[Episode 13 - Edisi Spesial]: Episode kali ini, Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.) bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Hukum Internasional dan Pandemi Covid-19". Podcast ini terinspirasi dari perhatian masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional yang masih tertuju pada masalah pandemi Covid-19. Terlebih lagi, saat ini hadir varian baru Covid-19 yang memunculkan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dan dunia internasional.  Selain itu, kemunculan vaksin Covid-19 di Indonesia yang pada 13 Januari 2021 disuntikan pada Presiden Joko Widodo tidak kalah menyita perhatian masyarakat. Setidaknya, ada 3 (tiga) masalah yang akan diperbincangkan, yaitu terkait tanggung jawab negara, lalu lintas peredaran orang, dan  vaksin Covid-19. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR berkolaborasi dengan Bapak Adrianus untuk membahas hal-hal tersebut.

[Episode 12]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Polemik Surat Edaran Gubernur Bali: Wisata ke Bali Wajib Swab Test". Podcast ini terinspirasi dari banyaknya pro dan kontra para calon wisatawan bali di berbagai media sosial terhadap dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Sarah Fortuna, Gaol Lando, Gloria Beatrix, dan Thomas Chandra selaku anggota LBH Pengayoman UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.

Catatan tambahan: Podcast ini direkam hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.

[Episode 11 - Edisi Spesial]: Dalam Podcast “Bincang Hukum” kali ini, Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Kekerasan Seksual: Pemahaman, Penanganan, dan Pencegahan”. Podcast ini sebagai bentuk kepedulian akan fenomena kekerasan seksual yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR berkolaborasi dengan Ibu Niken untuk membahas hal-hal mengenai kekerasan seksual. Adapun di dalam podcast ini akan dibahas tentang pemahaman, penanganan, dan pencegahan terkait kekerasan seksual.

[Episode 10 - Edisi Spesial]: Episode kali ini, Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Build the Empathy with Pancasila". Podcast ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Ibu Debiana selaku dosen mata kuliah Pancasila di salah satu universitas swasta yang melihat secara langsung rasa bosan mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu, podcast ini juga didukung rasa prihatin Ibu Debiana terhadap kondisi masyarakat Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR berkolaborasi dengan Ibu Debiana untuk membahas hal-hal tersebut. Bukan hanya itu, dalam podcast ini juga akan dibahas mengenai sistem pengajaran Pancasila, penerapan dan pandangan nilai-nilai Pancasila oleh generasi milenial dan generasi Z, dan isu-isu lain seputar Pancasila dalam pandangan Ibu Debiana.

[Episode 9]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Eksploitasi Pekerja Anak di Lahan Tembakau di Indonesia". Podcast ini terinspirasi dari adanya tindakan eksploitasi pekerja anak yang dilakukan oleh pelaku usaha tembakau di Indonesia. Di sisi lain, pada prinsipnya anak dilarang untuk bekerja dan anak adalah pihak yang harus dilindungi. Apabila anak terpaksa untuk bekerja, maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar anak tersebut dapat bekerja.  Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Felicia Natashya selaku relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal tersebut.

[Episode 8]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Minimarket dalam Kaitannya dengan Hilangnya Barang Jual". Podcast ini terinspirasi dari berita karyawan suatu minimarket yang harus bertanggungjawab atas kerugian minimarket akibat pengutilan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Tidak hanya untuk barang yang dikutil, karyawan minimarket ternyata perlu mengganti rugi untuk seluruh kerugian minimarket akibat barang hilang. Kondisi ini tentu meresahkan dikarenakan kehilangan barang jual tentu disebabkan oleh banyak faktor.  Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Sarah Fortuna selaku relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal tersebut.

[Episode 7]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Gelisah Undang-Undang Cipta Kerja, Aspirasi Jangan Ditampik". Podcast ini terinspirasi dari banyaknya aspirasi yang masyarakat berusaha salurkan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu produk dari Omnibus Law. Pengesahan Undang-Undang Cipta kerja menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap undang-undang ini. Di sisi lain, pemerintah beranggapan bahwa melalui Undang-Undang Cipta Kerja, taraf hidup pekerja dapat meningkat.  Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Sarah Fortuna dan Gaol Lando selaku relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal tersebut.

[Episode 6]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Mengapa Harus Cepat?". Podcast ini terinspirasi dari maraknya kasus terkait kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, seperti kasus Gilang Bungkus, kasus kekerasan seksual kepada korban rapid test di bandara Soekarno-Hatta, kasus kekerasan seksual yang dilakukan pegawai kopi ternama, dan banyak kasus-kasus lainnya. Ironisnya, kasus yang oleh masyarakat diaggap sebagai kasus kekerasan seksual tersebut kerap diselesaikan dengan peraturan yang justru tidak ada hubungannya dengan delik kekerasan seksual. Kondisi ini tentu membuat masyarakat beranggapan bahwa pengesahan Racangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus segera dilakukan. Akan tetapi, hal yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia justru sebaliknya. RUU PKS justru dicabut dari jajaran Prolegnas 2020. Tindakan tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Gaol Lando Marpaung selaku relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal ini.

[Episode 5]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Peer to Peer Lending (Pinjaman Online) dalam Kaitannya dengan Risiko Praktik Peminjaman Uang untuk Melunasi Utang Lain". Podcast ini terinspirasi dari maraknya kasus yang ditangani LBH Pengayoman UNPAR terkait dengan masalah pinjaman online dari aplikasi pinjaman online ilegal. Ironisnya, dana pinjaman tersebut justru digunakan untuk menutupi utang lain oleh peminjam. Fenomena ini kerap disebut sebagai gali lubang tutup lubang.  Hal ini tentu berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum seperti ingkar janji (wanprestasi), kekerasan yang diterima peminjam, bahkan hingga pelanggaran data pribadi. Terlebih lagi, kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang  kurang baik akibat pandemi Covid-19 berpotensi untuk membuat orang-orang melakukan peminjaman uang, dan tidak menutup kemungkinannya meminjam uang pada aplikasi pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Erick Makmur selaku relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal ini.

Episode 4 (Part 2): Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Jerat Hukum Kain Jarik Gilang, Dilema Pidana Penjara dan Rehabilitasi". Adapun latar belakang pembahasan tema ini yaitu mencuatnya kasus Gilang Bungkus Kain Jarik dalam pemberitaan yang beredar di masyarakat. Banyaknya korban dan pengakuan Gilang dalam pemberitaan membuat publik kerap berpendapat mengenai kasus ini. Ada yang berpendapat Gilang layak untuk dipenjarakan. Di sisi lain, ada kelainan seksual yang diduga dialami oleh Gilang sehingga memunculkan pendapat bahwa penjara bukanlah sanksi paling tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Anggota LBH Pengayoman UNPAR akan berdiskusi secara bersama-sama mengenai hal tersebut dengan tidak mengabaikan asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia.