Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas bersama seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait, termasuk kementerian, perwakilan pekerja, dan pengusaha, pada 29 November 2024.

Kenaikan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan pekerja di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja.

Presiden menjelaskan bahwa kenaikan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan usulan awal dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mematok kenaikan sebesar 6 persen. Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin memberikan jaminan pendapatan yang lebih baik bagi para pekerja, terutama mereka yang baru bekerja kurang dari 12 bulan.

Keputusan ini, menurut Presiden, diambil dengan hati-hati melalui berbagai diskusi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan buruh dan pelaku usaha. Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan daya beli pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan industri dan ketenagakerjaan agar iklim usaha nasional tetap bersaing, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kencang dengan mengintensifikasikan porsi konsumsi dalam negeri sebagai salah satu penggerak utama perekonomian.

Kebijakan ini mendapat beragam tanggapan. Para pekerja umumnya menyambut baik keputusan ini karena dinilai memberikan sedikit ruang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, pelaku usaha berharap pemerintah dapat memberikan dukungan tambahan, seperti insentif atau kebijakan yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya operasional.

Bagaimana menurut ahli tentang kebijakan ini?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Krisna Gupta, dosen dari Politeknik APP Jakarta dan senior fellow dari Center for Indonesia Policy Studies (CIPS).

Krisna melihat pengumuman yang disampaikan Presiden kali ini diluar dari kebiasaan penetapan upah minimum tahun-tahun sebelumnya yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Ia berpendapat cara ini bisa terkesan pemerintah ingin mengambil kebijakan secara terpusat mengenai kenaikan upah yang persentasenya diterapkan secara nasional. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya kebijakan ini biasanya diambil oleh dewan pengupahan setiap provinsi dan setiap daerah yang memiliki jumlah kenaikan yang berbeda-beda.

Terkait dengan kenaikan upah minimum untuk tahun 2025, Krisna menganggap kenaikan sejumlah 6.5 persen ini tegolong besar apabila dibandingkan dengan nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang. Namun, Ia juga menggarisbawahi bahwa kenaikan UMP tahun ini belum tentu mujarab meningkatkan daya beli masyarakat dan menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi seperti ketersediaan lapangan kerja dan kenaikan kesejahteraan buruh.

Seperti yang diketahui faktor untuk meningkatkan daya beli ini juga tidak melulu berapa banyak pemasukan yang diterima oleh seluruh pekerja. Faktor-faktor seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, regulasi pengupahan, dan juga masih banyaknya pekerja sektor non-formal di Indonesia menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan daya beli ini.

Krisna beranggapan untuk bisa mendongkrak daya beli masyarakat secara jangka panjang dibutuhkan kebijakan yang baik dan terukur dari pemerintah. Menurutnya, ketersediaan lapangan pekerjaan formal dan kepastian iklim investasi untuk para pebisnis juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dan diatur dengan baik sehingga secara berjangka akan meningkatkan daya beli masyarakat secara bertahap.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) merupakan tradisi tahunan yang diinisiasi oleh industri e-commerce melalui Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) sejak tahun 2012 silam. Tanggal cantik 12 Desember dipilih menjadi puncak momen pesta belanja online nasional dengan banjir promo dan penawaran menarik dari berbagai platform belanja daring.

Pada awalnya, hanya para market place saja yang memeriahkan acara tahunan ini sebagai ajang kampanye untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan belanja online. Tapi lambat laun, para entitas bisnis yang sudah mengembangkan platform e-commercenya sendiri, ‘haram’ hukumnya jika tak berpartisipasi dalam pesta belanja ini.

Tujuan kampanye dari Harbolnas pun terbilang sesuai dengan yang diproyeksikan. Hal ini terlihat dari omzet transaksi dari penyelenggaraan Harbolnas yang semula hanya Rp67,5 miliar (2012) melonjak menjadi Rp25,7 triliun (2023).

Tahun ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, optimis bahwa perayaan Harbolnas mampu mencapai target penjualan hingga Rp40 triliun. Harbolnas tahun ini diharapkan akan mendongkrak daya beli konsumen serta memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal keempat.

Lantas, mungkinkah perayaan Harbolnas tahun 2024 bisa menjadi momentum rebound perekonomian Indonesia yang beberapa bulan terakhir sedikit lesu? Atau sebenarnya perayaan Harbolnas ini justru hanya sekedar angka besar semata yang justru membuat masyarakat terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Imam Salehudin, akademisi dan ekonom dari Universitas Indonesia.

Imam mengatakan target transaksi sebesar 40 triliun dalam Harbolnas kali ini terkesan cukup ambisius. Berkaca dari capaian total transaksi pada tahun 2022 dan 2023 yang mencapai Rp22,7 Triliun dan Rp25 Triliun, menurutnya pemerintah bisa membuat target yang lebih realistis mengingat daya beli masyarakat sedang tidak stabil.

Imam menyarankan kepada pemerintah untuk fokus pada pemulihan daya beli daripada mendorong konsumsi berlebihan. Meskipun peningkatan konsumsi memang dapat memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada sisi permintaan, melainkan juga pada kualitas sisi produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Imam juga menyoroti bahaya perilaku konsumtif secara berlebihan dalam momen Harbolnas kali ini. Ia melihat bagaimana situasi daya beli masyarakat yang sedang menurun, budaya konsumerisme yang kian populer, dan ketimpangan sosial dalam peringatan Harbolnas ini akan membahayakan masyarakat.

Ia menambahkan, konsumen mungkin terjebak dalam siklus utang untuk membiayai pembelian yang tidak mendesak, sehingga berpotensi menimbulkan masalah keuangan jangka panjang. Situasi ini nantinya akan membahayakan untuk perekonomian negara dalam jangka panjang.

Imam menyarankan agar pemerintah mengadopsi pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa upaya pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada sisi permintaan melalui kegiatan seperti Harbolnas, tetapi juga harus memperhatikan sisi penawaran.

Dengan meningkatkan daya saing produk lokal, mendorong masuknya investasi, dan memperbaiki infrastruktur, pemerintah dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif, yang pada akhirnya menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang kerja baru.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Seorang siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat luka tembak yang diduga dilakukan oleh seorang polisi anggota Polres Semarang pada Senin, 25 November 2024 yang lalu. Meskipun upaya penyelamatan segera dilakukan dengan melarikan korban ke RSUP dr. Kariadi, luka tembak di bagian pinggul yang dialami korban nyatanya terlalu parah untuk diselamatkan.

Peristiwa ini menjadi pusat perhatian publik, apalagi pelakunya adalah aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kematian seorang pelajar dalam insiden yang melibatkan aparat penegak hukum memunculkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Terlebih, insiden ini terjadi dalam waktu yang berdekatan dengan kasus serupa yang juga melibatkan penggunaan senjata api oleh kepolisian.

Rangkaian kejadian ini mendorong spekulasi dan analisis dari berbagai pihak. Masyarakat mempertanyakan apakah penggunaan senjata api oleh aparat sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. Di saat yang sama, muncul kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian dan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan serta akuntabilitas dalam institusi tersebut.

Lantas, hal apa yang perlu diperbaiki agar kejadian seperti ini tidak terulang?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas masalah ini bersama Ardi Putra Prasetya, kriminolog dari Universitas Indonesia.

Ardi menganggap kasus ini berpotensi besar membuat reputasi kepolisian Indonesia semakin buruk di mata masyarakat. Kasus penyalahgunaan senjata yang terjadi dalam waktu berdekatan dan adanya kesan denial ketika berita tentang penembakan pelajar ini mencuat ke publik membuat kredibilitas kepolisian makin dipertanyakan oleh masyarakat.

Menurut Ardi, penyalahgunaan wewenang menggunakan senjata api dan kurang matangnya psikologis oknum pelaku kejadian menjadi penyebab utama mengapa kasus penembakan ini bisa terjadi. Padahal, peraturan Polri yang berlaku saat ini sudah mengatur cukup jelas bagaimana seharusnya anggota polisi menggunakan senjata api.

Namun, Ardi juga menekankan pentingnya reformasi budaya dalam kepolisian dan urgensi merevisi aturan yang ada untuk menyelaraskan regulasi dengan kondisi di tengah masyarakat saat ini.

Ardi menambahkan pentingnya pelatihan secara rutin kepada seluruh anggota kepolisian. Meskipun ini akan menjadi hal yang repetitif dan berpotensi membosankan bagi anggota kepolisian, pelatihan dan pengawasan ini bisa menjadi penegasan bagi seluruh polisi untuk bekerja sebagaimana mestinya.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hampir pasti bakal berlaku pada tahun 2025 mendatang. Kenaikkan ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPN adalah instrumen fiskal yang mentarifi pembelian barang dan jasa hasil industri kepada masyarakat.

Selain sudah jadi mandat undang-undang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa penyesuaian tarif ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global, khususnya dengan rata-rata tarif PPN yang diterapkan oleh negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Saat ini, tarif PPN Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tarif pajak negara-negara dunia.

Di tingkat teknis, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang mengebut aturan teknis pemberlakuan tarif baru ini. Apakah kenaikan PPN ini akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia? Adakah dampak yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini dengan Jaya Darmawan, peneliti ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Jaya mengatakan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini mempelihatkan kurangnya sense of crisis dari pemerintah. Sebab situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Hal tersebut terlihat dari tren deflasi yang stabil terjadi beberapa bulan terakhir. Jaya berpendapat seharusnya pemerintah melihat situasi ekonomi masyarakat saat ini sebelum memutuskan untuk menaikkan tarif PPN.

Meskipun tidak menampik kebijakan ini akan membuat penerimaan negara akan meningkat, namun Jaya melihat kebijakan ini bisa jadi bomerang yang jutru bisa kian memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan tersebut karena konsumsi penopang nilai produk domestik bruto Indonesia berpotensi akan mengalami penurunan. Alhasil, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 8% hanya menjadi janji kampanye semata tanpa realisasi nyata.

Jaya menyarankan agar pemerintah harus mempertimbangkan menerapkan pajak yang adil, alih-alih meningkatkan PPN. Ia menambahkan, sudah banyak jurnal dan hasil riset yang menunjukkan dengan penerapan sistem pajak yang menggunakan prinsip berkeadilan dan tata kelola yang baik justru bisa memberikan negara pemasukan yang lebih banyak daripada menaikkan PPN saat ini.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Perbincangan mengenai penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tidak diwajibkan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi mereka kembali menghangat sejak awal bulan November kemarin. Kebijakan ini ternyata memicu kebingungan di kalangan masyarakat.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, memberikan penjelasan mengenai alasan di balik kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa Indonesia saat ini belum mampu menjamin ketersediaan lapangan kerja yang sesuai bagi para alumni LPDP.

Sebagai alternatif, pemerintah berharap penerima beasiswa dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia melalui karya mereka di luar negeri.

Satryo juga mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengizinkan alumni LPDP tetap berada di luar negeri didasarkan pada kendala anggaran pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak ada sanksi yang akan dikenakan kepada penerima beasiswa LPDP yang memilih untuk tidak kembali ke Tanah Air.

Lantas, bagaimana kebijakan ini seharusnya diterapkan?

Untuk membahas isu ini, dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berdiskusi dengan Bagus Muljadi, akademisi dari University of Nottingham, Inggris.

Bagus menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini, termasuk potensi penguatan soft power Indonesia di luar negeri, peningkatan arus investasi asing langsung (FDI), serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bagus juga menggarisbawahi perlunya komunikasi yang jelas mengenai tujuan dan harapan pemerintah terhadap para penerima beasiswa. Bagus melihat, pemerintah masih perlu memperbaiki cara mengkomunikasikan tujuan dari kebijakan yang diambil ini. Supaya, sentimen publik yang mempertanyakan program ini dapat direspons dengan argumen yang menunjukkan proyeksi jangka panjang yang baik dari kebijakan baru tersebut.

Bagus juga menyoroti pentingnya memberdayakan bakat individu yang berada di luar negeri untuk mendukung pertumbuhan Indonesia. Ia menyarankan agar pemerintah lebih siap mendengarkan masukan dari komunitas diaspora dan memahami potensi keuntungan yang dapat mereka tawarkan.

Ia menegaskan perlunya narasi yang kuat mengenai peran Indonesia di kancah internasional. Diaspora, menurutnya, dapat berkontribusi dalam membangun narasi ini melalui penelitian dan solusi atas berbagai tantangan global.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Kemenangan Donald Trump pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 membawanya kembali menduduki kursi kekuasaan di Gedung Putih pasca-kekalahannya sebagai petahana pada Pilpres AS 2019. Setelah persaingan yang ketat dan penuh dinamika, Trump berhasil mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat, yang menjadi pesaing utamanya dalam pemilu kali ini.

Menurut hasil penghitungan suara, Trump memperoleh sekitar 75,1 juta suara populer, sementara Kamala mendapatkan 71,8 juta suara. Angka ini menunjukkan keunggulan Trump dalam jumlah suara populer di pemilu kali ini.

Sistem pemilihan presiden di AS memungkinkan seorang kandidat menjadi pemenang asalkan memperoleh sedikitnya 270 suara elektoral, meskipun belum tentu menang dalam total suara populer.

Dengan hasil ini, Trump berhasil meraih suara elektoral sekaligus unggul dalam jumlah suara populer, sehingga ia terpilih kembali sebagai Presiden AS pada 2024.

Meski sudah diumumkan sebagai pemenang, proses penghitungan resmi masih akan berlanjut dengan tahap penetapan suara elektoral pada 17 Desember 2024, dan hasil pemilu ini akan disahkan oleh Senat pada 25 Desember 2024.

Apakah hasil pemilihan presiden di AS ini akan memiliki dampak terhadap situasi Indonesia?

Kami membahas isu ini dalam episode SuarAkademia terbaru bersama Karina Utami Dewi, akademisi dari Universitas Islam Indonesia.

Karina menyoroti kebijakan Donald Trump pada masa presidensi pertamanya yang condong menggunakan prinsip “America First” dan terkesan kurang berminat untuk berpartisipasi dalam urusan internasional.

Ia juga menyoroti keputusan kebijakan luar negeri Trump yang kontroversial selama masa jabatan pertamanya, seperti ketika Donald Trump mengundang Taliban ke Camp David tanpa sepengetahuan pemerintah Afghanistan. Menurutnya, kebijakan yang tidak lazim ini bisa saja terjadi kembali setelah Trump dilantik dan perlu diantisipasi sejak dini.

Karina juga menyebutkan dampak potensial dari kepresidenan Trump terhadap berbagai aspek hubungan antara AS dan Indonesia, mencakup isu perdagangan, keamanan, dan diplomasi publik. Ia mengatakan adanya kemungkinan pecahnya perang dagang, yang dapat berdampak pada ekspor Indonesia ke AS, serta potensi pergeseran dalam kerjasama militer kedua negara.

Karina juga berpendapat pentingnya untuk menyadari posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dan serta perlunya membangun hubungan yang seimbang dengan AS dan Cina untuk bisa mendapatkan kerja sama yang menguntungkan dari kedua negara besar tersebut.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Semakin banyak pasangan di Indonesia yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini didorong oleh berbagai pertimbangan, seperti karier, gaya hidup mandiri, dan kekhawatiran terhadap masa depan.

Fenomena childfree di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan kajian dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), persentase perempuan yang memilih childfree di Indonesia menunjukkan tren kenaikan selama empat tahun terakhir.

Diskusi mengenai childfree ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Beberapa influencer mencoba memantik diskusi mengenai topik ini, bahkan secara terang-terangan menyampaikan keputusannya untuk tidak memiliki anak meski sudah menikah.

Apakah ramainya perbincangan tentang topik ini di media sosial memengaruhi keputusan anak muda untuk memilih childfree dalam pernikahan mereka?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Jordy Satria Widodo, dosen dari Universitas Pakuan, Bogor.

Jordy mengatakan, diskusi di media sosial tentang keputusan pasangan untuk memiliki anak atau tidak mempengaruhi apa yang akan diambil oleh sebagian pasangan. Menurutnya, platform media sosial mampu memicu diskusi yang mempertanyakan norma sosial tradisional sehingga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memilih jalan hidup yang tidak konvensional dan mendukung kebebasan dalam menentukan pilihan yang berbeda.

Jordy juga mengatakan bahwa media sosial dapat memperkenalkan perspektif dan ide-ide baru yang bisa berdampak positif maupun negatif. Ia menekankan pentingnya diskusi yang sehat dan konstruktif di media sosial, serta bagaimana platform-platform ini dapat mendukung keberagaman suara tanpa menimbulkan stigma atau diskriminasi.

Perbincangan tentang gaya hidup childfree di media sosial sebenarnya mencerminkan perubahan besar dalam cara berpikir generasi muda saat ini. Menurut Jordy, ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap nilai-nilai tradisional yang sudah lama tertanam.

Jordy menambahkan, generasi muda Indonesia yang kini semakin terhubung dengan dunia luar melalui media sosial, lebih berani membahas topik-topik yang dulunya dianggap tabu, seperti keputusan untuk tidak memiliki anak. Keberanian mereka dalam mengeksplorasi ide-ide baru ini menunjukkan adanya pergeseran budaya yang penting di masyarakat kita.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Episode podcast ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2024.

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi kebebasan dan partisipasi masyarakat terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Era digital, dengan segala kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, telah menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi praktik demokrasi.

Di tengah derasnya arus informasi dan interaksi sosial yang terjadi secara daring, peran organisasi masyarakat sipil (OMS) semakin krusial dalam menjaga dan memperkuat demokrasi.

OMS yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang independen dari pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memperjuangkan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks era digital, OMS memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat advokasi.

Namun, di sisi lain, era digital juga menghadirkan berbagai tantangan bagi OMS. Disinformasi, polarisasi, dan serangan siber merupakan beberapa ancaman yang dapat menghambat upaya OMS dalam menjaga demokrasi. Selain itu, kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai wilayah juga dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam ruang publik digital.

Untuk memperdalam pengetahuan tentang situasi ini, kami membahasnya dalam episode SuarAkademia terbaru bersama Masitoh Nur Rohma, asisten profesor dari jurusan hubungan internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Masitoh menyoroti bagaimana kemajuan teknologi digital telah memungkinkan organisasi masyarakat sipil untuk menjangkau khalayak yang lebih luas melalui platform media sosial seperti X (dahulu Twitter), TikTok, dan Instagram. OMS kerap menggunakan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai macam isu, salah satunya adalah penolakan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) beberapa waktu lalu.

Masitoh melihat berkembangnya era digital ini dapat mempermudah pergerakan organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat mereka. Ia berpendapat dengan berkembang pesatnya teknologi saat ini akan mempermudah organisasi yang ada untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak pernah terjangkau dengan cara yang lebih “segar”.

Namun, Masitoh menyoroti pentingnya literasi digital masyarakat yang harus diperhatikan oleh organisasi masyarakat sipil yang akan menggunakan sosial media sebagai alat untuk memperluas jangkauan. Menurutnya, OMS harus memainkan peran dalam mempromosikan literasi digital dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat dan kerja sama dengan lembaga pendidikan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Layanan pembayaran paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) semakin diminati oleh kalangan anak muda, terutama karena kemudahan teknologi yang memungkinkan mereka untuk membeli barang dengan menunda pembayaran. Namun, kenyamanan ini juga membawa risiko karena, tanpa disadari, banyak anak muda yang akhirnya menumpuk utang dan berpotensi terjerat dalam kemiskinan.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan bahwa paylater kini telah menjadi budaya di kalangan generasi muda. Berdasarkan data yang dihimpun oleh OJK, mayoritas pengguna paylater berasal dari Generasi Z (Gen Z) dan milenial, dengan rentang usia antara 26 hingga 35 tahun.

Lebih rinci, sebanyak 26,5% pengguna berusia 18-25 tahun, sementara 43,9% berusia 26-35 tahun. Selain itu, 21,3 persen pengguna berusia 36-45 tahun, diikuti 7,3% pengguna berusia 46-55 tahun, dan hanya 1,1% yang berusia di atas 55 tahun.

OJK juga mencatat bahwa piutang pembiayaan melalui skema layanan paylater atau BNPL mencapai Rp7,99 triliun, mengalami peningkatan sebesar 89,2% secara tahunan.

Lalu, langkah apa yang perlu diambil oleh regulator melihat fenomena ini?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas persoalan ini dengan Rayenda Khresna Brahmana dari Coventry University, Inggris.

Rayenda mengatakan layanan paylater ini adalah masalah yang sedang dialami bukan hanya oleh Indonesia, namun juga negara-negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya. Menurut Rayenda, mudahnya mengakses layanan keuangan yang mendukung perilaku konsumtif ini menjadi faktor terpenting yang menyebabkan paylater menjadi produk layanan keuangan yang digemari oleh masyarakat.

Rayenda berpendapat bahwa memang fitur BNPL ini fungsi utamanya adalah mendukung seseorang untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif. Namun, ia menekankan kepada orang yang sudah terbiasa untuk menggunakan layanan ini untuk bisa menerapkan prinsip responsible lending alias memastikan kemampuannya membayar utang terlebih dahulu.

Ia juga mengingatkan pemerintah serta penyedia jasa layanan BNPL untuk segera membuat regulasi dalam hal penyediaan layanan dan pengawasan yang bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari ancaman jeratan hutang konsumtif. Menurutnya, pembuatan regulasi yang baik, pengawasan dari pemerintah, dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat bisa mengurangi risiko tingginya tingkat hutang konsumtif masyarakat luas.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Indonesia sempat dikejutkan oleh Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia yang berlangsung pada 7-11 Oktober 2024. Gerakan ini mencerminkan komitmen para hakim untuk memperjuangkan kesejahteraan, independensi, dan martabat lembaga peradilan di Indonesia.

Selama bertahun-tahun, kesejahteraan hakim belum menjadi fokus perhatian pemerintah, padahal mereka adalah pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan di negeri ini.

Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan hakim yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tidak pernah diperbarui, meskipun inflasi terus meningkat setiap tahun. Akibatnya, nilai gaji dan tunjangan yang ditetapkan 12 tahun lalu sudah tidak sebanding dengan kondisi ekonomi saat ini.

Lantas, mengapa kesejahteraan hakim ini menjadi isu yang penting bagi mereka sehingga aksi cuti bersama kemarin diselenggarakan?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Gregorius Yoseph Laba (Yoris) dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS).

Yoris mengatakan gerakan cuti bersama ini memiliki tujuan untuk Mengungkapkan aspirasi para hakim yang telah lama diabaikan, serta mengingatkan pemerintah bahwa tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai, penegakan hukum akan kehilangan otoritas dan keadilan yang sejati.

Ia menambahkan Kesejahteraan hakim adalah elemen penting dalam menjamin penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Hakim harus bebas dari gangguan maupun kekhawatiran lain saat menangani suatu kasus.

Idealnya, seorang hakim memutuskan perkara dengan pikiran yang tenang dan hati nurani yang bersih, bukan dalam kondisi tertekan oleh masalah ekonomi, sosial, kesehatan, atau keamanan yang tidak memadai.

Kesejahteraan yang Yoris maksud di sini tidak hanya sekadar tentang take home pay yang diterima hakim di Indonesia setiap bulannya, di dalamnya termasuk jaminan keamanan dalam persidangan, kesehatan mental para hakim, dan beban kerja hakim yang disesuaikan secara proporsional.

Yoris menambahkan isu kesejahteraan hakim ini sudah dibahas sejak bertahun-tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum menemui titik terang. Ia mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dan perjuangan untuk membahas kembali RUU jabatan hakim di DPR adalah dua hal penting yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini.

Yoris juga menuturkan pentingnya political will dari pemerintah untuk segera memperhatikan masalah ini. Menurutnya, selama pemerintah tidak terlalu menganggap masalah ini sebagai isu yang serius maka isu tentang kesejahteraan hakim ini tidak akan pernah selesai.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.