad Shalahuddin.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim proses pencoblosan Pilkada Serentak 2020 kemarin berjalan dengan lancar. Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi daerah penyelenggara pilkada serentak, berada di atas 89 persen hingga 96 persen. Data tersebut didapatkan dari hasil Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pelaksanaan Pilkada di 309 daerah. 

Meski data yang menunjukkan tingkat rata-rata kepatuhan tersebut dinilai cukup baik, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo tetap meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk tidak cepat puas. Ke depannya menurut Doni masih akan ada beberapa kegiatan penghitungan suara yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan. Oleh sebab itu dia mengharapkan agar seluruh unsur tidak lengah sampai batas akhir. 

Kita cari tahu lebih lanjut bersama Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 , Dewi Nur Aisyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dan Koordinator Nasional Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Hari ini pilkada serentak digelar, bertepatan pula dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia! Momen ini pun bisa diambil sebagai peluang mencari pemimpin daerah yang berintegritas dan memiliki semangat anti korupsi. Masyarakat memiliki peran besar untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja kita ingatkan untuk pemilih agar tetap menerapkan protokol kesehatan ya, karena pesta demokrasi ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19! Jangan sampai tercipta kasus-kasus baru dari klaster pilkada! 

Kita cari tahu mengenai pilkada ini bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono, dan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Vaksin virus corona atau Covid-19 bernama Coronavac yang berasal dari produsen farmasi Sinovac di Tiongkok, telah tiba di Indonesia Minggu malam kemarin (6/12). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin didatangkan dari negeri tirai bambu, menggunakan armada pesawat milik pemerintah langsung dari Beijing, Tiongkok. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa vaksin tersebut akan menjadi permulaan awal vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

Meski vaksin sudah tersedia, pemerintah diminta bersabar menunggu izin penggunaan kedaruratan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengatakan, vaksin itu harus dipastikan terlebih dahulu efektivitas dan keamanannya. Selain itu, juga harus ada kajian mengenai manfaat dan efek sampingnya. Ia berharap Badan POM bisa mengkaji dokumen uji klinis vaksin itu dengan seksama. 

Sementara itu, sistem informasi satu data penerima vaksin COVID-19 tengah dibuat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data dan menghindari informasi data ganda.

Lebih lanjut kita cari tahu bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Fajrin Rasyid dan Direktur LBM Eijkman Prof Amin Soebandrio.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Belum lama setelah Menteri KKP Edhy Prabowo dicokok KPK, kini giliran Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terjerat tindak pidana Korupsi dana Bansos Covid-19. Presiden Joko Widodo pun mengatakan tidak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi. Jokowi juga mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka. KPK menduga Mensos menerima suap sebesar Rp18 miliar sebagai "fee"pengadaan bantuan sosial sembako untuk warga terdampak Covid-19 di Jabodetabek. 

Seperti apa Kementerian Sosial menanggapi kasus yang menjerat menterinya? Lantas, bagaimana sebenarnya potensi tindak pidana korupsi dalam penyaluran bansos Covid di masa pandemi ini dan antisipasinya? Kita simak bersama obrolannya bareng Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Sekjen Kemensos RI Hartono Laras soal hal ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) kembali mengingatkan risiko penularan Covid-19. Meski ada pengurangan hari, risiko libur tetap ada. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, libur panjang memicu kenaikan jumlah kasus positif virus korona. 

Peningkatan positivity rate di pekan ketiga dan keempat November, dampak dari libur panjang pada akhir Oktober sampai awal November. Sebelumnya, Pemerintah resmi mengurangi jumlah hari libur panjang akhir tahun ini. Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut cuti bersama yang dipangkas yaitu sebanyak tiga hari. Artinya, libur akhir tahun terbagi menjadi dua, yaitu libur Natal, 24 hingga 27 Desember. Kemudian libur pengganti Idul Fitri dan libur Tahun Baru, 31 Desember hingga 2 Januari. Ia menjelaskan pengurangan jumlah hari libur panjang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

Bagaimana langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 saat liburan natal dan akhir tahun, meski libur panjang telah dipangkas? Kita bakal bahas lebih lanjut bersama dengan Epidemiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Selamat Hari Disabilitas International! 

Peringatan Hari Disabilitas ini kita lakukan untuk membangun kesadaran di masyarakat mengenai disabilitas. Selain itu juga menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas seperti tidak produktif dan tidak mampu. Padahal, kelompok disabilitas juga mampu berkarya dan berusaha produktif meski di masa pandemi seperti ini. Di tahun ini, Kementerian Sosial meluncurkan situs 'Creative Disabilities Gallery'. Ini merupakan galeri virtual yang memamerkan hasil karya penyandang disabilitas.

Adapun tema Hari Disabilitas Internasional kali ini adalah: 'Membangun kembali kehidupan yang lebih baik ke arah yang inklusif, aksesibel dan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19'.

Bagaimana dampak pandemi Covid-19 kepada kelompok disabilitas? Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kelompok disabilitas?

KIta bincangkan hal ini bersama dengan Pimpinan Adi Gunawan Institut, Adi Gunawan dan Wakil ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat/ MPM PP Muhammadiyah, Ahmad Ma'ruf.