- Aturan Tata Ruang Pesisir Dinilai Diskriminatif -

Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari berencana mengambil langkah hukum untuk memperbaiki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang bermasalah. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]