Zainal Petir meminta Kapolda Jateng memberikan keterangan secara detail atas kematian Iko, alumni FH Unnes supaya masyarakat lega dan yakin tentang penyebab kematiannya. Sebelumnya, kematian Iko disebut-sebut penuh dengan kejanggalan. Media sosial kini ramai memperbincangkan kejanggalan kematian Iko, dan munculnya banyak spekulasi.

Bagaimana mencermati hal ini?

Narasumber : Ketua LBH Petir, Zainal Abidin Petir.

Kematian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Iko Juliant Junior, ramai diperbincangkan di media sosial karena disebut penuh kejanggalan. Sejumlah informasi menyebut adanya barang pribadi yang hilang, perbedaan kronologi kejadian/ hingga dugaan luka pada tubuh almarhum. Perhimpunan Bantuan Hukum Ikatan Alumni FH Unnes menyatakan siap mengawal kasus ini, dan kini tengah mengumpulkan bukti serta keterangan saksi untuk menguatkan langkah hukum yang akan ditempuh.

Apakah dugaan kejanggalan ini memang mengarah pada adanya indikasi kekerasan/ dan langkah hukum apa yang akan ditempuh untuk mengusut tuntas kasus ini?

Narasumber : Ketua PBH IKA ALUMNI FH UNNES, Ady Putra Cesario, S.H., M.H

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro mengaku kecewa dan melakukan aksi walkout usai menghadiri dialog bersama Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang, Senin kemarin. BEM Undip beralasan belum terpenuhinya permintaan mereka untuk membebaskan 7 (tujuh) orang rekan mereka yang masih menjadi tersangka penyerangan pada aksi MayDay pada Mei 2025 kemarin. Sebelumnya Aliansi Mahasiswa Semarang raya menggelar aksi damai dan dialog di lapangan pancasila kota Semarang.

Bagaimana penjelasannya ?

Narasumber : Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, Aufa Atha Ariq.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini dampak dari gejolak sosial dan politik yang terjadi belakangan ini terhadap perekonomian hanya bersifat jangka pendek. Sebab, fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan siap menghadapi tantangan tersebut. Airlangga mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5-5,2 persen hingga akhir tahun, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025 yang mencapai 5,12 persen secara tahunan.

Lantas bagaimana prospek ekonomi kita pasca kejadian Demo kemarin dan pertumbuhan ekonomi kita yg mencapai 5,12%?

Simak perbincangan Akbar Bagus bersama Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, penonaktifan fitur live di aplikasi Tiktok dilakukan secara sukarela, bukan permintaan pemerintah. Sebelumnya, fitur TikTok Live dilaporkan tidak bisa digunakan oleh sejumlah pengguna di Indonesia sejak Sabtu, 30 Agustus 2025 malam. Gangguan ini muncul bersamaan dengan gelombang demo besar yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Langkah ini disebut sebagai upaya pengamanan tambahan agar platform tetap menjadi ruang aman dan beradab.

Apakah penonaktifan tersebut adalah ancaman terhadap kebebasan berekspresi, atau langkah efektif mengurangi penyebaran konten kekerasan dan provokatif?

Simak perbincangan Akbar Bagus bersama Dosen Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Suko Widodo

Ratusan buruh di Jawa Tengah menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah dan Balaikota Semarang, Kamis lalu. Mereka menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai sebagai perbudakan modern, serta menolak pemberlakuan upah murah. Selain itu, buruh juga mendesak kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta, hingga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.

Bagaimana mencermati hal ini?

Narasumber : Ketua Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI), Waluyo

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang, mengundang seluruh anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I hingga X untuk hadir dalam debat terbuka bersama mahasiswa. Undangan ini disampaikan menyusul kekecewaan atas kinerja DPR, mulai dari kenaikan tunjangan yang dinilai tidak masuk akal, pembahasan RUU yang tidak pro rakyat, hingga maraknya kasus korupsi serta minimnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan.

Lalu, apa tujuan BEM KM Unissula menginisiasi debat ini dan isu apa saja yang akan dikritisi?

Narasumber : Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Auniverditas Islam Sultan Agung (Unissula), Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira

Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, divonis 5 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Vonis itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Gatot Sarwadi di Pengadilan Tipikor Semarang. Menurut Hakim, ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dia juga dihukum denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Ita juga dibebani uang pengganti Rp 683 juta subsider 6 bulan kurungan. Meski begitu, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Mbak Ita dihukum enam tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti Rp683,2 juta, dan pencabutan hak politik.

Bagaimana mencermati vonis hukuman pada mantan Wali Kota Semarang ini?

Simak perbincangan Akbar Bagus bersama (Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah), Ronny Maryanto

Kasus penyakit campak kembali menjadi sorotan nasional, setelah sejumlah daerah di Indonesia melaporkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Penyakit yang seharusnya dapat dicegah melalui imunisasi, kini kembali mengancam, terutama di wilayah dengan cakupan vaksinasi yang rendah.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat campak merupakan penyakit menular yang dapat berdampak serius, terutama pada anak-anak. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus mengupayakan berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran dan mencegah jatuhnya korban jiwa.

Apa langkah-langkah penanganan yang telah dan akan diambil? Bagaimana menekankan akan pentingnya imunisasi dalam mencegah KLB?

Narasumber : Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, dr. Prima Yosephine, MKM.

Seorang oknum guru SMP Negeri di Bekasi Barat ditangkap polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya di ruang OSIS. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Polres Metro Bekasi Kota. Dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial dan memicu demo dari alumni SMPN tersebut. Kasus ini memantik keprihatinan publik karena terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak.

Bagaimana memastikan sekolah benar-benar menjadi tempat belajar yang bebas dari ancaman kekerasan seksual?

Narasumber : Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono.