Perbincangan soal pemilu gak ada habisnya. Saat ini yang lagi ramai dibicarakan publik adalah proses rekapitulasi suara. Kenapa? Karena tidak sedikit yang agak laen, seperti penggelembungan suara yang dipertanyakan, sampai fenomena pergeseran suara caleg terpilih.

Bulan Ramadan tiba, harga beras terpantau masih tinggi. Meski sempat dikatakan menurun, tapi penurunan tersebut tidak begitu signifikan.

AJI Kota Samarinda bersama ICW melakukan pemantauan tren penindakan korupsi. Hasilnya, sepanjang tahun 2022, penindakan korupsi di Provinsi kalimantan Timur masih jauh dari kata baik, atau hanya sekitar 40% dari total target penindakan. Aparat Penegak Hukum di sana juga tidak begitu terbuka dalam mempublikasikan kasus yang mereka tindak, ini menyulitkan publik untuk melihat proses penegakan hukum di sana. Dalam pemetaan itu, ada banyak hal yang dipetakan, salah satunya sektor korupsi. Hal yang unik, tidak ada satu pun kasus SDA yang ditindak, padahal Kaltim dan SDA ibarat hal yang tidak bisa dipisahkan, ditambah sektor ini melibatkan transaksi yang sangat besar. Simak ulasannya di episode ini

Di awal tahun 2023, Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Hasilnya, IPK Indonesia turun drastis dari angka 38 menuju 34. Angka terendah sejak 1995. Penurunan IPK dapat dikatakan konsisten sejak revisi UU KPK pada 2019 lalu, meski sempat naik 1 angka di 2021, tapi tidak signifikan. Kalau Presiden Joko Widodo tidak memiliki strategi khusus dan memprioritaskan upaya pemberantasan korupsi, maka tidak akan ada perbaikan pemberantasan korupsi.

Simak obrolan bersama Koordinator ICW, Agus Sunaryanto mengenai proyeksi pemberantasan korupsi tahun 2023

Korporasi kerap bebas hukum saat berada dalam pusaran korupsi. Padahal, korporasi sebagai lembaga juga diuntungkan dalam praktik kotor ini

Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan baru di sektor energi. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut tampak dibuat untuk kepentingan para pengusaha, bukan rakyat. Sebagai contoh, Undang-Undang Minerba yang disahkan tahun 2020 memuat beberapa pasal yang sangat menguntungkan pengusaha, seperti penghapusan royalti dan kemudahan untuk memperpanjang izin. Tidak ada pengetatan hukuman bagi korporasi saat melakukan pelanggaran. Hal ini membuat potensi kerusakan dan dampak buruk yang diterima masyarakat akan semakin besar. 

Berikut diskusi ICW dengan Direktur Program trend Asia, Muhamad Ashov. Selamat Mendengarkan