Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan penyesuaian kebijakan tarif impor baru bagi Indonesia menjadi 19%. Hal ini diklaim buah hasil negosiasi perdagangan antara kedua negara yang memberi bobot keuntungan strategis lebih bagi Amerika Serikat.

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menyampaikan pujian kepada Presiden Indonesia yang dinilai korporatif. Alhasil, AS mendapatkan “akses penuh” ke pasar Indonesia.

Tentunya, seharusnya kesepakatan ini bisa memberi keuntungan bagi Indonesia. Ancaman penerapan tarif 32% bisa ditekan menjadi hanya 19%.

Lantas, apa tarif ini bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia? Apa dampak dari adanya tarif impor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang nampak lesu secara garis besar?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Teuku Riefky, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia.

Riefky melihat tarif yang diberlakukan oleh AS bukan soal ekonomi dan perang dagang semata. Menurutnya ada kecenderungan pemerintah yang menyalahkan aktor asing atas tantangan perekonomian domestik.

Dalam konteks ini, kebijakan tarif tampak lebih sebagai simbol politik daripada instrumen ekonomi yang efektif. Padahal penurunan industri di AS lebih banyak disebabkan oleh inefisiensi internal, bukan oleh gempuran barang impor.

Riefky melihat ada beberapa hal yang perlu dikritik dari kebijakan ini, salah satunya kebijakan tarif sebagai pendekatan yang bisa menghasilkan surplus perdagangan dengan satu negara namun memicu defisit dengan negara lain yang justru menciptakan ketidakseimbangan dalam jangka panjang.

Riefky berpendapat dengan adanya kebijakan tarif impor yang akan diterapkan mulai Agustus 2025, sektor ekspor nasional terutama pada industri yang bergantung pada pasar Amerika seperti tekstil, mesin, dan alas kaki menjadi yang paling terdampak dalam gelombang pertama.

Meskipun volume ekspor Indonesia ke AS tidak sebesar ekspor ke Tiongkok, kebijakan tarif tetap membawa efek lanjutan seperti meningkatnya biaya impor hingga potensi relokasi investasi ke negara-negara dengan tarif yang lebih bersahabat.

Riefky beranggapan berapapun tarif yang disepakati peluang melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional menjadi semakin besar. Menurutnya sulit bagi Indonesia untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen tanpa adanya strategi khusus untuk memperbaiki situasi ini. Ada faktor penekan laju ekonomi domestik penting yang lebih nyata yakni daya beli masyarakat yang menurun.

Riefky menyebut membuat iklim investasi domestik yang kompetitif adalah syarat mutlak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional saat ini. Tarif yang dikenakan saat ini bisa saja membuat investor asing justru kabur dari Indonesia yang secara jangka panjang akan berakibat pada penurunan daya beli dan tingkat konsumsi.

Ia juga menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah alternatif seperti diversifikasi pasar ekspor, reformasi perizinan, dan pembenahan birokrasi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.