SuarAkademia

“In this economy, kalian sudah downgrade apa?” belakangan ini jadi topik diskusi hangat di lini masa media sosial. Banyaknya netizen yang sukarela menunjukkan penurunan yang sedang mereka alami merupakan sinyal buruk perekonomian nasional.

Namun, apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri masyarakat kondisi ekonomi yang sedang menantang? Apakah proses bertahan hidup ini alamiah?

Episode Podcast SuarAkademia kali ini, kami bersama Fakhirah Inayaturrobbani, dosen Psikologi Universitas Gadjah Mada, dan Zafira Shabrina, PhD candidate di Leiden University, Belanda, membahasnya dari sudut pandang psikologi sosial.

Menurut Fakhirah, ada aspek yang paling mencolok saat ini yakni runtuhnya rasa malu untuk mengakui penurunan taraf hidup. Fenomena ini disebut trading down. Ini adalah kebalikan dengan kebiasaan orang di media sosial sebelumnya yang berlomba menampilkan gaya hidup glamor demi gengsi.

Fenomena trading down ini menjadi lumrah karena tekanan ekonomi dirasakan banyak orang. Ketika kesulitan menjadi pengalaman kolektif, individu tidak lagi merasa terasing atau gagal, melainkan merasa memiliki kawan seperjuangan yang menghadapi badai serupa.

Sedangkan dari sudut pandang psikologi, Zafira memaparkan himpitan finansial terbukti menyerap kapasitas kognitif seseorang secara drastis. Pikiran manusia ibarat sebuah lempengan dengan ruang terbatas, dan ketika ruang tersebut habis tersita oleh kecemasan seperti membayar sewa, membeli kebutuhan harian, atau ketakutan akan pemutusan hubungan kerja, fokus untuk bekerja dan berpikir jangka panjang pun menyusut.

Akibatnya, individu rentan mengalami kelelahan mental dan cenderung mencari pelarian kebahagiaan instan berbiaya rendah, seperti merokok atau jajan minuman manis demi meredakan stress sesaat.

Menurunkan gaya hidup secara sadar menjadi langkah realistis untuk meringankan beban mental tersebut supaya kapasitas berpikir tidak terkuras habis oleh ilusi standar hidup yang membebani.

Menariknya, proses trading down tidak terjadi secara acak. Seseorang biasanya akan menukar atau memangkas hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan identitas intinya terlebih dahulu. Contohnya, seorang pecinta otomotif mungkin akan lebih dulu beralih ke merk sabun yang lebih murah, atau mengurangi frekuensi makan di luar sebelum akhirnya rela melepas kendaraannya.

Begitu pula dengan ritual sehari-hari, yang esensinya tetap dipertahankan namun caranya yang dinegosiasikan ulang. Orang tetap menikmati minum kopi atau membeli skincare, tetapi beralih ke opsi yang jauh lebih ekonomis. Langkah kompromi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki daya lentur untuk beradaptasi tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Kasus kekerasan seksual yang mencuat ke permukaan sering kali menyisakan luka ganda bagi para korban. Salah satu yang muncul ke publik dan menjadi sorotan di media sosial adalah kasus di Cornell University, Amerika Serikat. Namun, alih-alih mendapatkan keadilan dan perlindungan penuh, tidak sedikit korban yang justru disudutkan oleh tuduhan publik dan mendapatkan pertanyaan skeptis.

Lantas, mengapa masyarakat kerap kali lebih cepat menghakimi respons atau latar belakang korban ketimbang mengusut tuntas tindakan pelaku?

Melalui diskusi dalam podcast SuarAkademia, Lucia Peppy Novianti, kandidat doktor ilmu psikologi Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa maraknya pengungkapan kasus kekerasan seksual belakangan ini tidak serta-merta menandakan peningkatan kejadian secara mendadak semata. Maraknya pengungkapan kasus di ruang publik lebih disebabkan oleh makin terbukanya wadah bagi korban untuk bersuara berkat perkembangan media sosial dan menguatnya dukungan komunitas.

Keberanian untuk mengungkapkan trauma yang selama ini terpendam timbul ketika korban merasa ada pihak yang siap mendampingi dan memvalidasi pengalaman mereka.

Sayangnya, korban kekerasan seksual seringkali mendapat pertanyaan mengapa tidak langsung melawan saat kejadian. Peppy menegaskan bahwa respons manusia terhadap situasi teror kekerasan tidak sesederhana reaksi menghadapi ancaman fisik biasa. Korban sering kali mengalami kondisi kelumpuhan sementara (tonic immobility) atau pembajakan emosional yang membuat tubuh membeku sehingga tidak mampu berteriak maupun merespon.

Peppy mengungkapkan bahwa korban membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun untuk mengungkapkan karena diliputi evaluasi rasa bersalah pada diri sendiri (self-blaming) serta kecemasan akan kehilangan dukungan dari keluarga atau orang terdekat. Fenomena victim blaming dan rape culture yang masih terjadi di tengah masyarakat turut memperberat beban psikologis korban.

Publik kerap menghubungkan peristiwa kekerasan dengan hal-hal yang tidak relevan, seperti cara berpakaian, lokasi beraktivitas, hingga riwayat relasi antara korban dan pelaku.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Fenomena late-diagnosis ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) pada orang dewasa mulai ramai diperbincangkan di sosial media.

Keresahan mengenai kesulitan berkonsentrasi, hingga seringnya menunda pekerjaan hingga mendekati deadline, membuat orang terbersit pikiran “jangan-jangan aku mengidap ADHD?”

Namun apakah ramainya perbincangan mengenai ADHD ini benar-benar menandai meningkatnya kesadaran kesehatan mental, atau malah justru jebakan tren self diagnosis akibat banyaknya informasi yang belum tentu akurat di internet?

Dalam episode terbaru Podcast SuarAkademia kali ini kami mengajak Muhammad Nabhan Husein, dosen fakultas psikologi Universitas Gadjah Mada, untuk berdiskusi mengenai fenomena tersebut.

Nabhan mengungkapkan bahwa lonjakan diagnosis ADHD pada usia 20-an hingga 30-an berbanding lurus dengan meningkatnya literasi kesehatan mental. Sebelumnya, ADHD kerap diidentikkan sebagai gangguan yang hanya dialami anak-anak yang dianggap terlalu aktif atau nakal akibat keterbatasan pemahaman orang tua dan pendidik kala itu.

Selain itu, Nabhan juga menjelaskan bahwa banyak orang dewasa mengalihkan gejalanya melalui kondisi high-functioning ADHD. Individu dengan kapasitas kognitif atau kecerdasan tinggi kerap mampu menutupi hambatan fokus mereka saat kecil. Namun, begitu memasuki dunia kerja dengan tuntutan tanggung jawab, jadwal, dan relasi sosial yang makin kompleks, strategi adaptasi tersebut runtuh dan memicu hambatan nyata yang mendorong mereka mencari bantuan profesional.

Banyaknya tes ADHD gratis yang tersebar di internet sering kali memicu kekeliruan masyarakat dalam mendiagnosis diri sendiri. Nabhan menegaskan bahwa tes daring tersebut bukanlah sarana penentu diagnosis medis. Diagnosis mandiri berbasis konten media sosial juga sangat berisiko memunculkan confirmation bias–situasi ketika seseorang hanya mencari pembenaran atas kondisi dirinya.

Nabhan menambahkan bahwa praktik tersebut kerap berujung pada justifikasi pasrah atas penurunan produktivitas tanpa mencari solusi klinis yang tepat. Kekhawatiran ini diperkuat oleh hasil riset yang mengevaluasi konten ADHD di platform TikTok dan menemukan 50% dari konten populer yang beredar ternyata tidak relevan atau menyesatkan menurut evaluasi para pakar.

Penegakan diagnosis ADHD pada orang dewasa merupakan proses yang rumit dan tidak bisa di selesaikan dalam satu kali tes singkat. Psikolog klinis maupun psikiater harus menelusuri riwayat perkembangan saraf individu secara konsisten sejak masa kanak-kanak, serta menyingkirkan kemungkinan gangguan lain yang gejalanya serupa, seperti depresi, kecemasan, ataupun burnout.

Nabhan juga menyoroti bahaya fenomena masking, yaitu upaya keras individu untuk menyembunyikan gejala ADHD agar terlihat biasa saja di mata lingkungan sosial. Meskipun masking membantu pengidapnya bertahan dalam jangka pendek, tuntutan energi kognitif yang besar untuk bersikap adaptif dalam jangka panjang akan memicu kelelahan mental yang parah, merusak kualitas hubungan kerja, serta menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Bagaimana jika aktivitas live streaming, rekaman podcast atau konten video yang diunggah secara bebas tiba-tiba harus melewati perizinan yang rumit serta harus menghadapi ancaman sensor berlapis dari pemerintah?

Wacana revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran kembali memicu keresahan publik, karena dinilai menyimpan pasal-pasal bermasalah yang mengancam ekosistem digital Indonesia. Selain itu, di balik alasan pembaruan aturan penyiaran yang sudah usang, draf regulasi ini menyimpan ambiguitas besar yang berpotensi mencederai kebebasan berekspresi.

Dalam episode terbaru podcast SuarAkademia kali ini, kami mengajak Mufti Nurlatifah, akademisi dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk menyoroti masalah mendasar dari RUU Penyiaran, yaitu kegagalan dalam membedakan antara logika penyiaran tradisional (broadcasting logic) dan logika media digital (digital logic).

Mufti menjelaskan bahwa regulasi penyiaran konvensional sejak awal dirancang untuk mengelola frekuensi publik yang jumlahnya terbatas. Namun dalam draf RUU Penyiaran, pemerintah berupaya menyamaratakan aturan frekuensi publik tersebut ke dalam ruang digital seperti Youtube, TikTok, layanan OTT seperti Netflix, hingga podcast di platform streaming audio.

Menurut Mufti, pencampuradukan dua logika yang berbeda ini dinilai tidak akomodatif dan tidak sesuai dengan karakter ekosistem digital.

Selain itu, Mufti juga menjelaskan bahwa tumpang tindih regulasi akan menjadi dampak tak terelakkan jika draf ini disahkan tanpa revisi substansial. Saat ini, para kreator konten dan platform digital telah terikat oleh aturan berlapis, mulai dari mekanisme self-regulation, pedoman komunitas platform, UU ITE, hingga UU Perlindungan Anak. Sehingga, ketika RUU Penyiaran memaksakan kewajiban pendaftaran, izin siar, dan pengawasan konten digital, maka akan timbul birokrasi yang gemuk dan ketidakpastian hukum.

Niat berbagi edukasi atau berbagi pandangan kritis malah justru berisiko terjerat aturan hukum yang membingungkan karena tidak jelasnya batasan antara siaran langsung penyiaran dan konten digital biasa.

Ketidakpastian hukum tersebut berpotensi memicu iklim selfcensorship atau sensor mandiri yang represif. Menurut Mufti, ketakutan terhadap sanksi atau pemblokiran malah akan memaksa kreator konten maupun penyedia platform untuk bersikap defensif.

Platform digital kemungkinan akan memperketat penyaringan kata kunci secara otomatis dan membatasi jangkauan konten sensitif demi menghindari konflik dengan negara. Hal ini bisa berakibat semakin terancamnya ruang publik untuk berdiskusi, memberikan kritik, serta mengekspresikan gagasan secara bebas.

Mufti juga mempertanyakan tentang perluasan jangkauan pengawasan KPI ke ranah digital, mengingat rekam jejak kinerjanya yang kerap menuai kritik publik. KPI pernah melakukan sensor berlebihan yang tidak sesuai tempatnya pada tayangan kartun anak, tetapi di sisi lain tetap membiarkan penayangan sinetron yang dinilai tidak mendidik.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Linimasa sosial media seakan tidak habis menyajikan berita buruk, mulai dari bencana alam, kekerasan, krisis ekonomi hingga berita keracunan. Pernahkah kamu merasa lelah secara emosional akibat terpaan berita-berita tersebut?

Perdebatan mengenai pentingnya mengambil jeda dari konsumsi berita mencuat kembali setelah unggahan Maudy Ayunda mengenai mindfullness memicu pro dan kontra di masyarakat.

Sebagian pihak menilai narasi rehat dari berita terkesan tone-deaf atau tidak peka terhadap mereka yang sedang berjuang dalam kondisi bertahan hidup. Sementara sebagian lainnya menganggap jeda informasi sebagai langkah krusial untuk menjaga kesehatan mental.

Episode SuarAkademia kali ini, kami mengajak akademisi Universitas Ciputra Surabaya, Ersa Lanang Sanjaya untuk berdiskusi tentang bagaimana cara menjaga kedamaian pikiran tanpa harus bersikap apatis terhadap realita sosial.

Ersa menjelaskan bahwa, manusia memiliki kemampuan untuk merasakan dampak kecemasan hanya dengan mengamati peristiwa yang dialami orang lain. Ia mencontohkan bahwa ketika tubuh dan pikiran dibombardir oleh berita buruk secara bertubi-tubi, maka akan muncul rasa tak berdaya karena merasa tidak mampu mengendalikan situasi, seperti isu ancaman megathrust.

Untuk mengurangi rasa cemas tersebut, masyarakat malah cenderung mencari lebih banyak informasi. Namun, pencarian informasi tanpa batas dan tanpa adanya tindakan mitigasi yang jelas justru dapat menjebak seseorang ke dalam lingkaran kecemasan yang semakin dalam.

Konsep mindfullness sejatinya bukanlah ajakan untuk bersikap tidak peduli. Ersa menjelaskan bahwa mindfullness adalah kemampuan seseorang untuk hadir secara utuh pada momen saat ini serta menyadari emosi yang sedang dirasakan, seperti rasa takut, cemas atau marah, tanpa menghakiminya. Ersa juga menambahkan bahwa mengambil jeda dari arus berita buruk merupakan salah satu metode pengelolaan emosi sementara agar pikiran tidak kelelahan, bukan tindakan untuk menutup mata secara permanen dari kondisi sekitar.

Ersa menegaskan bahwa menjaga kesehatan jiwa di era digital tidak harus mengorbankan kepedulian sosial. Penerapan mindfullness yang tepat justru mengasah kesadaran diri agar dapat merespons realita dengan pikiran yang jernih empati yang terjaga dan langkah yang terukur.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Indonesia sebenarnya tak perlu repot-repot berurusan dengan kelangkaan bahan bakar minyak ataupun tarif listrik mahal karena negara ini menyimpan modal sinar matahari amat melimpah sepanjang tahun.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap muncul sebagai salah satu solusi paling realistis di tingkat rumah tangga untuk mendorong transisi energi bersih. Namun, alih-alih dilirik sebagai kebutuhan massal, penggunaan panel surya rumahan di tanah air justru terkesan menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau masyarakat tertentu saja.

Dalam SuarAkademia kali ini, kami berbincang dengan Dosen Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, Yun Prihantini Mulyani. Ia memaparkan riset soal dinamika PLTS Atap di Indonesia dengan negara lain seperti Swiss yang berbeda seperti bumi dan langit.

Saat perbincangan sebagian publik Swiss sudah berfokus pada optimasi teknologi dan keandalan sistem, diskusi di Indonesia justru masih berkutat pada ketidakpastian regulasi. Bolak-balik peraturan membuat nilai ekonomi PLTS Atap tanpa baterai menjadi kurang menarik.

Apalagi kelebihan listrik harian PLTS atap warga ke jaringan PLN pun tidak lagi diperhitungkan sebagai pengurang tagihan bulanan. Padahal, di banyak negara, pengguna PLTS atap justru berhasil menikmati listrik gratis karena skema ini.

Dorongan masyarakat Indonesia yang mengadopsi PLTS Atap saat ini mayoritas bukan dipicu oleh kesadaran aksi iklim, melainkan masih berkutat pada simbol status sosial bagi kelompok menengah ke atas.

Alasan lainnya adalah upaya untuk menghindari pemadaman listrik bergilir, dan juga keinginan untuk menghemat tagihan bulanan.

Yun juga menyoroti adanya gap inklusivitas yang cukup lebar. PLTS Atap belum dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau warga yang tidak memiliki rumah.

Padahal, menurut Yun, potensi penerapan PLTS Atap berbasis komunal sangat besar jika didukung skema bisnis yang tepat.

Dua contohnya seperti dalam proyek percontohan di Kampung Terban, Yogyakarta, serta wilayah pesisir untuk mendukung pengoperasian ruang pendingin (cold storage) bagi para nelayan.

Selain biaya awal yang tinggi dengan balik modal (break-even point) mencapai 9 hingga 10 tahun, Yun juga menyoroti kesiapan ekosistem pendukung di Indonesia yang masih minim. Layanan perawatan yang mudah dijangkau masih sangatlah terbatas.

Di sisi lain, Indonesia belum memiliki industri daur ulang limbah panel surya yang terintegrasi. Jutaan panel surya yang dipasang hari ini, diproyeksikan hanya akan menjadi limbah padat secara masih pada kurun waktu 20 hingga 30 tahun mendatang.

Mimpi besar mewujudkan energi yang adil dan inklusif membutuhkan lebih dari sekadar kampanye gerakan ramah lingkungan. Pemerintah juga perlu menghadirkan regulasi yang konsisten dan terarah, skema yang fleksibel seperti sistem Pay-as-You-Go, serta kesiapan infrastruktur pendukung dari hulu ke hilir agar energi bersih dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Aksi demonstrasi belakangan ini kembali diwarnai bentrokan antara massa aksi dan ormas. Di balik kericuhan itu, hal yang perlu kita pertanyakan adalah apakah kelompok tandingan ini benar-benar bergerak atas aspirasi warga, atau sengaja dibentuk untuk membungkam kebebasan sipil.

Di episode terbaru SuarAkademia, kami berbincang dengan pakar kriminologi Universitas Indonesia, Ardi Putra Prasetya. Ia melihat bentrokan antar kelompok dalam demonstrasi sebagai pola pengamanan tandingan yang mengingatkan pada PAM Swakarsa di era Orde Baru.

Menurut Ardi, kelompok tandingan dalam aksi massa tidak selalu muncul secara alami dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, kelompok ini bisa sengaja dimobilisasi untuk melemahkan gerakan warga. Pola tersebut mengingatkan pada masa ketika kelompok informal digunakan untuk mengamankan kepentingan tertentu, sekaligus membuat batas antara hukum dan “hukum jalanan” menjadi kabur.

Secara kriminologis, Ardi menilai premanisme bukan soal identitas kelompok, melainkan tindakan seperti kekerasan, intimidasi, atau pemerasan untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik.

Jika menggunakan teori strain dalam ilmu kriminologi, fenomena ini juga berkaitan dengan marginalisasi sosial dan minimnya lapangan kerja. Kelompok-kelompok tersebut kemudian mudah dihimpun lewat solidaritas semu dan iming-iming keuntungan, seperti proyek, jaminan keamanan, hingga akses politik.

Menurut Ardi, praktik ini sulit dihilangkan karena ada hubungan saling membutuhkan. Elite atau pihak berkuasa bisa memanfaatkan kelompok informal untuk melakukan tindakan yang berisiko melanggar hukum jika dilakukan aparat resmi. Namun, dampaknya bisa serius. Selain membuat masyarakat takut menyuarakan pendapat, bentrokan antarkelompok juga dapat memicu perpecahan dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ardi berpendapat bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan polisi. Masyarakat juga perlu berperan melalui sanksi sosial yang konsisten agar menimbulkan efek jera.

Di sisi lain, pemerintah perlu memperbaiki sistem pengamanan secara transparan dan mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang selama ini membuat praktik mobilisasi massa mudah berkembang.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Ancaman bencana alam sering kali menyelimuti Indonesia yang berada tepat di atas kawasan cincin api (ring of fire). Di tengah guncangan gempa yang belum lama melanda Nusa Tenggara Timur hingga santernya kabar mengenai risiko megathrust di selatan Jawa dan barat Sumatera, perbincangan publik turut diwarnai kekhawatiran.

Namun, apakah kita benar-benar memahami apa itu megathrust, atau kita hanya terjebak dalam rasa takut yang semu akibat banyaknya ramalan dan teori konspirasi tanpa tahu cara menyelamatkan diri?

Menanggapi banyaknya miskonsepsi yang beredar di masyarakat mengenai istilah-istilah dasar geologi, kami mengundang Peneliti Ahli Utama Geologi Kuarter dan Paleotsunami dari BRIN Eko Yulianto untuk berbincang dalam siniar mingguan kami, SuarAkademia.

Eko menjelaskan bahwa, secara harfiah, megathrust merujuk pada patahan atau sesar naik berskala raksasa yang menjadi batas pertemuan dua lempeng tektonik utama. Dalam konteks Indonesia, pertemuan ini terjadi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia.

Eko menambahkan bahwa publik acap keliru menukarkan istilah lempeng dengan sesar biasa. Sesar seperti sesar lembang hanyalah retakan di bagian kerak bumi. Sementara lempeng mencakup lapisan kerak hingga bagian atas mantel bumi.

Karena dimensi yang sangat luas dan dalam, pelepasan akumulasi energi di zona megathrust berpotensi memicu gempa bermagnitudo sangat dahsyat.

Eko mengatakan bahwa secara ilmiah, gempa memang memiliki sifat berulang, tapi periode ini tidak pernah bersifat tetap, misalnya 200 tahun sekali. Kalkulasi ilmiah modern bahkan tidak menggunakan tanggal prediksi, melainkan menghitung akumulasi energi (slip deficit) dan proyeksi probabilitas.

Lempeng tektonik, menurut Eko, sering kali bergerak tidak sendirian, melainkan menggandeng segmen di sekitarnya (super cycle), seperti pada kasus gempa Samudra Hindia 2004 ataupun Jepang pada 2011. Ketidakpastian sifat batuan dan pergerakan antar segmen ini yang membuat prediksi tanggal dan jam gempa menjadi hal yang mustahil secara sains.

Menghadapi ancaman bencana yang pasti terjadi namun tidak diketahui waktunya, Eko mengingatkan bahwa langkah mitigasi taktis adalah kunci utama keselamatan. Menurut dia, gempa bumi pada dasarnya tidak merenggut nyawa, kecuali karena dampaknya (misalnya bangunan yang roboh).

Eko mengingatkan juga bahwa masyarakat di daerah pesisir harus siap menjadikan tubuh sendiri sebagai sensor utama. Jika merasakan guncangan gempa yang sangat kuat atau berdurasi lama, masyarakat harus segera evakuasi mandiri ke tempat tinggi tanpa harus menunggu pengumuman resmi.

Pada kasus tsunami lokal seperti di Mentawai, gelombang laut bisa menyapu daratan dalam waktu kurang dari 3 hingga 5 menit setelah gempa terjadi.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Kebakaran hutan hampir jadi agenda tahunan Indonesia setiap musim kemarau.

Tahun ini, langit di banyak daerah, mulai dari Sumatra hingga Kalimantan, kembali tertutup kabut pekat. Asap bahkan menyeberangi perbatasan hingga memicu protes dari negara tetangga.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini bukan lagi sekedar bencana alam kejutan, melainkan fenomena tahunan yang solusinya seolah-olah selalu menemui jalan buntu.

Dalam Podcast SuarAkademia kali ini, kami mengajak Sofyan Ansori, akademisi dari Universitas Indonesia, untuk berdiskusi tentang kebakaran hutan di Tanah air. Menurut dia, karhutla merupakan krisis ekologis hasil dari menumpuknya kegagalan negara mencegah kobaran api dan pengulangan pola lama yang tak kunjung dibenahi.

Sofyan mengatakan bahwa karhutla tahun ini sejatinya sudah diprediksi oleh lembaga riset dan meteorologi sejak awal 2026 seiring berhembusnya fenomena El Nino terkuat sepanjang sejarah. Sayangnya, hingga akhirnya api berkobar hebat, respon di lapangan tetap terkesan lambat dan kewalahan.

Sofyan juga menyoroti bagaimana penanganan di Indonesia selalu terjebak dalam pola reaktif, yang mulai sibuk mengerahkan kekuatan dan menurunkan pejabat ketika status darurat telah ditetapkan.

Ia juga menambahkan, tindakan insidental yang terkesan “heroik” saat api sudah membesar justru menutupi fakta bahwa pangkasan anggaran dan pengabaian langkah pencegahan di bulan-bulan awal menjadi akar membesarnya krisis ini.

Sofyan pun menyoroti narasi penyebab kebakaran sebagai “lagu lama kaset baru”, seakan-akan tak pernah berubah tiap dekade.

Masyarakat adat atau peladang tradisional sering kali dijadikan kambing hitam. Padahal, pemantauan satelit menunjukkan bahwa mayoritas titik panas (hotspot) justru terkonsentrasi di area konsesi industri berskala besar.

Deforestasi masif, konversi lahan dan pembuatan kanal yang mengeringkan lahan gambut telah mengubah bentang alam menjadi firescape yang sangat rentan tersulut. Pengulangan pola sejak era 1980-an ini memperlihatkan adanya keengganan sistematis untuk menyentuh aktor-aktor kunci, sambil membiarkan bentang alam semakin rusak.

Kunci pembenahan karhutla, menurut Sofyan, sebenarnya tidak lagi terletak pada kecanggihan teknologi prediksi atau pemodelan, melainkan pada kemauan politik pemerintah untuk memulihkan ekosistem secara konsisten, dan menjaga lahan gambut tetap basah.

Tanpa keberanian ini, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus karhutla yang merugikan masyarakat, terutama di daerah terdampak.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Pariwisata Indonesia masih menyimpan banyak catatan yang harus dibenahi. Bayangkan, saat liburan yang sudah direncanakan dari jauh hari, namun ternyata tempat wisata tidak bisa dinikmati karena tidak adanya jalur yang aman, fasilitas yang ramah atau panduan yang memadai.

Bagi sebagian orang penyandang distabilitas, lansia, hingga ibu hamil, pengalaman terbatas ini adalah realitas yang seringkali ditemui. Padahal pariwisata pada hakikatnya adalah hak milik semua orang (Tourism for All), bukan hanya untuk masyarakat yang berfisik prima.

Lalu bagaimana seharusnya pariwisata itu dikelola? Apakah jargon Tourism for all di Indonesia benar benar susah direalisasikan?

Episode terbaru Suar Akademia, kami membahas Pariwisata yang Aksesibel bersama Nihan Lanisy, Dosen Pariwisata dari Universitas Terbuka.

Nihan menegaskan bahwa pariwisata aksesibel (accessible tourism) ini lebih dari sekedar membangun fasilitas fisik seperti tanjakan kursi roda. Menurutnya, ini adalah sebuah filosofi dan mindset berbasis universal design, yang memastikan seluruh rantai perjalanan, mulai dari keterjangkauan informasi di situs web, ketersediaan moda transportasi, hingga fasilitas di destinasi dapat diakses oleh siapa saja tanpa hambatan.

Perlu diakui untuk mewujudkan destinasi yang sempurna bagi semua jenis keterbatasan secara menyeluruh memang sulit dicapai. Oleh karena itu, pendekatan yang ditawarkan adalah universal design untuk pembangunan destinasi baru, serta audit aksesibilitas bagi tempat wisata yang sudah berdiri.

Hambatan terbesar dalam penerapan pariwisata yang infklusif di tanah air sebenarnya terletak pada pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia pengelola. Apalagi selama ini, pariwisata masih didominasi oleh orientasi estetika visual yang instagrammable. Padahal, bagi wisatawan dengan keterbatasan pengelihatan (tuna netra/low vision), pengalaman berwisata didasarkan pada dimensi multisensory experience seperti keriuhan suara dan suasana.

Sebagai langkah awal, pengelola tidak tak perlu langsung mengubah seluruh bangunan secara drastis, melainkan memberikan transparansi informasi mengenai fasilitas yang tersedia. Transparansi seperti pegangan khusus di toilet atau ketersediaan jalan datar, sehingga wisatawan dapat memilih destinasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kemajuan teknologi di satu sisi memberikan kemudahan melalui audio guide atau pemandu digital, namun di sisi lain berpotensi menjadi hambatan baru. Digitalisasi layanan yang terlalu ekstrem, seperti kewajiban memindai QR code atau transaksi pembayaran non tunai, sering kali menyulitkan kelompok lansia.

Nihan juga menyarankan bagi para pengelola pariwisata agar tidak membiarkan sebagian kelompok masyarakat tertinggal akibat otomatisasi yang tidak mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.