BPHN KEMENKUM PODCAST

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Mekanisme Pengaduan Konsumen Sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa Ekonomi Melalui Evaluasi Desain Kewajiban Administratif

PASTI Ada Solusi #6 | BPHN Tindak Lanjuti Masukan Pengelolaan JDIH di Daerah
https://www.youtube.com/watch?v=Ky63zl9Bwek
Full Version: https://www.youtube.com/watch?v=MKTpZ4Bfrds&t=3248s
#bphn
#kementerianhukum
#layananhukummakinmudah
#pastiadasolusi
#JDIHN

PASTI Ada Solusi #5 | Penguatan Pendanaan Posbankum Desa/Kelurahan untuk Perluas Akses Keadilan

https://www.youtube.com/watch?v=M051sPDpbok
Full Version: https://www.youtube.com/watch?v=UG8lQDC5CDA&t=3880s
#bphn
#kementerianhukum
#layananhukummakinmudah
#pastiadasolusi

BPHN Talks #72 - "Fokus Hukum" Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional.

https://www.youtube.com/watch?v=YM0fcyIVU8M&t=127s

BPHN Talks #71 - "Fokus Hukum" - Kisah Hidup dan Inspirasi dari Wahiduddin Adams

https://www.youtube.com/watch?v=sW0pkGCCGrE&t=511s

Pada episode kali ini Podcast Juara membahas mengenai artikel yang telah terbit di Jurnal Rechtsvinding Volume 14 Nomor 1 Tahun 2025 yang berjudul “Tantangan dan Peluang Hilirisasi Pertambangan Komoditas Mineral Batubara Menuju Indonesia Emas 2045 : Evaluasi Penegakan Hukum dan Penataan Administrasi Perizinan Tambang”. Penulis : Dayandini Hastiti Putri Host : Yuharningsih Untuk Naskah dapat di akses di: https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/2156

Pada episode kali ini Podcast Juara membahas mengenai artikel yang telah terbit di Jurnal Rechtsvinding Volume 13 Nomor 3 Tahun 2024 yang berjudul “Transformasi Kualitas Legislasi: Regulatory Sandbox Sebagai Sarana Partisipasi Publik Dan Evaluasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Penulis : Aji baskoro Host : Hario Mahar Mitendra Untuk Naskah dapat di akses di: https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1956

SEKATA #12 - Akta Nikah dan Aspek Pidana pada Pernikahan Usia Dini

SEKATA #11 - Media Sosial dan UU ITE : Peran Posbankum Menjaga Kerukunan Ruang Digital

SEKATA #10 - Mencegah Penyelewengan Wewenang dan Anggaran di Tingkat Desa/Kelurahan