Pemerintah akan membuat roadmap atau peta jalan hidup berdampingan dengan Covid-19 jika pandemi berlangsung hingga bertahun-tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan peta jalan ini dibuat agar masyarakat bisa tetap menjalani kehidupan sehari-hari.

Menkes merinci, enam aktivitas utama yang dijadikan percobaan adalah perdagangan, kantor dan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, serta pendidikan. Dalam masa percobaan ini, pemantauan protokol kesehatan akan diatur lewat aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi itu akan diintegrasikan dengan sejumlah mal, transportasi udara, dan sektor lainnya. Kata Budi, pemantauan dan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, namun juga oleh asosiasi di setiap sektor secara digital.

Apa kata Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)  soal hal ini? Akankah efektif kebijakan ini nantinya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Data Kementerian Sosial menyebut, sekitar 11 ribuan anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu, sebab orangtuanya meninggal dunia akibat virus korona.

Menyikapi banyaknya anak yatim piatu akibat Covid,19 Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, kementeriannya melalui Balai/Loka Rehabilitasi Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial telah mendapatkan laporan mengenai anak-anak yang yatim piatu ini dengan nama dan alamat, atau by name by adress akibat ditinggal orang tua yang meninggal karena terpapar Covid-19. 

Risma mengakui, sejauh ini data akurat terkait anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena terpapar Covid-19 masih dalam proses pengumpulan oleh timnya di lapangan. 

Selain pendataan dan respons kasus bagi anak-anak yang kehilangan orangtua karena Covid-19, Kementerian Sosial juga telah memberikan dukungan lewat Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti obat-obatan, vitamin, tes swab/PCR, vaksinasi dan kebutuhan dasar anak lainnya. Termasuk konseling kepada anak-anak yang orang tuanya meninggal dan keluarganya. 

**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pimpinan KPK baru-baru ini menerbitkan sebuah aturan bagi lembaga antirasuah itu. Yakni, sebuah Peraturan Pimpinan (Perpim) Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021. Perpim itu, belakangan mendapat kritikan dan dikhawatirkan merusak marwah KPK.

Dalam Perpim yang dimaksud, disebutkan antara lain perjalanan dinas dalam rangka untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. Pimpinan KPK menyebut biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan, bukan gratifikasi apalagi suap. Pegawai KPK tetap tak diperkenankan menerima honor apabila menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK. Dan sejumlah kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses penanganan suatu perkara.

Dengan aturan baru, KPK mengklaim bisa mengakomodasi adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antar-lingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga. Sharing pembiayaan agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak. Peraturan tdk berlaku utk kerja sama dengan pihak swasta.

Ada yang dikhawatiran dengan aturan baru itu? Apa pengaruhnya? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Bekas pimpinan KPK Busyro Muqqodas. Simak juga pernyataan dari Sekertaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa dan Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung wacana menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat masyarakat mengakses tempat umum seperti pergi ke Malioboro. Hal itu dikatakannya saat memantau pelaksanaan vaksinasi di Gedung Setda Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat(6/8/2021) kemarin.

Soal syarat menunjukkan sertifikat vaksinasi di tempat publik telah lebih dulu berlaku di Jakarta. Beberapa mall di ibukota yang mensyaratkan sertifikasi vaksinasi diantaranya, Plaza Blok M. Dalam pengumuman resminya di media sosial Instagram pada 4 Agustus 2021, semua orang yang masuk Plaza Blok M baik pengunjung, karyawan, staf toko dan kontraktor harus sudah divaksin dengan menunjukkan sertifikasi vaksinasi Covid-19.

Sementara weekend kemarin, pada 7 Agustus 2021 mall Grand Indonesia juga berlakukan aturan serupa, yakni para pengunjung harus sudah melakukan vaksinasi minimal tahap pertama, kecuali untuk mereka yang mempunyai kendala dalam hal kesehatan dengan menunjukkan surat keterangan dokter. Untuk menunjukkan sertifikat vaksin dapat mengunduh aplikasi PeduliLindungi.

Adakah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi? Akankah menyuburkan praktik-praktik pemalsuan kartu sertifikat vaksinasi? Adakah kebijakan lain yang juga perlu diterapkan pemerintah?

Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid soal hal ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pembangunan "Jurrasic Park" di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur disoroti oleh UNESCO. Hingga, Komite Warisan Dunia UNESCO belum lama ini meminta pemerintah Indonesia menghentikan seluruh proyek pembangunan infrastruktur pada satu-satunya habitat asli di dunia bagi hewan purba itu.

Keputusan itu tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO yang diterbitkan setelah konvensi virtual pada 16 hingga 31 Juli 2021. Informasi itu disebar melalui unggahan akun Twitter dan Instagram ‘Kawan Baik Komodo’. Penghentian proyek itu perlu dilakukan sampai pemerintah Indonesia mengajukan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN).

Mengutip dokumen UNESCO di halaman 253, Unesco menyebut pada 9 Maret 2020 mereka sudah mengirim surat ke pemerintah Indonesia meminta klarifikasi terhadap informasi mengenai proyek pembangunan di Pulau Rinca, dan mendapat jawaban pada 30 April dan 6 Mei 2020. Termasuk data yang diajukan pemerintah mengenai populasi komodo yang masih berkisar 2.400 hingga 3000 ekor.

Apa kata Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) soal hal ini? Ancaman apa terhadap TN Komodo yang dikhawatirkan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi.

Di paruh akhir whats's trending kita juga akan  mendengarkan wawancara bersama Rahmat Darmawan (Founder Podcast Campus Digital Creative) soal Podcast Campus Digital Creative. Suatu komunitas yang menghimpun para anak muda untuk bisa berkarya dalam dunia podcast.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pengecatan pesawat kepresidenan tak lepas dari kritik. Pengeluaran hingga sekitar dua Miliar Rupiah itu dipertanyakan urgensinya dan bahkan dituduh foya-foya.

Soal itu, pihak istana menjelaskan bahwa pengecatan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 itu sudah direncanakan sejak tahun 2019. Pesawat tersebut baru dicat tahun ini karena menunggu jadwal perawatan yang jatuh pada 2021. Kepada Kompas, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) itu sudah berusia tujuh tahun, sehingga secara teknis memang harus memasuki perawatan besar. Kata dia, itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan.

Selain itu, cat pesawat sudah waktunya untuk diperbaharui. Dipilihnya warna merah putih sesuai dengan warna bendera nasional dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Lantas, bagaimana Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memandang pengecatan ulang pesawat keperesidenan ini? Apa pengaruhnya terhadap penanganan pandemi?

Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan. Simak juga penjelasan dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin soal hal ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Lagu Indonesia Raya telah dikumandangkan di Olimpiade Tokyo 2020 yakni di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, atas kemenangan tim bulu tangkis ganda putri Indonesia, Greysia Polli/Apriyani Rahayu.

Pasangan Greysia Polli/Apriyani Rahayu mencetak rekor ganda putri pertama Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade. Kemenangan mereka terasa spesial karena menjadikan Indonesia sebagai negara yang pernah mencicipi semua emas dari seluruh nomor di cabang olahraga bulu tangkis.

Menyusul pasangan Greysia-Apriyani, pebulutangkis tunggal putra Anthony Ginting juga mempersembahkan medali bagi Indonesia. Ginting berhasil menyabet medali perunggu meski ini merupakan Olimpiade pertama baginya. Dengan hasil ini, kontingen Indonesia telah berhasil mengumpulkan lima medali sepanjang Olimpiade Tokyo 2020 digelar. Tiga medali lain disumbang cabang angkat besi dengan satu perak dan dua perunggu.

Membahas lebih jauh prestasi tim Merah Putih di ajang Olimpiade Tokyo 2020, kita obrolkan bareng: Eks Pemain Butu Tangkis Tunggal Putra Era 90-an, Hariyanto Arbi. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir soal Emas Indonesia di Olimpiade Tokyo ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di sejumlah daerah sejak akhir Juli lalu, tingkat pelacakan kasus menjadi salah satu aspek yang perlu pembenahan.

Koordinator Tracing di Satgas Penanganan Covid-19 Masdaline Pane mengakui, upaya pelacakan yang dilakukan pemerintah selama dua pekan terakhir tidak sesuai dengan tujuan awal, sehingga penanganan tidak maksimal. Masdalina mengatakan mulai 2 Agustus kemarin sistem pelacakan yang semula diambil alih Kementerian Kesehatan, akan dikembalikan kepada Satgas Covid-19.

Di tengah tantangan terkait pelacakan dan pengetesan kontak erat pasien Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memperbaharui sistem pelacak Covid-19 menjadi digital. Pembaharuan sistem pelacakan ini dilakukan karena sistem manual memiliki batasan. Aplikasi PeduliLindungi pun akan diintegrasikan dengan New All Record (NAR) dan Silacak.

Sementara pemerintah berupaya mengatasi tantangan terkait tracing dan testing, lalu bagaimana dengan treatment atau kapasitas perawatan pasien? Apakah penerapan PPKM level empat mampu menurunkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR)? Soal hal ini kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Lia G Partakusuma. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Koordinator Tracing Satgas Percepatan Penangan Covid-19 sekaligus Epidemiolog, Masdalina Pane.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait hari raya umat Baha'i dalam sebuah video beberapa waktu lalu sempat menarik perhatian netizen. Ada yang pro dan mengapresiasi sikap sang menteri, namun ada pula yang kontra dan mempertanyakan sudahkah Baha'i menjadi agama yang diakui di Indonesia. Hingga kemudian, Menteri Agama memberikan konfirmasi bahwa kehadirannya di acara komunitas Baha'i dalam konteks untuk memastikan negara menjamin kehidupan warganya. Dan, itu sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang- undangan.

Dilansir detik.com, Menteri Agama menjelaskan bahwa konstitusi kita tidak mengenal istilah agama 'diakui' atau 'tidak diakui', juga tidak mengenal istilah 'mayoritas' dan 'minoritas'. Hal ini, merujuk pada UU PNPS tahun 1965. Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi melalui laman kemenag.go.id menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Yaqut adalah bagian dari kewajiban konstitusional yang melekat sebagai pejabat negara yang mengharuskan memberikan pelayanan kepada semua warga negara, tanpa pengecualian.

Wamenag juga menjelaskan, bahwa Kementerian Agama terus mengembangkan dan menyosialisasikan penguatan moderasi beragama yang tujuannya tak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, moderasi beragama tidak akan dapat tercipta tanpa pinsip adil dan berimbang.

Lantas, bagaimana agar prinsip ini mengakar di masyarakat? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Dosen studi agama dan keyakinan, Zainal Abidin Bagir dan Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Presiden Joko Widodo meminta penanganan limbah medis beracun pada masa pandemi Covid-19 lebih insentif dan sistematis. Itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya usai rapat terbatas dengan Presiden, hari ini. Siti menuturkan, limbah medis seperti infus bekas, masker, jarum suntik, hingga alat tes antigen, mencapai 18 ribuan ton. Data itu berdasarkan laporan dari masing- masing provinsi hingga 27 Juli.

Menteri LHK Siti Nurbaya menilai data yang dilaporkan provinsi belum terlalu lengkap. Sebab perkiraan dari asosiasi rumah sakit, limbah medis bisa mencapai 380-an ton per harinya. Fasilitas pengolahan limbah medis juga masih banyak yang terpusat di Jawa. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaku mengembangkan beberapa teknologi karya anak bangsa untuk mengatasi limbah B3 atau medis. Menurut Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, beberapa teknologi dikembangkan untuk membantu peningkatan jumlah kapasitas pengolahan limbah di skala yang lebih kecil dan sifatnya mobile. Beberapa teknologi itu diklaimnya ramah lingkungan.

Bahaya apa yang mengancam masyarakat jika limbah ini tak tertangani? Kita kan cari lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Dwi Sawung. Simak juga pernyataan dari Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]