SuarAkademia

Diskusi tentang job hugging belakangan ramai dibahas di media sosial, terutama di kalangan pekerja muda Indonesia.

Istilah ini muncul sebagai reaksi balik dari tren job hopping, ketika banyak pekerja berani berpindah pekerjaan demi gaji lebih besar, lingkungan kerja lebih sehat, atau peluang karier yang lebih menjanjikan.

Kecenderungan bertahan dalam pekerjaan meski minat dan motivasi makin menipis ini semakin ramai diperbincangkan di tengah situasi ekonomi sekarang.

Pilihan ini lahir dari kebutuhan untuk bertahan di tengah pasar kerja yang makin tidak menentu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta tekanan ekonomi yang terus meningkat.

Lantas, bagaimana pendapat ahli terkait situasi ini?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas fenomena job hugging bersama Norman Luther Aruan, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Norman mengatakan fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja Indonesia. Ia menyebut bahwa tren job hugging juga dilakukan oleh banyak sekali pekerja di berbagai negara lain.

Selain karena ekonomi dunia yang sedang tidak stabil, situasi ini diperparah dengan cepatnya kemajuan teknologi. Otomatisasi dan digitalisasi membuat banyak pekerjaan berubah wujud atau mungkin hilang. Alhasil, para pekerja dituntut terus belajar agar tidak tertinggal.

Norman juga menyoroti satu hal yang bisa saja terjadi di lingkungan kerja. Banyak pekerja yang terlihat loyal dan bertahan di pekerjaan yang tidak mereka sukai hanya karena takut kehilangan pendapatan.

Rasa “setia” ini memberikan harapan semu kepada perusahaan yang menganggap pegawai loyal dan bisa berkontribusi maksimal untuk produktivitas. Padahal, pekerja justru merasakan demotivasi dan cenderung tidak bisa memberikan performa terbaik mereka.

Norman mengatakan kebutuhan pekerja terhadap rasa aman dan kesempatan berkembang adalah hal yang mutlak. Tanpa kedua hal tersebut, tenaga kerja andal dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional akan sangat sulit muncul dan tersedia di pasar tenaga kerja.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Selama ini, kita mungkin mengira air hujan selalu menyegarkan. Namun, riset terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggugurkan asumsi itu.

Berdasarkan studi yang dilakukan di berbagai titik di Jakarta, para peneliti BRIN menemukan bahwa air hujan pun ternyata sudah tercemar mikroplastik.

Polutan tersebut berasal dari berbagai aktivitas manusia sehari-hari, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor, limbah rumah tangga, hingga kegiatan industri.

Temuan ini menjadi peringatan serius bahwa polusi plastik tidak hanya mencemari tanah dan laut, tapi kini juga sudah mencapai lapisan atmosfer dan ujungnya turun kembali bersama air hujan.

Lantas, apa yang perlu kita waspadai dari situasi ini?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Luqman Hakim, akademisi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

Menurut Luqman, hal pertama yang harus ditelusuri adalah dari mana sumber polusinya.

Mikroplastik bisa berasal dari serat sintetis pakaian, sisa pembakaran sampah plastik, hingga gesekan antara ban kendaraan dan jalanan.

Saat ban bergesekan dengan jalan, partikel plastik dari ban terlepas ke udara, terbawa angin, lalu naik ke atmosfer. Hal serupa terjadi pada sisa pembakaran sampah plastik dan bahan polimer sintetis.

Partikel mikoplastik semakin mudah beterbangan dan menyebar luas pada musim kemarau.

Dalam hal ini, ujar Luqman, kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Bali, adalah yang paling rentan tercemar mikroplastik karena padatnya penduduk dan tingginya mobilitas.

Sementara kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah kalangan menengah ke bawah yang sering berkegiatan di luar ruangan dan umumnya mengandalkan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Risiko semakin besar jika mereka tidak menggunakan masker atau helm.

Partikel mikroplastik di udara bisa terhirup dan masuk ke tubuh manusia. Dari sisi lingkungan, air hujan bermikroplastik berpotensi mencemari sumber air permukaan dan laut, yang akhirnya masuk ke rantai makanan.

Meski perlu penelitian lebih lanjut, studi global menunjukkan bahwa paparan mikroplastik bisa menimbulkan dampak kesehatan serius, termasuk gangguan hormon hingga kerusakan jaringan tubuh.

Sayangnya, hingga kini Indonesia belum memiliki standar baku terkait kadar mikroplastik di udara maupun air hujan. Akibatnya, pemantauan dan pengendalian mikroplastik juga terbatas.

Untuk itu, Luqman menekankan bahwa upaya pengendalian dan penanganan polusi plastik sangat mendesak untuk memutus siklus pencemaran mikroplastik.

Pemerintah sebagai regulator harus memperkuat pengendalian sampah plastik sejak dari hulu melalui regulasi yang jelas, termasuk memberi insentif bagi produsen dan masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan mendorong kegiatan daur ulang.

Selain itu, pemerintah juga harus mendorong produsen menyediakan alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan sembari mengedukasi publik tentang bahaya mikroplastik.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Ruang sipil kini menjadi topik yang semakin penting dibicarakan. Di tengah dinamika politik dan derasnya arus informasi digital, muncul pertanyaan besar: seberapa bebas kaum muda Indonesia bisa mengekspresikan diri mereka?

Kebebasan ini seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, teknologi memberi ruang baru bagi anak muda untuk berjejaring dan menyampaikan gagasan secara kreatif. Di sisi lain, muncul ketakutan yang nyata terhadap pembatasan hukum, persekusi digital, dan tekanan sosial yang bisa membungkam suara kritis.

Terkait situasi ini, Yayasan Partisipasi Muda mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul “Understanding Youth Space and Civic Space in Indonesia”.

Laporan ini membahas bagaimana kaum muda menghadapi ruang sipil yang semakin menyempit, termasuk persepsi mereka terhadap ruang publik yang aman dan ramah anak muda, tantangan yang mereka hadapi untuk mengakses ruang-ruang tersebut, serta pandangan mereka terhadap respons pemerintah.

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas penelitian ini secara lebih mendalam bersama Muhammad Fajar dan Rahardhika Utama dari Institute For Advanced Research (IFAR).

Rahardhika mengungkapkan bahwa kaum muda mendefinisikan ruang sipil bukan hanya sebagai kebebasan berbicara, tetapi juga kebebasan berserikat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa rasa takut.

Menurutnya, penting bagi negara untuk menjamin hak-hak dasar warga dan membangun ruang sipil yang sehat demi menjaga iklim demokrasi yang kondusif.

Fajar menyoroti bahwa ruang sipil di Indonesia kini menghadapi ancaman serius. Ambisi sebagian elite politik untuk memperluas kekuasaan serta lemahnya lembaga demokrasi menjadi faktor utama penyempitan ruang partisipasi publik. Kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji demokrasi yang tidak terpenuhi juga memperdalam krisis kepercayaan terhadap politik formal.

Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan muncul dari data yang diungkap Rahardhika, yaitu 74% anak muda mengaku takut mengekspresikan pendapatnya di media sosial.

Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Banyak dari mereka khawatir terhadap jerat hukum seperti Undang-Undang ITE yang kerap disalahgunakan, serta ancaman serangan personal seperti pelecehan atau doxing, terutama yang dialami kelompok minoritas.

Namun, rasa takut ini tak selalu berujung pada keheningan. Fajar mengatakan kaum muda menunjukkan cara beradaptasi dan mencari cara-cara baru untuk menyalurkan pendapat mereka.

Dari musik, seni, hingga humor di media sosial, berbagai bentuk ekspresi kreatif menjadi sarana untuk menyuarakan kritik tanpa harus berhadapan langsung dengan risiko hukum.

Rahardhika juga melihat aktivisme digital menjadi bentuk baru partisipasi sipil. Anak muda kini tak lagi bergantung pada organisasi tradisional, melainkan membangun gerakan melalui platform digital.

Fajar dan Rahardhika menekankan perlunya dukungan nyata agar aktivisme ini bisa bertahan, mulai dari literasi digital, keamanan siber, hingga strategi konten kreatif yang bisa menggerakkan audiens.

Mereka menambahkan meski ruang sipil Indonesia menghadapi tekanan dari banyak arah, semangat anak muda untuk berbicara dan berpartisipasi belum padam.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Kasus paparan zat radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten menguak celah regulasi serta lemahnya tata kelola dan pengawasan limbah berbahaya di Indonesia, khususnya limbah radioaktif.

Peristiwa ini mencuat setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat menolak udang beku asal Indonesia pada Agustus lalu, karena terdeteksi mengandung zat radioaktif Cs-137.

Usut demi usut, investigasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menemukan bahwa cemaran Cs-137 diduga berasal dari pabrik peleburan besi yang terletak berdampingan dengan pabrik pengepakan udang beku di kawasan industri Cikande.

Hal yang lebih mengkhawatirkan, paparan radiasi tidak hanya terbatas di area industri, melainkan juga merembes ke permukiman sekitar. Puluhan warga kini terpaksa direlokasi, sementara sembilan pekerja pabrik dilaporkan mengalami paparan serius dan harus menjalani perawatan intensif.

Bagaimana pendapat ahli terkait kasus ini?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Yuyun Ismawati dari International Pollutant Elimination Network (IPEN).

Yuyun memaparkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kasus ini adalah kebijakan pemerintah yang masih mengizinkan impor limbah untuk kebutuhan industri, termasuk limbah yang secara internasional masuk dalam kategori toxic waste.

Dalam aturan teranyar misalnya, limbah slag baja tidak lagi termasuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (non-B3) yang wajib diawasi secara ketat. Jadi tak heran jika ada risiko kecolongan cemaran radioaktif dalam industri peleburan logam.

Menurut Yuyun, pengelolaan limbah B3 di Indonesia ini kacau balau. Berbagai regulasi dilonggarkan demi kepentingan bisnis dan investasi, sementara dampak lingkungan dan kesehatan publik kerap diabaikan.

Kasus pencemaran zat radiokatif Cs-137 ini bukan hanya sekali terjadi di Indonesia. Pada 2022, insiden serupa terjadi di perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan. Namun sampai hari ini, sumber utama radiasi itu juga belum pernah diumumkan secara terbuka kepada publik.

Menurut Yuyun, transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting dalam proses penanganan kasus seperti ini. Masyarakat perlu tahu supaya bisa melindungi diri, mendapatkan perlindungan optimal, sekaligus ikut mengawasi dan memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat—yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Perdebatan antara rumpun ilmu sains dan teknologi (saintek) dengan ilmu sosial dan humaniora (soshum) kembali mencuat di ruang publik digital. Isu ini berawal dari kebijakan beasiswa pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada bidang tertentu. Namun, alih-alih menjadi ruang diskusi rasional, perbincangan tersebut segera bergeser menjadi arena pembuktian superioritas antarbidang.

Pendukung saintek kerap memosisikan diri sebagai ujung tombak pembangunan: para insinyur, ilmuwan, dan teknolog yang menciptakan infrastruktur, aplikasi, serta inovasi energi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dari perspektif mereka, kebijakan beasiswa semestinya diarahkan pada bidang yang mampu menghasilkan solusi konkret terhadap tantangan nasional.

Sebaliknya, kelompok soshum menegaskan peran penting ilmu-ilmu sosial dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Mereka menyoroti kontribusi ekonom, sosiolog, diplomat, dan budayawan dalam merancang kebijakan publik yang berkeadilan serta memelihara kohesi sosial. Tanpa pemahaman terhadap dinamika masyarakat, pembangunan yang semata berorientasi teknologis dikhawatirkan menjadi timpang dan justru berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Sebenarnya, apa yang menyebabkan perdebatan ini seperti tidak pernah ada ujungnya?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Justito Adiprasetio, akademisi dari Universitas Padjadjaran.

Justito menyoroti persoalan mendasar tentang bagaimana Indonesia menempatkan hierarki ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan dan pasar kerja. Ia mengamati bahwa sejak lama, faktor sejarah, ekonomi, dan politik telah membentuk persepsi publik terhadap nilai suatu disiplin ilmu, sehingga bidang-bidang teknis dan rekayasa kerap dipandang lebih unggul dibandingkan ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Justito menegaskan bahwa orientasi ini turut memengaruhi arah industrialisasi Indonesia, yang masih bergantung pada tenaga kerja sektor informal dalam proporsi yang tinggi. Ia juga menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam memperkuat bias tersebut melalui program beasiswa dan prioritas pendanaan yang lebih condong pada bidang sains dan teknologi, sementara dukungan terhadap dosen dan peneliti sosial sering kali belum diartikulasikan dengan jelas dalam kerangka pembangunan nasional.

Lebih jauh, ia juga melihat tantangan besar dalam pengembangan studi interdisipliner di Indonesia. Integrasi antara ilmu sosial, teknologi, dan sains belum menjadi arus utama dalam sistem pendidikan tinggi, sebagian karena resistensi terhadap pendekatan lintas bidang.

Justito menilai bahwa banyak akademisi di Indonesia belum sepenuhnya terhubung dengan wacana global, sehingga inovasi pengetahuan lintas disiplin sulit berkembang. Akibatnya, potensi bidang-bidang tersebut untuk tumbuh sebagai ruang dialog antar ilmu masih terbatas.

Dalam konteks yang lebih luas, Justito menekankan pentingnya menyelaraskan pengembangan sumber daya manusia dengan arah pembangunan nasional. Namun, upaya menuju keseimbangan itu kerap terhambat oleh lemahnya perencanaan kebijakan serta kurangnya pemahaman terhadap dimensi ekonomi dan politik pembangunan.

Ia juga melihat terbukanya ruang refleksi mengenai peran universitas sebagai agen perubahan sosial dan budaya. Pendidikan tinggi di Indonesia perlu memikirkan ulang tujuannya yang bukan hanya menyiapkan individu untuk industri, tetapi juga membentuk masyarakat yang kritis, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman secara kolektif.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Laporan terbaru Morgan Stanley dan World Bank bertajuk Asia Faces Rising Youth Unemployment Challenge mengungkap kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia yang memprihatinkan. Salah satu sorotan utamanya adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda, yang mencapai 17,3 persen.

Sekilas, meski data tingkat pengangguran terbuka nasional memang tampak stabil dan tidak menunjukkan lonjakan besar. Laporan ini menegaskan bahwa statistik tersebut menutupi persoalan yang lebih dalam, yakni underemployment atau setengah pengangguran. Kondisi seseorang yang bekerja, tetapi tidak sepenuhnya memanfaatkan keterampilannya atau hanya memperoleh penghasilan di bawah standar hidup layak.

Dari sisi lain, sekitar 59% dari lapangan kerja baru yang tercipta di Indonesia berada di sektor informal. Artinya mayoritas lapangan pekerjaan yang tersedia tidak memiliki perlindungan sosial, jaminan ketenagakerjaan, atau memberi pendapatan yang stabil pekerjanya.

Lantas, mengapa permasalahan ini sulit sekali diselesaikan oleh pemerintah?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Adrian Azhar Wijanarko, seorang akademisi dari universitas Paramadina.

Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen, Adrian menyoroti paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berada diantara 4 hingga 5 persen setiap tahunnya seakan tidak terasa apabila berkaca dari penyerapan tenaga kerja. Isu terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan, PHK, dan laporan dari Morgan Stanley semakin membuat situasi ini perlu diselesaikan secara tepat.

Adrian juga melihat tidak banyaknya investasi dari pihak asing yang masuk juga memperparah situasi ini. Ditengah suplai tenaga kerja yang berlimpah, ia menganggap minimnya investasi padat karya dari asing akan membuat banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap dan justru akan menambah angka pengangguran.

Adrian menilai sudah saatnya pemerintah mendefinisikan ulang standar ketenagakerjaan agar lebih adaptif terhadap ekonomi digital, serta mengeluarkan kebijakan yang menjamin hak-hak pekerja di sektor gig. Hal merujuk banyaknya lapangan pekerjaan informal dan keputusan kaum muda untuk bekerja secara freelance sebagai opsi untuk mengganti pekerjaan formal yang sulit didapatkan.

Ia menekankan pentingnya literasi digital dan perencanaan tenaga kerja nasional agar perubahan ekonomi tidak justru memperlebar kesenjangan. Menurutnya, pemerintah perlu memainkan peran lebih strategis dalam mengatur arah perkembangan ini, termasuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan pendidikan vokasi.

Adrian berpendapat ada 3 hal krusial yang perlu dibenahi pemerintah. Ia menganggap good governance, sistem pendidikan, dan perbaikan hukum ketenagakerjaan krusial untuk mengurai permasalahan pengangguran.

Ia melihat pemerintah perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberikan jaminan stabilitas dalam negeri akan membuat investor bisa tertarik untuk masuk kembali ke Indonesia. Perbaikan ini nantinya lambat laun juga akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.

Yang jadi catatan, perbaikan tata kelola pemerintahan perlu dibarengi dengan usaha peningkatan kapasitas penduduk melalui pendidikan agar menjadi tenaga kerja yang unggul. Ia melihat kurikulum pendidikan perlu ditinjau kembali demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Satu tahun sudah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia.

Masa satu tahun pertama pemerintahan idealnya menjadi fase krusial dalam menentukan arah dan karakter bangsa ke depan. Periode ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap konsolidasi dan penataan prioritas kebijakan, tetapi juga sebagai ajang pembuktian sejauh mana janji-janji politik dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata dan kebijakan yang berdampak bagi publik.

Apakah arah kebijakan publik satu tahun ini sudah terlihat baik? Bagian mana yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Prabowo?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas topik ini bersama Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif dari The Indonesian Institute.

Adinda menyoroti sejumlah persoalan mendasar seperti tidak jelasnya prioritas pembangunan, lemahnya tata kelola, serta minimnya evaluasi kebijakan yang komprehensif.

Ia menilai, kebijakan baru kerap gagal menyelesaikan masalah utama karena pemerintah lebih sibuk membentuk lembaga baru daripada memperkuat proses yang sudah ada.

Ia menambahkan bahwa efektivitas kebijakan seharusnya tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kualitas proses perumusannya.

Dari sejumlah kebijakan yang telah diluncurkan, masih terdapat kekurangan dalam penerapan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Kurangnya riset dan perencanaan matang membuat hasil kebijakan sering kali tidak efektif.

Adinda juga mengkritik wacana kebijakan nasional yang cenderung didominasi kepentingan politik dan narasi populis ketimbang berpijak pada analisis ilmiah dan pemikiran kritis.

Dalam konteks politik yang kompleks, ia menekankan urgensi peningkatan tata kelola dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Ia menyoroti perlunya memperkuat aspek inklusivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan publik harus mampu mencerminkan keragaman suara masyarakat, termasuk pandangan dari kalangan akademik dan masyarakat sipil.

Adinda juga mengingatkan pentingnya kemauan politik dan transparansi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Kebijakan yang baik bukan hanya yang tampak solutif di permukaan, tetapi yang benar-benar mampu menjawab akar masalah sosial.

Dalam pandangannya, pemerintah dan DPR perlu lebih terbuka terhadap aspirasi publik serta berkomitmen memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Hanya dengan cara itu, tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif sekaligus melindungi hak asasi manusia di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tahun ini menjadi sebuah “babak baru” dalam penyelesaian masalah antara Palestina dan Israel.

Seruan untuk pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat sekaligus komitmen pada solusi dua negara (two-state solution) menggema di ruang sidang.

Sorotan publik tertuju pada pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang dengan lantang mengumumkan pengakuan resmi negaranya terhadap Palestina. Keputusan ini disampaikan bersamaan dengan Arab Saudi, dan sontak disambut tepuk tangan panjang para delegasi.

Langkah tersebut menandai pergeseran diplomatik signifikan yang terjadi hampir dua tahun setelah konflik berdarah di Gaza dan mengubah persepsi global mengenai urgensi penyelesaian damai.

Meskipun ditentang keras oleh Israel dan sekutunya, pengakuan ini dinilai memberi angin segar bagi perjuangan Palestina di kancah internasional.

Lantas, apakah two-state solution masih menjadi solusi yang terbaik untuk menyudahi pendudukan yang dilakukan Israel terhadap Palestina sejak lama?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Ayu Anastasya Rachman, akademisi dari program hubungan internasional, Universitas Bina Mandiri, Gorontalo.

Ayu melihat banyaknya pengakuan dari negara-negara barat ini merupakan langkah penting untuk kedaulatan palestina dan penyelesaian agresi Israel yang sudah sejak lama terjadi. Namun, pengakuan formal ini tidak serta-merta mengubah realitas di lapangan.

Pendudukan yang berlanjut, diskriminasi sistematis, dan blokade wilayah tetap menjadi hambatan serius bagi kehidupan sehari-hari warga Palestina.

Dengan kata lain, kedaulatan di atas kertas belum berarti kemerdekaan penuh.

Ayu juga mempertanyakan apakah two-state solution masih menjadi solusi yang bisa diterapkan dengan cepat.

Menurutnya, terlalu banyak tantangan yang harus diselesaikan sebelum memikirkan solusi ini, seperti pembagian wilayah, status Yerusalem, serta keberadaan pemukiman Israel yang terus meluas. Kompleksitas politik internal kedua belah pihak juga memperkeruh situasi.

Di Palestina, stagnasi politik akibat absennya pemilihan umum menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi kepemimpinan. Sementara di Israel, dinamika politik dalam negeri sering kali menutup ruang kompromi.

Ayu menekankan bahwa mendefinisikan kembali batas-batas dan kontrol teritorial menjadi prasyarat mutlak, meski prosesnya berpotensi penuh gesekan.

Ayu juga menegaskan bahwa masalah kepercayaan, integrasi sosial, serta distribusi kekuasaan membuat opsi ini sulit terwujud tanpa reformasi besar-besaran, baik di tingkat kepemimpinan maupun dalam dukungan internasional.

Ia menegaskan ada prasyarat penting yang harus diperjuangkan seperti gencatan senjata permanen, penghentian kekerasan, serta komitmen nyata dari kedua belah pihak dengan dukungan mediasi internasional.

Tanpa itu, pengakuan kedaulatan Palestina akan tetap sebatas simbol diplomatik, jauh dari cita-cita kemerdekaan yang utuh.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi 2025. Langkah strategis ini diharapkan menjawab tantangan perekonomian nasional yang dihimpit dinamika global dan internal yang berkepanjangan.

Kebijakan ini tidak hanya diarahkan pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam rencana tersebut, pemerintah merancang 8 program akselerasi di tahun 2025, disusul 4 program lanjutan pada 2026, serta 5 program prioritas yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja.

Beberapa program utama meliputi program magang bagi lulusan perguruan tinggi, serta inisiatif padat karya yang diarahkan pada sektor-sektor dengan potensi penyerapan tenaga kerja tinggi, seperti pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.

Paket stimulus ekonomi 2025 ini berusaha menjawab dua tantangan sekaligus: menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Apakah program ini akan memberikan dampak secara maksimal kepada perekonomian Indonesia?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas stimulus ekonomi ini bersama Ahmad Heri Firdaus (Heri), peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Heri melihat stimulus ini tetap punya potensi memberi dampak positif dalam jangka pendek, terutama lewat peningkatan kepercayaan pasar dan dorongan terhadap aktivitas produksi. Namun ia menyayangkan kebijakan stimulus ini “hadir” sedikit terlambat dan seharusnya bisa dikeluarkan oleh pemerintah jauh lebih cepat dibanding sekarang untuk merespon situasi ekonomi yang sedang tidak stabil.

Heri mengingatkan bahwa keberhasilan paket ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat waktu dan efektif, di tengah tantangan yang tidak ringan seperti inflasi dan tekanan nilai tukar.

Heri juga menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Menurutnya, kebijakan stimulus yang dikeluarkan tidak cukup untuk memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang.

Ia menyarankan pemerintah untuk juga memikirkan bagaimana bisa mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas nasional secara jangka panjang.

Meskipun stimulus ini punya potensi untuk mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, Heri beranggapan target pertumbuhan ekonomi yang dikejar oleh pemerintah Indonesia untuk tahun 2025 sebesar 5 persen sulit untuk dicapai. Namun ia berpendapat apabila penerapan stimulus 8+4+5 ini berjalan mulus dan tepat waktu, Indonesia memiliki modal yang cukup baik untuk memperbaiki angka pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Di banyak tempat di Indonesia, mitos bukan sekadar dongeng pengantar tidur atau kisah seram penuh mistis. Ia lahir dari upaya masyarakat untuk memahami dunia di sekitarnya, mulai dari bagaimana membaca tanda-tanda alam, menentukan waktu bercocok tanam, hingga menjaga harmoni dengan lingkungan.

Meski sering dianggap tidak masuk akal atau ketinggalan zaman oleh perspektif modern, pengetahuan lokal yang dibalut mitos nyatanya menyimpan logika yang mendalam, terutama terkait ekologi (hubungan manusia dengan lingkungan) dan sosial (hubungan antar manusia dalam masyarakat).

Banyak praktik tradisional, seperti cara mengelola sumber daya alam atau menata ruang pemukiman, terbukti selaras dengan prinsip sains modern dan efektif menjaga keseimbangan hidup.

Pertanyaannya kemudian: bagaimana pengetahuan lokal bisa tetap eksis di era modern ini?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas topik ini bersama Y. Argo Twikromo, seorang akademisi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Argo melihat mitos sebagai medium penting untuk menyampaikan kebijaksanaan leluhur. Lewat narasi yang penuh simbol dan unsur mistis, para leluhur kita mampu menanamkan pesan moral, menjaga kepercayaan kolektif, sekaligus merawat ingatan sosial yang lekat dalam kehidupan sehari-hari.

Meski tidak disampaikan dengan istilah ilmiah atau dirumuskan dalam bahasa laboratorium, banyak pengetahuan lokal di antaranya terbukti efektif secara saintifik. Artinya, warisan pengetahuan ini bukan sekadar simbolik, melainkan hasil akumulasi pengalaman nyata yang telah teruji lintas generasi.

Argo juga menegaskan bahwa kebijaksanaan tradisional masih relevan di tengah dunia modern yang sarat sains dan teknologi ini. Menurutnya, melestarikan pengetahuan leluhur itu penting sebagai bagian dari menjaga kesinambungan cara manusia memahami alam.

Sayanganya, dunia yang didominasi sains modern sering kali menganggap pengetahuan tradisional sekadar “mitos” lalu menyingkirkannya begitu saja. Padahal, menolak mentah-mentah pengetahuan lokal hanya karena tidak sesuai dengan standar modern berarti menafikan nilai-nilai luhur di dalamnya.

Argo melihat banyak pengalaman kolektif masyarakat yang diwariskan dalam bentuk lisan justru menyimpan petunjuk penting bagi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pengetahuan lokal seharusnya diakui sejajar, bukan sekadar sebagai pelengkap.

Lebih jauh, ia menekankan perlunya pendekatan holistik untuk menjembatani pengetahuan lokal dan sains modern. Harmoni, keluwesan, dan keseimbangan menjadi kunci dalam melihat hubungan keduanya.

Belajar dari masa lalu, kata Argo, penting bukan hanya untuk mencegah kesalahan berulang, tetapi juga untuk mengoptimalkan pengetahuan yang telah terbukti bermanfaat.

Meski begitu, ia juga mengingatkan bahwa pengetahuan—baik tradisional maupun modern—tidak netral. Jika digunakan dengan benar, ia bisa membangun peradaban, tetapi jika dipakai tanpa etika justru bisa menyebabkan kerusakan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.