Tiga bulan pertama tahun 2025 menjadi periode penuh gejolak bagi Indonesia. Negeri menghadapi badai multidimensi, mulai dari kebijakan kontroversial pemerintah, gelombang demonstrasi, hingga tekanan ekonomi yang kian mencekik masyarakat.

Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah pemangkasan anggaran besar-besaran di sektor-sektor strategis seperti subsidi energi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Meskipun pemerintah mengeklaim langkah ini sebagai upaya untuk mengatasi defisit anggaran, publik menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi memperburuk ketimpangan sosial. Sebab, pada saat yang sama, pendanaan untuk proyek infrastruktur berskala besar dan program modernisasi militer tetap dipertahankan.

Ketegangan seketika mencuat ke permukaan. Di media sosial, tagar #IndonesiaGelap menyebar luas bukan hanya sebagai bentuk kritik atas kondisi demokrasi, tetapi juga sebagai ungkapan frustasi atas tekanan ekonomi yang makin berat. Daya beli menurun, kebutuhan pokok naik, dan banyak orang merasa semakin jauh dari rasa aman—baik secara ekonomi maupun politik.

Kondisi makin memanas ketika muncul pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang membuka peluang bagi militer untuk terlibat lebih dalam dalam urusan sipil. Usulan ini ditanggapi dengan penolakan keras dari banyak kalangan. Koalisi mahasiswa, aktivis HAM, dan organisasi masyarakat sipil turun ke jalan, menyuarakan kekhawatiran bahwa ruang demokrasi makin tergerus.

Ketidakpastian ini pun menjalar ke sektor keuangan. Sejak kabinet baru mulai bekerja Oktober lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga 23%—penurunan paling tajam sejak krisis pandemi 2020. Investor asing memilih menarik dananya, khawatir dengan arah kebijakan pemerintah dan lambannya penanganan situasi yang berkembang cepat.

Lalu, bagaimana pendapat tim The Conversation Indonesia melihat situasi yang terjadi di Indonesia selama 3 bulan pertama tahun ini?

Dalam episode terbaru SuarAkademia, Podcast Producer The Conversation Indonesia, Muammar Syarif, berbincang dengan tiga anggota tim redaksi: Anggi Lubis (Acting Chief Editor), Robby Irfany Maqoma (Acting Managing Editor), dan Andi Ibnu Masri Rusli (Editor Ekonomi).

Anggi menyoroti bahwa dalam situasi transisi seperti tiga bulan ke belakang, kebijakan yang diterapkan tanpa kesiapan sosial dan komunikasi publik yang memadai berpotensi menimbulkan resistensi. Beberapa kebijakan yang diluncurkan pada awal tahun ini, menurutnya, justru memicu ketidakpuasan publik karena dianggap terburu-buru dan tidak inklusif dalam proses perumusannya.

Ditambah lagi, kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah pusat menuai kritik, terutama karena dilakukan secara menyeluruh tanpa memperhatikan konteks sektor yang terdampak. Ia menilai bahwa efisiensi yang tidak disertai strategi mitigasi yang memadai dapat berujung pada gangguan terhadap stabilitas nasional

Robby menambahkan dunia pendidikan tinggi juga tidak lepas dari sorotan. Adanya pemangkasan anggaran pendidikan tinggi dikhawatirkan berdampak langsung pada kesejahteraan dosen dan komunitas akademik secara luas yang berujung melemahkan iklim riset dan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi pilar pembangunan pengetahuan di Indonesia.

Robby juga menyoroti bagaimana cara pemerintah dalam merespons isu atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, jawaban dari pemerintah terkait beberapa isu justru membuat publik makin geram dan tidak mendinginkan situasi.

Sedangkan Andi melihat penurunan tajam di pasar saham harus menjadi perhatian yang serius. Situasi ini mencerminkan menurunnya kepercayaan investor dan mengindikasikan ketidakpastian ekonomi yang perlu direspons secara serius oleh pemerintah. Ia menambahkan kestabilan politik dan kejelasan arah kebijakan sangat menentukan iklim investasi ke depan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia— ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi perbincangan hangat. Pemerintah mengusulkan perubahan regulasi ini dengan alasan menyesuaikan peran TNI terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks, seperti kejahatan transnasional, serangan siber, dan ancaman terorisme.

Namun, di balik niat untuk memperkuat pertahanan negara, revisi ini memunculkan kekhawatiran akan kembalinya militer ke ranah sipil, sebuah langkah yang dianggap bisa menggerus semangat Reformasi 1998 yang telah membatasi peran TNI dalam politik praktis.

Kritik terhadap revisi ini datang dari berbagai pihak, mulai dari aktivis hak asasi manusia (HAM), akademisi, hingga masyarakat sipil yang masih menyimpan trauma terhadap dominasi militer pada masa Orde Baru. Sejumlah organisasi menilai bahwa perubahan UU TNI berpotensi menjadi kemunduran bagi demokrasi, terutama jika memberikan kewenangan lebih luas kepada militer dalam operasi keamanan dalam negeri tanpa pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Lantas, apakah ini adalah bentuk kemunduran demokrasi? Atau justru ini adalah jawaban dari tantangan era modern untuk membuat Indonesia menjadi lebih kuat?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, dosen hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia (UII).

Rahadian menyoroti bahwa perubahan ini awalnya dirancang untuk dibahas dalam jangka menengah, tetapi tiba-tiba mengalami percepatan tanpa alasan yang jelas.

Rahadian menyoroti dua isu kritis dalam proses revisi Undang-Undang TNI yang tengah berlangsung: keterbatasan transparansi dan ancaman terhadap keseimbangan sipil-militer.

Pertama, ia mengkritisi minimnya akses publik terhadap draf revisi yang berpotensi mengubah struktur militer dan dinamika hubungan sipil-militer. Menurutnya, ketertutupan ini tidak hanya menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan legislasi, tetapi juga berisiko memicu spekulasi mengenai agenda politis di balik percepatan proses revisi. Dalam demokrasi, ia menegaskan, proses pembentukan kebijakan publik—terutama yang berdampak sistemik—harus melibatkan akuntabilitas dan ruang kritik yang inklusif.

Kedua, Rahadian memperingatkan implikasi revisi ini terhadap stabilitas tata kelola sipil-militer. Ia melihat indikasi kuat bahwa revisi berpotensi mengembalikan peran militer ke jabatan sipil dan administratif yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998. Padahal, pemisahan tegas antara ranah militer dan sipil merupakan prasyarat fundamental demokrasi sehat untuk mencegah konflik kepentingan dan konsolidasi kekuasaan sepihak.

Lebih dari sekadar persoalan teknis-legislatif, Rahadian menekankan bahwa partisipasi publik dan transparansi adalah penopang utama legitimasi kebijakan. Proses revisi yang eksklusif, hanya melibatkan elit politik dan militer, dinilainya sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Sebaliknya, dialog terbuka dengan masyarakat sipil dapat memperkuat kualitas kebijakan sekaligus mencegah dominasi kepentingan sepihak. Dalam konteks ini, ia mengingatkan bahwa inklusivitas bukan hanya tentang keadilan prosedural, tetapi juga langkah strategis untuk melindungi masa depan demokrasi Indonesia dari intervensi yang berpotensi otoriter.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia— ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan transportasi daring untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online dan kurir memantik perbincangan. Pernyataan ini menarik perhatian publik, terutama mereka yang bergantung pada sektor ekonomi digital untuk mencari nafkah.

Imbauan ini muncul setelah gelombang pengemudi ojek online yang turun ke jalan di Jakarta pada 17 Februari 2025. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan terkait kesejahteraan, salah satunya adalah permintaan agar perusahaan platform digital ikut memberikan THR, sebagaimana yang diterima pekerja di sektor formal. Bagi banyak pengemudi, THR bukan hanya soal uang tambahan, tetapi juga bentuk pengakuan atas kerja keras mereka yang menopang layanan transportasi dan pengantaran di kota-kota besar.

Kebijakan ini memunculkan tanda tanya mengenai status hukum pengemudi ojek online. Di satu sisi, mereka dianggap sebagai mitra perusahaan platform dan bukan karyawan tetap, sehingga tidak secara otomatis berhak atas tunjangan yang sama dengan pekerja formal. Di sisi lain, ketergantungan mereka pada platform digital menunjukkan adanya relasi kerja yang mendekati hubungan ketenagakerjaan konvensional, sehingga layak mendapatkan perlindungan lebih baik.

Lantas, apakah himbauan ini bentuk pemerintah peduli terhadap kesejahteraan pekerja Indonesia yang bekerja di sektor informal? Atau justru himbauan ini hanya sekedar langkah reaktif yang diambil untuk menenangkan tuntutan masyarakat?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang mengenai isu ini dengan Klara Esti dan Nur Huda, peneliti dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG).

Klara menyoroti tantangan sistemik yang dihadapi pengemudi. Ia menyoroti regulasi yang belum diatur oleh pemerintah terkait pengendara ojek online membuat mereka kehilangan perlindungan terhadap kesejahteraan mereka sebagai pekerja.

Huda juga melihat himbauan ini sebagai pendekatan reaktif pemerintah yang dinilainya hanya sebagai solusi temporer tanpa menyentuh akar masalah: kurangnya regulasi pekerja berbasis algoritma.

Lebih lanjut, Klara mengkritik peran pemerintah sebagai regulator. Memang pemerintah terlihat berkomitmen untuk melindungi pekerja rentan. Tetapi di sisi lain, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak holistik. Ia menegaskan bahwa kerentanan pekerja ini membutuhkan kajian terstruktur dan kolaborasi trilateral antara pemerintah, platform, dan pekerja. Namun, Klara mengingatkan bahwa dialog ini hanya efektif jika didahului kesetaraan kedudukan dan tujuan bersama.

Huda menambahkan kalau situasi ini berulang, maka pekerja Indonesia yang bekerja di sektor nonformal (khususnya yang bekerja dalam gig economy) akan semakin tidak terlindungi dan kemajuan teknologi justru mengikis prinsip keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia— ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Setiap tahun, tanggal 8 Maret dijadikan sebagai momen global untuk merayakan Hari Perempuan Internasional, sebuah refleksi atas perjalanan panjang menuntut keadilan gender. Lebih dari seratus tahun diperingati, hari ini tidak hanya menjadi simbol apresiasi atas peran perempuan dalam berbagai sektor, tetapi juga pengingat akan hambatan struktural yang masih menghalangi kesetaraan.

Awal mula peringatan ini berakar dari gerakan buruh pada awal abad ke-20. Pada 1908, gelombang protes besar-besaran digaungkan oleh 15.000 perempuan di New York, Amerika Serikat, yang memperjuangkan hak-hak dasar seperti jam kerja yang adil, upah setara, dan hak suara dalam pemilihan umum.

Aksi heroik ini menjadi pemicu lahirnya gerakan kolektif global, yang kemudian dikukuhkan sebagai agenda tahunan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan lintas generasi.

Peringatan Hari Perempuan Internasional 2025 dirayakan dengan mengusung tema For ALL women and girls: Rights. Equality. Empowerment. Tema tahun ini menyerukan tindakan yang dapat membuka persamaan hak, kekuasaan, dan peluang bagi semua orang dan masa depan feminis di mana tidak ada yang tertinggal.

Lantas, bagaimana peringatan ini dikaitkan dengan situasi perempuan di Indonesia?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Nila Tanzil, seorang kandidat doktoral dari Curtin University, Australia.

Nila melihat, perempuan masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat karier mereka. Menurutnya, meski memiliki kompetensi yang setara dengan laki-laki, perempuan masih sering menemui disparitas upah dan minimnya kesempatan untuk menduduki posisi eksekutif.

Tantangan ini semakin terasa di daerah terpencil, di mana norma sosial yang patriarkal masih membatasi peran perempuan di ruang publik. Di banyak tempat, perempuan diharapkan tetap fokus pada peran domestik, sementara kesempatan untuk mengambil keputusan dalam dunia profesional masih terbatas.

Selain hambatan dari lingkungan, perempuan juga sering menghadapi tekanan dari dalam diri sendiri. Banyak yang mengalami imposter syndrome, yaitu perasaan ragu terhadap kemampuan sendiri, meskipun sebenarnya mereka kompeten.

Bagi Nila, kesetaraan bukan hanya soal akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga kebebasan untuk keluar dari ekspektasi sosial yang mengekang. Ia ingin perempuan memiliki ruang untuk berkembang, baik dalam karier maupun di luar profesi, tanpa harus merasa bersalah karena memilih jalan yang berbeda dari norma yang ada.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia— ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Beberapa dekade terakhir, kebebasan berekspresi dalam seni di Indonesia terus menghadapi tantangan serius, terutama ketika karya-karya tersebut mengangkat isu sosial dan politik. Bentuk sensor dan pembatasan sering kali menyasar ekspresi yang bersifat kritis. Ini kembali terlihat dalam kasus yang menimpa band punk Sukatani dari Purbalingga, Jawa Tengah.

Di awal 2025, Sukatani menjadi perbincangan setelah merilis lagu “Bayar, Bayar, Bayar” dalam album Gelap Gumpita. Lagu ini secara terbuka mengkritik dugaan praktik pungutan liar oleh aparat kepolisian, menggunakan lirik yang tajam dan provokatif—ciri khas musik punk yang memang dikenal lantang melawan ketidakadilan.

Namun, gelombang kontroversi datang tak lama setelahnya. Pada 20 Februari 2025, melalui akun Instagram mereka, Sukatani mengunggah permintaan maaf terbuka kepada Kapolri dan institusi kepolisian. Mereka juga mengumumkan penarikan lagu tersebut dari seluruh platform distribusi, dengan klaim bahwa keputusan itu diambil secara sukarela—memunculkan kecurigaan di kalangan masyarakat.

Tekanan terhadap ekspresi seni tak hanya terjadi di dunia musik. Lima hari sebelum insiden yang menimpa Sukatani, kelompok teater Payung Hitam mengalami kejadian serupa.

Pementasan mereka yang dijadwalkan berlangsung di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung tiba-tiba dibatalkan tanpa penjelasan. Studio tempat mereka seharusnya tampil dikunci tanpa pemberitahuan, sementara baliho promosi acara dicopot tanpa jejak.

Apakah kejadian-kejadian tersebut adalah tanda kebebasan berekspresi di Indonesia semakin terancam?

Untuk membahas isu ini, dalam episode SuarAkademia terbaru kami berdiskusi dengan Eka Nugraha Putra, Research Fellow dari Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore.

Eka menekankan bahwa kejadian yang terjadi belakangan bukan sekadar reaksi spontan atau emosional dari individu maupun lembaga tertentu. Lebih dari itu, “pembungkaman” seperti ini merupakan bagian dari mekanisme sistematis yang dirancang untuk meredam ekspresi kritis. Mekanisme ini bekerja melalui berbagai cara, mulai dari intimidasi, pembatasan akses informasi, hingga manipulasi kebijakan di tingkat institusional.

Di era digital, cara-cara pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi memang mengalami perubahan, tetapi tujuannya tetap sama: mengendalikan wacana publik. Eka menggarisbawahi bagaimana media sosial, yang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi diskusi dan pertukaran gagasan, justru sering dimanfaatkan sebagai alat kontrol dan pengawasan.

Jika di masa lalu pembungkaman dilakukan secara langsung melalui sensor fisik dan represi aparat, kini pendekatannya lebih halus dan terselubung. Praktik ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti penerapan pasal-pasal hukum yang multitafsir, tekanan sosial yang membatasi kebebasan individu dalam berbicara, hingga keberadaan aparat siber yang berwenang mengawasi dan memberikan peringatan, meskipun landasan hukumnya tidak selalu jelas.

Bagi Eka, kebebasan berekspresi bukan sekadar hak individu, tetapi juga elemen kunci dalam menjaga demokrasi yang sehat dan dinamis. Ia mengingatkan bahwa tanpa ruang yang cukup bagi ekspresi kritik dan perbedaan pendapat, Indonesia berisiko mengalami kemunduran demokrasi. Ketika kontrol atas wacana publik menjadi terlalu ketat, partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik pun dapat terhambat, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi demokrasi itu sendiri.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia— ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Presiden Prabowo Subianto memulai kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemotongan ini menyasar anggaran belanja di berbagai kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah. Secara total, pemerintah mengurangi alokasi belanja hingga Rp306,69 triliun—langkah yang dinilai Prabowo krusial untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Efisiensi ini mencakup dua hal utama. Pertama, pemotongan anggaran K/L sebesar Rp256,1 triliun, dan kedua, pengurangan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

Kebijakan pemangkasan anggaran yang diterapkan oleh Prabowo menuai perdebatan, terutama karena berdampak langsung pada sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Banyak pihak khawatir bahwa pengurangan dana ini akan memengaruhi kualitas layanan dasar yang menjadi fondasi bagi kemajuan masyarakat. Pendidikan yang lebih terbatas dan layanan kesehatan yang mungkin berkurang tentu akan berdampak pada kehidupan banyak orang, terutama kelompok rentan.

Di tengah kebijakan ini, muncul diskusi di masyarakat yang membandingkan langkah serupa yang pernah dilakukan di Vietnam. Negara tersebut menghadapi tantangan fiskal dengan strategi yang berbeda, menyesuaikan alokasi anggaran tanpa terlalu mengorbankan layanan esensial. Perbandingan ini menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana berbagai negara mengelola keterbatasan anggaran dengan cara yang berbeda, masing-masing dengan konsekuensi bagi warganya.

Di tingkat global, Vietnam menjadi contoh menarik dalam efisiensi anggaran di tengah pertumbuhan ekonominya yang pesat. Pemerintah Vietnam menerapkan strategi tight fiscal discipline, yaitu kebijakan disiplin fiskal yang ketat dengan fokus pada efisiensi belanja publik. Salah satu langkahnya adalah memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur dan pendidikan, sementara belanja birokrasi ditekan agar tidak membebani keuangan negara.

Selain itu, Vietnam juga berhasil mengoptimalkan investasi asing melalui kebijakan insentif yang terukur, memastikan bahwa setiap dana yang masuk benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Lantas, bagaimana apabila efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pemerintah Vietnam? Apakah langkah Presiden Prabowo ini akan menyelamatkan fiskal atau justru membebani masyarakat secara umum?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, lami membahas isu ini bersama Shofwan Al Banna Choiruzzad, seorang akademisi dari Universitas Indonesia.

Shofwan mengulas konsep efisiensi dalam kebijakan ekonomi. Ia menyoroti bagaimana istilah “efisiensi” sering kali digunakan sebagai justifikasi untuk pemotongan layanan publik dan perampingan birokrasi.

Shofwan juga menekankan bahwa dalam banyak kasus, kebijakan efisiensi yang diklaim pemerintah lebih bersifat jangka pendek dan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sebagai contoh, di banyak negara, pemangkasan subsidi energi sering disebut sebagai langkah efisiensi untuk mengurangi defisit fiskal. Namun, pada kenyataannya, hal ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat dengan menurunkan daya beli dan meningkatkan kesenjangan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, ia menyoroti bahwa tantangan utama dalam efisiensi anggaran adalah tekanan fiskal yang terus meningkat akibat kurangnya perencanaan kebijakan yang matang. Ada juga berbagai program ambisius yang membebani keuangan negara. Ia menegaskan bahwa agar efisiensi anggaran benar-benar bermanfaat, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural yang lebih strategis dan berani.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia— ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Isu perlindungan anak di ruang digital kembali mengemuka beberapa waktu terakhir. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, berencana menerapkan regulasi terkait pembatasan usia anak dalam mengakses media sosial dengan tujuan melindungi anak-anak dari ancaman siber yang semakin marak di dunia digital.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan mewajibkan platform atau penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk mengimplementasikan teknologi pendeteksi usia guna memastikan kepatuhan terhadap aturan ini. Selain itu, PSE juga diwajibkan menyediakan program edukasi dan literasi digital guna mendorong penggunaan media sosial yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Lantas, apa yang perlu diperhatikan untuk menerapkan kebijakan ini?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Birgitta Bestari Puspita, dosen Ilmu Komunikasi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Birgitta menilai bahwa kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial memerlukan persiapan yang matang. Seiring dengan berkembangnya wacana ini, ia menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan regulasi ini akan sangat bergantung pada pemahaman terhadap dinamika media sosial, penguatan literasi digital, serta kesiapan infrastruktur untuk verifikasi identitas pengguna.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan pembatasan usia adalah mekanisme verifikasi identitas. Birgitta mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi kendala dalam sinkronisasi basis data kependudukan di berbagai instansi pemerintah. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju yang telah memiliki sistem verifikasi identitas yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

Selain regulasi, Birgitta juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan penggunaan media sosial oleh anak-anak. Menurutnya, pendidikan digital bagi guru dan orang tua merupakan langkah awal yang krusial untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Kebijakan pembatasan akses media sosial hingga usia 14 tahun dianggap sebagai langkah awal yang positif. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu diuji, mengingat tantangan terkait literasi digital masih menjadi perhatian utama dalam implementasinya.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia— ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Kebijakan distribusi perizinan pengelolaan tambang terus mengalami ekspansi, mencerminkan dinamika baru dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Setelah pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo organisasi keagamaan mendapatkan hak pengelolaan tambang, kini wacana serupa kembali mengemuka di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kali ini, perguruan tinggi digadang-gadang sebagai pihak yang akan memperoleh akses terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi motor penggerak utama di balik perluasan skema penerima izin ini. Dengan mengirimkan sinyal dukungan terhadap keterlibatan perguruan tinggi dan usaha kecil serta menengah (UKM), Baleg DPR RI mendorong agar akses terhadap WIUPK tidak hanya dikuasai oleh perusahaan besar, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh institusi pendidikan dan pelaku usaha lokal.

Secara konkret, Baleg DPR RI mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dengan menambahkan Pasal 51A. Pasal ini secara spesifik mengatur prioritas alokasi WIUP mineral logam bagi perguruan tinggi, yang diharapkan dapat berperan sebagai pusat riset dan inovasi dalam praktik pertambangan yang berkelanjutan.

Wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi memunculkan dilema serius terkait kebebasan akademis. Di satu sisi, skema ini berpotensi membuka peluang bagi kampus untuk mengembangkan riset dan inovasi dalam sektor pertambangan yang berkelanjutan. Namun, di sisi lain, ketergantungan institusi pendidikan pada izin tambang berisiko menggeser orientasi akademis ke arah kepentingan bisnis dan industri, mengorbankan independensi riset yang seharusnya bebas dari tekanan politik maupun ekonomi.

Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap kebebasan akademis dan independensi perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berdiskusi dengan Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia.

Dalam diskusi ini, Fathul mengungkapkan berbagai kekhawatiran dan kritiknya terhadap gagasan pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada universitas. Ia merasa terkejut dengan usulan tersebut dan menilai bahwa peran universitas seharusnya berfokus pada pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat, bukan pada aktivitas bisnis seperti pertambangan.

Fathul juga menyoroti risiko besar yang bisa muncul jika universitas terlalu bergantung pada pemerintah dan sektor swasta dalam pelaksanaan skema konsesi pengelolaan tambang ini. Ia khawatir, kebebasan akademis bisa terancam, dan pada akhirnya, kelompok elite perguruan tinggi serta investor yang memiliki modal lebih besar justru akan lebih diuntungkan dalam situasi ini.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa universitas di Indonesia sudah lama menghadapi tantangan berat, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kebijakan pemerintah yang kurang memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan tinggi. Menurutnya, dorongan agar universitas mencari sumber pendapatan alternatif justru berisiko menggeser fokus utama institusi akademis dari penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sekadar mencari keuntungan.

Bagi Fathul, penelitian harus tetap menjadi prioritas utama universitas, dengan tujuan yang jelas: memberikan manfaat sosial serta menerapkan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Jika bisnis kampus dianggap sebagai solusi, ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya hadir dengan dukungan dan fasilitas yang lebih memadai, agar universitas tetap bisa menjalankan perannya secara optimal.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia— ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan besar yang berdampak langsung pada masyarakat. Harga barang kebutuhan pokok seperti makanan, energi, dan transportasi terus naik akibat inflasi tinggi, ketidakpastian pasar global, dan melemahnya nilai tukar Rupiah. Hal ini membuat banyak orang harus lebih berhemat dan bersiap mengorbankan tabungan mereka untuk menutup pengeluaran wajib mereka sehari-hari.

Namun, ada hal menarik yang terjadi. Meskipun konsumsi untuk kebutuhan dasar berkurang, beberapa sektor non-dasar malah mengalami lonjakan konsumsi. Fenomena ini disebut “lipstick effect,” yaitu kecenderungan orang tetap membeli barang atau layanan yang memberi kepuasan instan atau meningkatkan citra sosial, meskipun kondisi keuangan sedang sulit.

Contohnya, konser musik internasional tetap ramai oleh penonton yang rela membayar mahal untuk menyaksikan langsung performa sang artis. Pun, gawai ponsel premium seharga puluhan juta masih diminati. Begitu juga produk kecantikan seperti skincare serta kosmetik yang sedang berada di tren positif penjualannya. Ini menunjukkan bahwa di tengah krisis, banyak orang masih mencari kesenangan atau mempertahankan gaya hidup mereka.

Lantas, bagaimana menurut ahli mengenai situasi ini?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas dinamika ini bersama Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Huda melihat situasi ekonomi Indonesia saat ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga dan perubahan pola konsumsi. Fenomena efek lipstik menunjukkan bahwa konsumsi masih bertahan di beberapa sektor tertentu, tetapi ada risiko meningkatnya ketergantungan pada pembiayaan alternatif.

Huda mengatakan dinamika ini menggambarkan kontra-naratif terhadap penurunan ekonomi, di mana sebagian masyarakat tetap mempertahankan gaya hidup konsumtif, meskipun secara finansial menghadapi kesulitan. Di satu sisi, angka statistik makroekonomi mencatat penurunan daya beli yang mengkhawatirkan. Namun di sisi lain, gelora konsumerisme di segmen tertentu justru mengisyaratkan resistensi terhadap narasi kemerosotan ekonomi.

Ia juga menyoroti bagaimana platform dan media digital mendorong masyarakat untuk mempertahankan citra tertentu yang mengalahkan kebutuhan primer mendasar. Hal ini terlihat dalam kebiasaan konsumsi yang tetap tinggi di segmen tertentu, seperti fashion, elektronik, dan hiburan.

Meskipun demikian, kelas bawah lebih merasakan dampak kenaikan harga dan pengurangan pendapatan dibandingkan kelas atas yang cenderung kebal dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Huda juga berpendapat bahwa bagaimana masyarakat modern menggunakan konsumsi sebagai mekanisme koping terhadap stres finansial. Dengan kata lain, di tengah ketidakpastian, pembelian barang “penghibur” menjadi cara untuk mempertahankan ilusi normalitas, meski konsekuensi jangka panjangnya berpotensi memperburuk kondisi keuangan individu.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki peran krusial dalam mengelola kebijakan ekonomi agar dapat menstabilkan harga, memperkuat daya beli, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang cermat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia— ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah menjadi sorotan publik menyusul beredarnya kabar bahwa banyak dosen ASN yang hingga saat ini belum menerima hak mereka. Masalah ini mencuat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), sehingga menciptakan kegelisahan di kalangan para dosen terdampak.

Ketidakadilan dalam distribusi Tukin ini membuat dosen-dosen di bawah Kemendiktisaintek merasa dirugikan. Mereka kecewa karena merasa hanya dosen di kementerian mereka yang tidak menerima hak finansial tersebut.

Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan, tetapi juga menimbulkan rasa diskriminasi di kalangan dosen. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini mencerminkan tantangan birokrasi yang masih dihadapi Indonesia dalam memastikan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

Lantas, bagaimana pendapat akademisi mengenai isu ini?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas permasalahan ini dengan Fatimah, seorang akademisi dari Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Fatimah menjelaskan bahwa landasan hukum terkait hak tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 49 Tahun 2020. Regulasi ini menjelaskan mekanisme teknis pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Namun, seiring berjalannya waktu, kementerian ini telah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Transformasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengadaptasi struktur kelembagaan sesuai perkembangan kebutuhan di sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

Fatimah mengungkapkan bahwa beberapa bulan lalu, sempat muncul harapan besar di kalangan dosen ASN setelah pejabat kementerian memastikan bahwa Tukin akan mulai dibayarkan pada Januari 2025. Namun, optimisme ini meredup ketika terungkap bahwa anggaran untuk Tukin, yang mencapai Rp 2.8 triliun, ternyata belum dialokasikan dalam total anggaran kementerian sebesar Rp 57 triliun.

Ketidakjelasan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai komitmen dan kesiapan pemerintah dalam memenuhi hak finansial para dosen, terutama terkait tantangan dalam pengelolaan anggaran negara untuk sektor pendidikan tinggi.

Fatimah menekankan bahwa Tukin memegang peranan krusial dalam mendukung kesejahteraan para dosen ASN. Dengan gaji pokok yang relatif kecil, hanya sekitar Rp 3 juta per bulan, Tukin menjadi salah satu komponen penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ia juga menggarisbawahi adanya ketimpangan dalam pemberian hak, di mana para dosen ASN di bawah naungan Kemendiktisaintek merasa belum mendapatkan perlakuan setara dengan rekan-rekan mereka di kementerian lain, termasuk yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Fatimah juga menyuarakan keprihatinannya mengenai rendahnya gaji dosen yang menurutnya menjadi salah satu penghalang utama dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian dan menjaga integritas akademis. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan dosen seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, karena dukungan finansial yang memadai tidak hanya akan meringankan beban hidup mereka, tetapi juga memungkinkan para dosen untuk lebih fokus mengabdikan diri pada pengembangan pendidikan tinggi.

Fatimah percaya, dengan memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan para pendidik, pemerintah dapat mendorong kemajuan perguruan tinggi di Indonesia, sehingga institusi-institusi ini mampu mencapai standar kualitas yang sesuai dengan visi pembangunan nasional.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.