Pada awal tahun 1970an khususnya di Amerika dan Eropa, para feminis yang juga merupakan aktivis mahasiswa mengkritisi teori sosial dan penelitian yang abai terhadap masalah perempuan. Mereka merasa teori sosial yang ada, tidak banyak mengungkap penindasan perempuan. Selain itu, metodologi dan metode penelitian juga tidak peka terhadap persoalan perempuan yang kemudian berimplikasi juga pada hasil riset. Oleh karena itu, penelitian dengan perspektif feminis hadir sebagai alternatif agar persoalan perempuan bisa diungkap secara jelas.

Lalu, bagaimana sebenarnya metodologi dan metode penelitian yang menggunakan perspektif feminis? Apa yang membedakan penelitian berperspektif feminis dengan yang lain? Apakah penelitian yang membicarakan perempuan otomatis bisa dikatakan sebagai penelitian feminis?

Yuk, simak #CakraPod episode 20 bersama Ruth Indiah Rahayu (Yuyud) selaku peneliti sejarah perempuan yang banyak menggunakan perspektif feminis dalam risetnya!

Pemilu sudah di depan mata. Alih-alih merencanakan yang terbaik untuk melaksanakan pemilu 2024, beberapa kalangan justru mencanangkan isu penundaan pemilu. Ada tiga partai yang mendukung pemilu ditunda yaitu PKB, PAN, dan Golkar. Ketika pemilu ditunda, hal ini juga berarti memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil. Selain itu, penundaan pemilu juga berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di dalam konstitusi, sudah dijelaskan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan presiden serta wakil presiden sesudahnya hanya bisa dipilih untuk satu kali masa jabatan. Artinya presiden dan wakil presiden hanya bisa menjabat maksimal selama dua periode.

Sebenarnya kenapa, sih, perlu ada pembatasan masa jabatan presiden? Apakah penundaan pemilu ini bagian dari demokrasi? Apakah kita pernah menunda pemilu?

Yuk, simak penjelasannya dalam #CakraPod episode 19 bersama Yudo, Heru, dan Afida selaku peneliti Cakra Wikara Indonesia!

Diskusi mengenai kekerasan seksual di Indonesia dan dorongan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak bisa dilepaskan dari perspektif agama. Beberapa kelompok masyarakat menolak RUU TPKS dengan alasan aturan tersebut tidak memuat pasal tentang perzinaan dan penyimpangan seksual, sehingga tidak sesuai dengan norma agama, nilai-nilai Pancasila, dan budaya bangsa Indonesia.

Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang kekerasan seksual? Apakah benar jika mendukung RUU TPKS sama saja mendukung perzinaan?

Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program #CakraPod bersama Faqih Abdul Kodir selaku pendiri Mubadalah.id!

Dalam sidang paripurna yang diselenggarakan pada 16 Desember 2021 lalu, RUU TPKS seharusnya bisa menjadi momen disahkannya RUU TPKS sebagai usulan inisiatif DPR RI. Namun, RUU TPKS tidak masuk agenda sidang karena ada “masalah teknis”. Alhasil, kepastian mengenai RUU TPKS ini masih harus menunggu hingga 2022. Di awal tahun 2022, Presiden Jokowi kemudian angkat suara dengan memberikan pernyataan sikap bahwa RUU TPKS harus segera disahkan.

Bagaimana dinamika yang terbentuk di dalam DPR RI untuk mengesahkan RUU TPKS? Lalu, bagaimana keberlanjutan dari RUU ini?

Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program #CakraPod bersama Willy Aditya selaku Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU TPKS!

#CFLI #CanadaFund #MeToo #MulaiBicara #AntiKekerasanSeksual #StopKekerasanSeksual #RUUTPKS #SahkanRUUTPKS

Angka kekerasan seksual diibaratkan seperti 'gunung es' di mana data yang diketahui oleh publik hanya sebagian dari kasus yang sebenarnya terjadi. Terdapat berbagai alasan penyintas tidak melaporkan atau berbicara tentang pengalaman kekerasan seksual mulai dari tidak dipercaya hingga distigma karena sudah menodai 'kesucian' atau 'nama baik'. Hal ini mengartikan bahwa masyarakat masih belum memberikan ruang aman bagi penyintas. Namun, apakah speak up atau berbicara tentang kekerasan seksual adalah hal penting? Siapa yang seharusnya speak up mengenai isu ini?

Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program #CakraPod bersama Hannah Al Rashid!

#CFLI #CanadaFund #GerakBersama #MulaiBicara #MeToo #SpeakUp #SexualViolence #KekerasanSeksual #RUUPKS #RUUTPKS

- TRIGGER WARNING! -

Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam menghadirkan aturan hukum yang komprehensif tentang kekerasan seksual. Selama ini, perdebatan di tengah masyarakat maupun pembuat kebijakan terus muncul yang membuat aturan hukum di tingkat nasional mengalami hambatan. Sementara itu, angka kekerasan seksual terus meningkat. Bagaimana pandangan penyintas terhadap lambatnya pengesahan aturan hukum tentang kekerasan seksual? Apa yang diharapkan oleh penyintas? Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program #CakraPod bersama Kartika Jahja!

#CFLI #CanadaFund #GerakBersama #MulaiBicara #MeToo #16HAKtP #16HAKtP2021 #RUUPKS #RUUTPKS

Meliput kasus kekerasan seksual bukanlah pekerjaan mudah. Banyak tantangan yang dihadapi oleh media sebelum, ketika, dan setelah meliput kasus kekerasan seksual. Bagaimana bentuk tantangan tersebut? Apa yang seharusnya dilakukan media dalam menghadapi tantangan yang ada? Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program CakraPod bersama Evi Mariani dari Project Multatuli!

#MulaiBicara #GerakBersama #KekerasanSeksual #CFLI #CanadaFund

"Laki-laki selalu menjadi pelaku kekerasan seksual" atau "laki-laki tidak bisa menjadi korban kekerasan seksual" adalah dua contoh wacana mengenai kekerasan seksual yang masih berkembang di masyarakat. Apakah wacana tersebut dapat dibenarkan? Apakah kekerasan seksual hanya perlu ditanggapi oleh perempuan? Yuk, simak diskusi Cakra Wikara Indonesia (CWI) dalam program CakraPod [Episode 13] bersama Bhagavad Sambadha.

Data menunjukkan peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) selama pandemi COVID-19. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan, yakni Januari-Oktober 2020. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun 2019 yang mencatat 281 kasus. Lalu apa kaitannya dengan RUU P-KS, dan apa yang bisa dilakukan ketika mengalami KBGO?⠀

Selama setahun terakhir, CWI melakukan riset tentang kepemimpinan perempuan di pemerintahan daerah. Bagaimana sih karakteristik kepemimpinan perempuan, serta tantangan dan hambatannya--baik di tahap pencalonan maupun ketika menjabat?

Simak CakraPod [Episode 11] bersama Yolanda dan Dewi

Menilik Kepemimpinan Perempuan di Pemerintahan Daerah