Pemilu 2024 sudah berlangsung tanggal 14 Februari 2024 lalu. Proses penghitungan suara hingga saat ini sudah mencapai 77% untuk pemilihan presiden dan 61% untuk pemilihan legislatif.

Penghitungan cepat atau quick count dari beberapa lembaga survei bahkan sudah mengeluarkan hasil akhir: pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan unggul dari dua pasangan lainnya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapatkan suara terbanyak.

Namun, proses penghitungan suara dalam Pemilu 2024 ini tidak luput dari kritik. Isu mengenai kecurangan dalam penghitungan suara, aplikasi Sirekap yang dianggap sebagian pihak bermasalah, hingga terjadinya penghentian sementara perhitungan suara menjadi topik yang hangat diperbincangkan masyarakat.

Meskipun sudah ada lembaga formal yang ditugaskan mengawasi proses pelaksanaan pemilu, masyarakat tetap menyoroti proses penghitungan suara ini dari proses persiapan hingga penghitungan suara. Bahkan, beberapa kali menjadi trending topic di platform X (twitter).

Situasi seperti ini dianggap dapat meminimalisir potensi terjadinya kecurangan. Namun, seperti apa sebaiknya masyarakat berperan dalam proses pengawasan penghitungan suara dalam pemilu?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Arfianto Purbolaksono (Anto), Manajer Program dan Riset dari The Indonesian Institute.

Anto beranggapan partisipasi masyarakat di pemilu kali ini dengan mengikuti rekapitulasi suara di tiap tempat pemungutan suara dan memfoto hasil perhitungan yang tertera dalam form C1 merupakan wujud yang sangat baik dalam pengawasan penghitungan suara.

Anto mengutarakan kecenderungan masyarakat yang hanya memperhatikan penghitungan suara pemilihan presiden adalah situasi yang bisa diubah. Menurutnya, memperhatikan pemilihan legislatif dari tingkat nasional hingga kabupaten sama pentingnya untuk dikawal.

Anto juga mengingatkan ada beberapa hal lagi yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasi proses penghitungan suara, mulai dari melihat berapa jumlah surat suara yang tidak sah dan tidak terpakai hingga proses rekapitulasi di tingkat yang lebih tinggi, semisal kecamatan atau kabupaten.

Simak obrolan lengkapnya hanya di SuarAkademia–ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.