Pemerintah membangun mega proyek PLTU 35.000 Megawatt dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Namun, faktanya cadangan listrik kita saat ini berlebih, padahal PLTU 35.000 Megawatt belum rampung dan beroperasi semuanya. Lalu bagaimana jika nantinya semua PLTU rampung? Tidakkah cadangan listrik yang ada justru tidak terpakai?

Alih-alih memenuhi kebutuhan listrik, pembangunan PLTU justru membuat Indonesia memperpanjang penggunaan batu bara dan energi kotor yang semakin merusak lingkungan. Pembangunan PLTU juga membuat warga kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, hingga jaminan akan kesehatan. Sampai di sini kita bisa bertanya, pembangunan PLTU untuk apa dan untuk siapa?

Simak obrolan ICW dan Didiet, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia selengkapnya yaa

Hasil penelusuran Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Nusa Tenggara Timur menemukan kejanggalan pada proyek pengadaan seragam sekolah di Kota Kupang. Pasalnya program pemerintah daerah tersebut tetap dilakukan, di tengah pandemi Covid-19 yang melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Kupang.  

Selain tidak sesuai kebutuhan, selama pandemi proses belajar saat itu dilaksanakan secara daring. Sehingga pengadaan tersebut dinilai tidak tepat, karena sebagian besar pelajar di Kota Kupang tidak menggunakan seragam saat belajar dari rumah. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Apa saja temuan liputan kolaborasi  KJI NTT?

Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk operasional membantu proses belajar mengajar, nyatanya kerap menjadi lahan basah untuk dikorupsi. Kali ini giliran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Madrasah di Provinsi Banten. Mulai dari kutipan, potongan hingga konflik kepentingan terjadi dalam penyaluran bantuan.

Di penghujung Oktober 2021, Mahkamah Agung memutuskan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Pencabutan PP 99 Tahun 2012 berdampak pada perubahan syarat remisi bagi warga binaan untuk tindak pidana khusus (narkotika, terorisme dan korupsi) menjadi lebih mudah. Tidak ada lagi syarat menjadi justice collaborator atau melunasi denda. 

Putusan ini tentu membuat kondisi pemberantasan korupsi semakin suram. Vonis bagi koruptor sudah rendah, yaitu rata-rata 3 tahun 1 bulan, ditambah lagi pengajuan remisi yang semakin mudah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Simak selengkapnya di Podcast Di atas Meja bersama Peneliti ICW, Lalola Easter.

Drama musikal DPR karya kakak beradik Jovial da Lopez dan Andovi da Lopez berhasil menarik perhatian banyak orang saat dipublikasikan. Karya seni perandan musik ini menampilkan wajah anggota DPR yang tidak berpihak dan mewakili rakyat, sikap koruptif pemerintah dan optimisme pemuda memperbaiki negaranya. Jovial da Lopez secara khusus menceritakan bahwa drama ini dibuat untuk menjawab keresahannya atas anggapan karya content creator yang biasa-biasa saja dan keresahannya terhadap Indonesia yang tidak baik-baik saja.

Lebih lanjutnya, silahkan dengarkan Di atas Meja episode 9 selengkapnya!

"Kasus korupsi tinggi, penindakan rendah" Marthen Bana, Ketua AJI Kupang

Kasus korupsi yang tinggi dan penindakan yang rendah adalah hal yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Alasannya beragam, mulai dari pelaku korupsi yang merupakan aparat penegak hukum, sehingga kecil kemungkinan untuk ditindak oleh lembaganya sendiri, hingga minimnya pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat tidak mudah dilakukan oleh individu, tapi harus dilakukan bersama dalam bentuk kolaborasi. Melalui Klub Jurnalis Investigasi (KJI), ICW, AJI Kupang, Banten Bersih dan masyarakat sipil melakukan kolaborasi dalam kerangka kerja jurnalistik untuk melakukan pengawasan dan gerakan melawa korupsi.

Pertambangan batu bara adalah hulu bagi produksi listrik Indonesia, di mana hilirnya adalah PLTU. Rantai produksi ini bukanlah rantai yang baik, mengingat penggunaan batu bara dan energi fosil berdampak buruk bagi warga, lingkungan dan kelangsungan hidup banyak makhluk. Akan tetapi, Indonesia tetap mempertahankannya bahkan terus menambah produksi batu bara hingga pembangunan PLTU. Bukan tanpa alasan, ada kepentingan bisnis dari para elit pemilik dan pemerintah negara yang berafiliasi dengan para pengusaha tambang batu bara. Sehingga, kerusakan dan penderitaan warga akibat industri kotor ini tidak dipikirkan, semua kalah oleh tujuan bisnis dan keuntungan.

Siapa saja mereka yang bermain di industri ini, dan bagaimana mereka bisa mempertahankan keserakahannya merusak Indonesia, simak pembahasannya bersama Egi Primayogha, Peneliti ICW. 

Problematik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK bukan soal ketidaklulusan dan penonaktifan sepihak. Lebih dari itu, ada masalah administrasi, pelanggaran hukum, pelecehan, stigmatisasi, hingga upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Untuk itu, melihat berbagai masalah yang ada, para pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus TWK melakukan advokasi, mencari keadilan dan penyelesaian terhadap semua masalah ini. 

Podcast Di atas Meja Episode 6 bersama dua pegawai KPK, Nova Riza dan Tri Artining Putri akan mendiskusikan problematika TWK beserta upaya kuat dan berani dari pegawai KPK

Seniman sekaligus Aktivis Melanie Subono menceritakan perjalanannya selama belasan tahun melakukan kerja sosial. Selama itu juga ia telah menyaksikan korban bencana kelaparan, dan negara tidak hadir karena sibuk mengambil jatah untuk diri sendiri diatas kesulitan warganya. Di banyak daerah dan bencana, bantuan sosial selalu menjadi lahan basah bagi korupsi, bukan hanya saat pandemi. Pemerintah dan negara yang diberi amanah rasanya tak bisa memenuhi sumpah mereka.

Untuk itu, dengan kekuatan yang dimilikinya Melanie berupaya untuk membantu sesama, membantu masyarakat mendapatkan hak mereka dan menyambung hidupnya. Lewat karyanya juga Melanie ingin berpesan, bahwa kita perlu membuat standar tunggal untuk sebuah keadilan, dan baginya menjadi orang baik adalah benar dan menjunjung kebenaran.

Mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia memasuki babak baru. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, Presiden membentuk satuan tugas untuk memburu aset negara yang dirampas melalui BLBI. Namun, jauh sebelum itu, berbagai babak sudah terjadi dan tidak pernah memberikan titik terang bagi penyelesaian perkara ini