Harga seragam sekolah negeri di Kota Semarang kembali menjadi sorotan publik// Ironisnya/ di tengah semangat pendidikan gratis / justru sekolah negeri ditengarai mematok harga seragam yang jauh lebih mahal dibanding sekolah swasta// Ada yang harus membayar hingga Rp1,8 juta hanya untuk satu anak di SMP negeri, sementara di sekolah swasta biaya seragam justru bisa setengahnya// Tak sedikit orang tua siswa mengeluh karena merasa terbebani di awal tahun ajaran baru/ terlebih jika mereka memiliki lebih dari satu anak yang bersekolah//

Apa langkah dan pengawasan yang dilakukan dinas pendidikan/ mengenai persoalan mahalnya harga seragam sekolah ini?

Narasumber : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah/ Sunarto, S.Pd.,M.Pd.

Harga seragam sekolah negeri di Kota Semarang kembali menjadi sorotan publik// Ironisnya/ di tengah semangat pendidikan gratis / justru sekolah negeri ditengarai mematok harga seragam yang jauh lebih mahal dibanding sekolah swasta// Ada yang harus membayar hingga Rp1,8 juta hanya untuk satu anak di SMP negeri, sementara di sekolah swasta biaya seragam justru bisa setengahnya// Tak sedikit orang tua siswa mengeluh karena merasa terbebani di awal tahun ajaran baru/ terlebih jika mereka memiliki lebih dari satu anak yang bersekolah//

Bagaimana mencermati persoalan mahalnya harga seragam sekolah ini?//

Narasumber : Direktur Pattiro, Muklis Raya

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak Badan Gizi Nasional segera turun tangan dan memperketat pengawasan di lapangan agar kejadian insiden keracunan massal yang menimpa 215 siswa di Nusa Tenggara Timur tidak terulang. Hal ini dikarenakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu masih diwarnai persoalan serius. Misalnya, seperti ditemukannya belatung dalam lauk MBG yang diberikan kepada pelajar di Magelang, Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai rentetan kejadian tersebut mencerminkan kelalaian yang berulang, baik dari pihak penyedia makanan maupun dari pemerintah sebagai pengawas.

Apa langkah yg akan dilakukan BGN dalam mencermati hal ini?

Simak perbincangan Yuniar Kustanto bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana

Peringatan 41 tahun ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, (CEDAW) pada 24 Juli menjadi momentum penting untuk meninjau sejauh mana komitmen negara, khususnya di Jawa Tengah, dalam menghapus kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Data tahun 2024 yang bersumber dari laman kekerasan.kemenpppa.go.id mencatat, di Jawa Tengah, angka kekerasan masih tinggi, yakni 1.349 kasus terhadap anak dan 1.019 kasus terhadap perempuan. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin, menyatakan bahwa meningkatnya angka pelaporan menunjukkan semakin banyak korban yang berani bersuara. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menegaskan pentingnya sinergi dari tingkat provinsi hingga desa untuk menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan dan merata.

Lantas, sejauh mana implementasi Konvensi CEDAW ini di Jawa Tengah?

Simak perbincangan Annisa Madina bersama dengan Direktur LRC-KJHAM, Witi Muntari, M.Pd. dan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Krisseptiana, S.H, M.M.,

Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD mengalokasikan anggaran operasional Rp25 juta untuk setiap RT melalui Perubahan APBD 2025. Dana ini bertujuan memperkuat kelembagaan RT dan menangani persoalan lingkungan seperti jalan rusak dan banjir. Wali Kota Agustina menyebut anggaran bersumber dari efisiensi belanja, seperti makan-minum, perjalanan dinas, dan ATK.

Namun, efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana menjadi sorotan publik. Ada kekhawatiran terkait kapasitas pengelolaan RT, potensi penyalahgunaan, serta minimnya pelibatan warga. Untuk mencegah penyaluran ke RT fiktif, Pemkot menerapkan verifikasi berlapis dan membuka desk pengawasan di kecamatan yang melibatkan kejaksaan dan kepolisian.

Apakah kebijakan ini mampu meningkatkan efektifitas pelayanan publik di tingkat RT?

Simak perbincangan Annisa Madina dengan Direktur Pattiro, Mukhlis Raya

Kota Semarang hasilkan hampir 1.200 ton sampah per hari, Komisi C DPRD Kota Semarang saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan sampah. Raperda ini dirancang untuk menjadi payung hukum jangka panjang dalam menghadapi persoalan sampah Kota Semarang yang kian kompleks. Raperda ini kabarnya akan menyoroti kesiapan infrastruktur persampahan yang belum memadai. Seperti penerapan sistem pemilahan sampah di TPS yang masih sulit dilakukan karena fasilitas belum tersedia secara merata.

Lantas apa saja yang menjadi sorotan lain dalam raperda ini?
Simak Wawancara Akbar bersama Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang sekaligus Pansus Perda Sampah, Dini Inayati, S.T.

Bencana banjir dan rob di daerah pantura masih terjadi, terutama di daerah Sayung Kabupaten Demak. Aliansi mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kota Semarang sempat melakukan aksi demonstrasi memprotes kondisi banjir rob yang tidak kunjung surut. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun berkomitmen untuk segera mengatasi banjir ini melalui giant sea wall.

lantas bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk segera mengatasi banjir rob di Demak ini ?

Simak Wawancara Annisa bersama Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ida Nur Saadah.

Seorang pemuda berinisial DR, 24 tahun melakukan percobaan bunuh diri dengan cara membakar diri di dalam kamar di rumahnya Jl Puspowarno Semarang Barat, pada Selasa malam (08/07). Peristiwa itu menyebabkan dua orang penghuni rumah, yakni ibu dan anak, yang sedianya akan menyelematkan DR ikut tersambar api dan mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Api juga sempat membakar isi rumah korban.

Bagaimana kronologi dan penanganannya ?

Simak Wawancara Annisa Madina bersama Kanitreskrim Polsek Semarang Barat, AKP Eko Bambang RIyadi, S.H, M.H

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan melakukan pembangunan Hybrid Sea Wall untuk mengantisipasi banjir di Pantura Demak. Nantinya Pemprov Jateng akan berkolaborasi bersama Universitas Diponegoro (UNDIP) untuk pembangunan ini. Hybrid Sea Wall dinilai ramah lingkungan karena memadukan rekayasa beton ringan dan restorasi ekosistem mangrove untuk menahan abrasi sekaligus memulihkan lingkungan pesisir. Sementara itu, disisi lain, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi juga memastikan akan membangun giant sea wall sebagai solusi jangka panjang persoalan Banjir Rob di Pantura Jateng.

Bagaimana perkembangan implementasi Hybrid Sea Wall ini untuk mengantisipasi banjir rob di Pantura Demak ?

Simak Wawancara Anisa Madina bersama Ketua Tim Pengendalian Banjir dan Rob dari LPPM Universitas Diponegoro Prof. Denny Nugroho Sugianto, S.T., M.Si.

Pemerintah melalui BPJS Kesehatan berupaya menghadirkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia

⁠Dengan menerapkan sistem gotong royong, harapannya setiap elemen masyarakat di Indonesia dapat terjamin kesehatannya

⁠Adanya BPJS harapannya juga dapat mencegah berbagai penyakit tersebar di masyarakat

Lantas bagaimana proses layanan BPJS Kesehatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat? dan jenis penyakit apa saja yang akan dijamin oleh BPJS Kesehatan?

Simak Radio Talk Elshinta Semarang bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang, yang dipandu oleh Muhammad bin Jahidin.

Narasumber :

Verifikator BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Mungki Novitasari