Episode 4 (Part 1): Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Jerat Hukum Kain Jarik Gilang, Pasal Tepat Sasaran?". Adapun latar belakang pembahasan tema ini yaitu mencuatnya kasus Gilang Bungkus Kain Jarik dalam pemberitaan yang beredar di masyarakat. Kasus ini kerap disebut-sebut sebagai kasus pelecehan seksual oleh media dan masyarakat. Akan tetapi, salah satu Pasal yang menjerat kasus ini justru bersumber dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sangat jauh dari pengaturan tentang pelecehan seksual.  Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Anggota LBH Pengayoman UNPAR akan berdiskusi secara bersama-sama mengenai hal tersebut.

Episode 3: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa". Adapun latar belakang pembahasan tema ini yaitu adanya banyak permasalahan mengenai kebebasan berpendapat akhir-akhir ini, meski Indonesia telah melindungi hak kebebasan berpendapat melalui peraturan perundang-undangannya. Ironisnya, masalah terkait hak kebebasan berpendapat bahkan terjadi di dunia pendidikan. Di sisi lain, dalam dunia pendidikan justru sangat penting untuk menyuarakan pendapat dan ide. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada kesempatan kali ini Kenny Santiadi yang merupakan relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal ini.

Episode 2: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan tema "Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Medis". Adapun latar belakang pembahasan tema ini adalah terdapat manfaat ganja yang begitu besar dalam dunia medis. Podcast ini terinspirasi dari kasus Fidelis (seseorang yang menanam ganja untuk digunakan demi pengobatan istrinya). Kasus Fidelis menunjukkan bahwa pengklasifikasian ganja digolongkan dalam narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ditinjau kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada kesempatan kali ini Tarsicius Batistuta yang merupakan relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal ini. 

Episode kali ini rekan-rekan dari LBH Pengayoman UNPAR akan mengangkat topik yang cukup menarik dengan tema “Urgensi Pencatatan Perkawinan: Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum?”. Adapun Latar belakang LBH Pengayoman UNPAR membahas tema tersebut ialah Perkawinan yang dicatatkan pada negara dengan Perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda. Salah satu konsekuensi yuridis yang paling menonjol adalah terkait anak. Faktanya, masih banyak anak yang lahir dari Perkawinan yang tidak dicatatkan mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak, mencakup relasi dalam hukum keluarga. Selain itu, hak-hak anak atas pelayanan sosial dan pendidikan pun akan berbeda. Hal lain yang paling menonjol adalah anak yang dilahirkan dalam Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki akta kelahiran di luar kawin. Selain itu, konsekuensi yuridis lain yang mungkin timbul terkait dengan hak waris. Bukan hanya hak waris anak yang mungkin timbul masalah, hak waris pasangan justru tidak akan timbul secara hukum apabila Perkawinan mereka tidak dicatatkan.

 Apabila melihat kaitan antara ketentuan yuridis, maka kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, serta konsekuensi yuridis dari tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, timbul pertanyaan: Apakah urgensi dari pencatatan perkawinan? Apakah pencatatan perkawinan adalah penentu sahnya perkawinan? Isu-isu semacam ini penting untuk diangkat demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan melihat latar belakang tersebut, pada kesempatan kali ini Renita Evelina yang merupakan relawan LBH "Pengayoman" UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahasnya.