Penegakan Hak Cipta dalam Mendukung Industri Kreatif

Penulis: Riza Fathoni Mulyoto

More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Coin Digital Sebagai Alat Pembayaran Dan Pengakuannya Sebagai Komoditas Di Indonesia

Penulis: Susanto

More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

Service Level Agreement Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen

Penulis: Krisna Bayu Aji

More info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

BPHN Talks #70 - Berakhlak dalam Pelayanan Publik (Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat)
#bphn #kementerianhukum #layananhukummakinmudah #bphntalks #podcast

BPHN TALKS #69 - Mengenal Lebih Dalam NLPA
Podcast BPHN TALKS #69 kali ini mengajak Sahabat BPHN untuk mengenal lebih dalam tentang NLPA “Non Litigation Peacemaker Association” bersama Taufik Hidayat, Ketua Umum NLPA dan juga Muskinta, Sekjen NLPA. Episode ini menggali lebih lanjut tentang PJA (Peacemaker Justice Awards), Posbankum Desa/Kelurahan hingga sejarah berdirinya NLPA.
Dengan adanya Posbankum Desa/Kelurahan ini mewujudkan amanat dari Pemerintah, yang menugaskan Kepala Desa tidak hanya sebagai kepala administrasi tetapi juga juru damai di desa. NLPA sendiri digagas oleh Taufik Hidayat untuk menjadi wadah bagi alumni Pelatihan Peacemaker untuk bersilaturahmi dan berdiskusi terkait kasus-kasus yang ada di masyarakat.
"Dengan binaan dari BPHN melalui program PJA, kita semakin cerdas menyikapi permasalahan yang ada di desa", ujar Mustakin, Sekjen NLPA.
Simak obrolan selengkapnya di BPHN Talks #69
Watch full on : https://www.youtube.com/watch?v=ym3zbXMx79o
#bphn
#kementerianhukum
#layananhukummakinmudah
#NLPA
#peacemakerjusticeaward

Sekata #5 Perlindungan Hukum Bagi Warga Desa Korban Pinjol

Sekata #4 - Restorative Justice Disorot dalam SEKATA#4: Menuju Keadilan yang Lebih Humanis dari Desa hingga Kota
Konsep keadilan yang tidak selalu harus berujung di ruang sidang menjadi sorotan utama dalam kegiatan SEKATA#4 – sesi Kupas Data dan Fakta Hukum, Rabu (23/7). Mengangkat tema “Restorative Justice dalam Konsep Undang-Undang No.1 Tahun 2023 (KUHP): Penerapan di Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan”, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan melalui kanal YouTube resmi BPHN Kemenkum.
Lebih lengkap cek https://www.youtube.com/watch?v=kH3qov3NjeA&t=1027s
#bphn
#kementerianhukum
#layananhukummakinmudah
#sekata

Hallo #SahabatBPHN! Rekan-rekan Penyuluh Hukum seluruh Indonesia!!
Jangan lewatkan SEKATA #3 – Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum dengan tema:
"Kolaborasi Pemerintah dan Desa Dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa"
🗓️ Rabu, 16 Juli 2025
⏰ Pukul 09.00 WIB
📺 Tayang eksklusif di YouTube Channel BPHN Kemenkum
✅ GRATIS & tersedia e-sertifikat!
Bersama narasumber inspiratif:
_-Deden Sudrajat, S.SiT., M.H. Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Batas Bidang Tanah_
_-H. TAUFIK HIDAYAT Kepala Desa Suco Provinsi Jawa Timur (KETUA UMUM NLPA)_
Dipandu oleh Edi – Penyuluh Hukum Madya BPHN

SEKATA #2 – Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum dengan tema:"Penguatan Akses Keadilan dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Melalui Kolaborasi Lintas Sektor"Bersama narasumber inspiratif:Dra. Desy Andriani – Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemen PPPALiya Yuliana – Koordinator Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat LBH APIK JakartaDipandu oleh Yuliawiranti – Penyuluh Hukum Madya BPHN🗂️ Ayo registrasi sekarang di link berikut: https://bit.ly/446R1EAMari kita kupas data dan fakta hukum, bersama dalam satu suara: SEKATA!

Episode perdana SEKATA – Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum dengan tema:Isu Perlindungan Pekerja Migran serta Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)🗓️ Rabu, 02 Juli 2025⏰ Pukul 09.00 WIB📺 Tayang eksklusif di YouTube Channel BPHN Kemenkum✅ GRATIS & tersedia e-sertifikat!Bersama narasumber inspiratif:Wahyudi Putra – Kepala Biro Hukum KP2MIMarciana Dominika Jone – Penyuluh Hukum Utama BPHNDipandu oleh Yuliawiranti – Penyuluh Hukum Madya BPHN