Di tahun baru 2025 baru berjalan 3 hari, pemerintahan Prabowo Subianto terus memberi gebrakan, khususnya di sektor pendidikan. Kalau kemarin kita bahas soal wacana penghidupan kembali ujian nasional.

Kali ini ada wacana libur sebulan selama Ramadan 2025. Berdasarkan kalender Hijriah Kementerian Agama, 1 Ramadan jatuh 1 Maret 2025, 56 hari lagi.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar beralasan, kebijakan libur sebulan Ramadan demi meningkatkan kualitas ibadah siswa, dan agar bisa berkonsentrasi layaknya santri di pondok pesantren (Ponpes).

Model libur selama Ramadan bukan hal baru. Pasalnya libur sebulan penuh juga pernah dilakukan di era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Gak sekedar libur, Gus Dur meminta sekolah membuat kegiatan pesantren kilat dan memberi kesempatan anak-anak lebih fokus belajar agama islam.

Wacana ini jelas jadi prokontra, Ketua Komisi bidang Pendidikan DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengingatkan pemerintah soal dampak positif dan negatif wacana tersebut.

Positifnya, siswa muslim bisa fokus ibadah. Tapi di sisi lain, gak adil bagi siswa nonmuslim. Kemudian secara akademik, berpotensi mengganggu kalender pendidikan Indonesia. Khususnya target menyelesaikan kurikulum yang telah ditetapkan.

Kalau menurut kalian gimana nih? Perlu gak libur sebulan di Ramadan mendatang? Atau ada ketakutan anak-anak malah asik main game di gawai?

Beberapa minggu jelang tahun baru ramai banget gerakan no buy challenge di sosial media. Tren ini viral karena mengajak masyarakat hidup lebih hemat di 2025 dengan mengurangi berbelanja barang non-esensial.

No Buy Challenge 2025 ini mendorong individu fokus pada kebutuhan dasar dan yang benar-benar penting. Soalnya, tahun ini meski pemerintah gak memberlakukan PPN 12% ke kebutuhan pokok, masih ada potongan dan iuran yang naik dan kudu dibayar.

Nah, salah tiganya adalah

satu, Opsen Pajak. Opsen ini dihitung sebesar 66 persen dari besaran pajak yang terutang. dua, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, kenaikan ini akan berlaku mulai 1 Juli 2025, bersama dengan penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3. Ketiga, Tarif air PAM. PAM Jaya bakal menaikkan tarif air minum di wilayah Jakarta mulai 1 Januari 2025.

Banyaknya pungutan tahun depan juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat lagi.

Pas tanggal kembar kemarin nih, 1-1. Kalian ngecek gak sih ada promo apa aja? Karena yang Lea liat nih harga-harga dan promo kok sama aja dengan hari biasa. Gak ada promo yang lumayan besar ketimbang tanggal kembar 12-12 2024.

Kalau gitu, apakah kita perlu ikut tren No Buy Challenge yang digadang-gadang warga +62 sebagai protes kenaikan PPN 12 persen? Atau minimal efisiensi pengeluaran?

Ujian nasional sudah siap juga secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan, Insya Allah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya, skemanya seperti apa, itu nanti akan kita umumkan pada waktunya, tunggu sampai ada pengumuman resmi

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Beberapa hari ini, Harvey Moeis masuk trending topic, setidaknya karena dua hal. Dia dapat vonis ringan 6,5 tahun penjara di kasus korupsi timah, padahal jaksa menuntut 12 tahun lho. Banyak kalangan gedeg dengan putusan ini, termasuk eks-Menkopolhukam Mahfud MD. Soalnya, perkiraan kerugian negaranya tuh sampai 300 triliun rupiah.

Belum kelar kita menggerutu, eh terungkaplah fakta lain yang bikin tambah miris. Harvey dan istrinya, Sandra Dewi, ternyata selama bertahun-tahun tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Artinya, mereka berdua dianggap orang miskin yang iurannya dibayarin pakai APBD Jakarta.

Kok bisa-bisanya ya dianggap miskin, lha wong mereka ini pasangan tajir-melintir. Pernikahannya aja di Disneyland, Tokyo, Jepang.

Kepala Dinas DKI Jakarta Ani Ruspitawati membenarkan bahwa Harvey dan Sandra masuk peserta PBI sejak 1 Maret 2018. Alasannya kejar target 95 persen warga DKI terdaftar di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berarti sejak periode itu, iuran mereka dikover APBD dong. Sumber duitnya ya pasti ada dari pajak-pajak warga, kan?

Wajar publik jadi geram, terusik rasa keadilannya oleh si Harvey ini. Ada warga yang harus turun kelas BPJS karena iurannya naik. Ada yang iurannya macet karena gak mampu bayar.

Jangan-jangan memang banyak terjadi kasus serupa ya, orang kaya tapi terdaftar sebagai si miskin di BPJS Kesehatan.

Sudah hampir 2,5 bulan, negara ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Duetnya bareng Gibran Rakabuming Raka nggak pernah sepi kontroversi, pas bertarung di pilpres maupun ketika udah menang dan menjabat.

Sejak 20 Oktober dilantik, berbagai kebijakan, sikap, dan pernyataan Prabowo-Gibran

Yang Lea anggap lumayan stabil protesnya tuh soal PPN 12 persen. Jelang pemberlakuan per 1 Januari 2025, gelombang protesnya tetap masif. Ada yang turun ke jalan, bikin petisi penolakan, maupun yang sekedar ngomel-ngomel di medsos.

Banyak yang keberatan karena itu kayak kado pahit tahun baru. Kenaikan PPN, diyakini bakal mengerek harga-harga lain, nggak cuma barang mewah. Artinya, masyarakat menengah ke bawah pasti ikut kena imbas. Padahal, ekonomi lagi lesu, ancaman PHK juga masih membayangi.

Di sisi lain, pemerintahan Prabowo justru terkesan memberi karpet merah pada pengemplang pajak dan koruptor. Misalnya, muncul wacana tax amnesty atau pengampunan pajak. Ada juga gagasan, koruptor bisa diampuni, asal mengembalikan duit yang dicuri atau bayar denda damai. 

Nah, di tengah suasana resah ini, kemarin sempat viral pernyataan Prabowo di perayaan Natal Nasional. Ngomongnya gini nih.

Program Makan Bergizi Gratis selalu rame ya diobrolin. Utak-atik anggaran sampai urusan menu yang disajikan. Yang terbaru nih, muncul wacana daun kelor sebagai alternatif pengganti susu.

Lea ingat banget beberapa waktu lalu juga ada perdebatan soal susu ikan sebagai pengganti susu sapi. Sampai detik ini juga masih wacana sih.Nah, soal kemungkinan daun kelor dan telur dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti susu sapi, itu diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Kebutuhan protein hewani bisa didapat dari telur, sedangkan kalsiumnya dari daun kelor.

Gagasan ini sebagai solusi untuk daerah-daerah yang pasokan susu sapinya seret. Berarti, penentuan menu makan bergizi gratis bakal disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyebut, pemanfaatan daun kelor sebagai pengganti susu sapi masih di tahap simulasi. Perlu sinkronisasi antara pusat, daerah, dan mempertimbangkan lokalitas.

Muhaimin memastikan, Badan Gizi Nasional bakal menghitung nutrisi dan gizi setiap menu dalam program Makan Bergizi Gratis.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Jelang pergantian tahun, di malam Natal malah, kita disuguhi konferensi pers dari kantor KPK. Pimpinan lembaga antirasuah yang baru dilantik sekitar seminggu, mengumumkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap dan kasus perintangan penyidikan.

Ini dianggap langkah besar karena kasus yang menjerat Hasto tuh terkait sama satu nama yang terus-terusan muncul, tetapi orangnya masih diburu, yaitu Harun Masiku.

Sudah hampir lima tahun buron, belum ketangkep juga. Lama banget deh. Iya, kasusnya memang terbilang jadul. Jadi, Hasto pada 2019 disangka bersama-sama Harun menyuap komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, agar memuluskan Harun sebagai anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Wahyu selaku penerima suap divonis 7 tahun penjara dan sudah menjalani hukuman.

Hasto juga disangka merintangi penyidikan kasus suap pengurusan PAW ini. Caranya gimana? Menurut KPK, saat Operasi Tangkap Tangan 2020, Hasto menyuruh stafnya menghubungi Harun agar merendam HP di dalam air, kemudian menyuruhnya lari.

Sebagai tindak lanjut penyidikan, Hasto dicekal, dilarang bepergian ke luar negeri.

Dan gak cuma dia, bekas Menkumham yang juga petinggi PDIP Yasonna Laoly pun kena cekal.

Nah, selang beberapa jam usai penetapan Hasto sebagai tersangka, giliran PDIP yang menggelar konpers. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menuding ini adalah bentuk politisasi. Dia bilang, ini adalah usaha mengacak-acak PDIP yang bakal melangsungkan kongres di 2025.

Hmm.. jadi ini politisasi atau bukan ya? Kita sih jelas penginnya korupsi diberantas, bikin sengsara soalnya. So, idealnya mesti gimana kasus ini ditindaklanjuti?

Merry Christmas semuanya.

Lea mewakili tim What's Trending menyampaikan Selamat Natal 2024 buat kalian yang merayakan.

Lea selalu suka momen Natal karena bertebaran ucapan selamat diiringi ungkapan seperti cinta kasih, suka cita, dari berbagai penjuru, beragam latar belakang.

Misalnya, dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mengajak masyarakat menebar cinta kasih dan memperkuat kemanusiaan di tengah momen spesial Natal.

Nah, Natal tahun ini mengambil tema "Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem" yang menekankan nilai-nilai pengharapan, kesederhanaan, dan damai sejahtera.

Harapannya nilai-nilai tersebut enggak cuma diterapkan pada kehidupan antarsesama manusia, tetapi juga pada lingkungan. Ketua Umum Natal Nasional 2024, Thomas Djiwandono meminta masyarakat memandang lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Hal senada disampaikan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Darwin Darmawan. Darwin berharap momen Natal mampu menggugah umat Kristen untuk peduli terhadap krisis lingkungan yang sedang terjadi.

Lalu bagaimana kita mesti memaknai Natal sebagai kepedulian terhadap lingkungan? Kita tanya ke Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jimmy Sormin, Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Sinurat, Cornel Gea dari pengkampanye Fight Inequality Alliance (FIA) Indonesia dan Rahma Shofiana, Ummah for Earth Project Lead, Greenpeace Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Malam tadi, lukisan-lukisan milik seniman Yos Suprapto dikemas dan dikeluarkan dari Galeri Nasional. Yos menyatakan mundur dari pameran. Sedianya pameran lukisan bertema Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan itu bisa dinikmati publik pada Kamis, 19 Desember lalu.

Namun beberapa menit sebelum pembukaan, pintu kaca digembok dan lampu dimatikan.

Padahal, telah hadir banyak pengunjung yang akan melihat karya perupa senior itu.

Sebanyak lima lukisan dinilai tidak sesuai tema pameran oleh kurator sehingga diminta untuk tidak dipamerkan.

Sontak peristiwa ini ramai jadi perbincangan. Banyak pihak menyangkan peristiwa ini dan menyebut ini sebagai upaya pembredelan.

Ketua Tim Museum Galeri Nasional, Zamrud Setya Negara buka suara, membantah kabar telah terjadi pembredelan

Mungkin

Yang

Tapi

Banyak

Terbaru

Geser

Ini

Kasus