Setelah sidang pembuktian yang sudah dipaparkan oleh cici tahsyiah pada episode sebelumbya, nah Pada episode kali ini fatiya nurhaliza akan melanjutkan dengan memaparkan sidang selanjutnya yaitu tahap2 dalam sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, pembacaan nota keberatan (pembelaan) oleh terdakwa atau penasehat hukum, serta tanggapan2 para pihak dalam persidangan.

Hallo Debaters, Podlaw kali ini kita akan bahas bagaimana sih teknik dan etika dalam debat. Penasaran kan? Yuk sama-sama kita dengarkan. Keep Enjoy!

Hallo Mooters, Podlaw kali ini kita akan bahas tentang sidang pembuktin. Selamat mendengarkan!

Indonesia tengah bersiap untuk memasuki era kenormalan baru atau new normal. Aktivitas di luar rumah akan kembali diperbolehkan namun dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Kenormalan baru dilakukan sebagai upaya memulihkan kembali perekonomian yang sempat tersendat, tapi beriringan dengan upaya pencegahan penularan virus corona.

Lalu bagaimana kita generasi muda? Siapkah menciptakan new system untuk ne normal?

Hallo Mooters, dipertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat dakwaan dan eksepsi. Keep enjoy!

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menuai kritik karena dinilai tidak mengatur hal-hal substansial dalam memperbaiki institusi MK.

Sebaliknya, draf revisi UU MK itu dinilai lebih banyak mengatur komposisi hakim MK, termasuk soal masa jabatan hingga usia minimum hakim MK.

Yang lebih menghebohkan lagi RUU yang Dibahas di Tengah Pandemi Covid-19 

Seperti diketahui, DPR tengah membahas sejumlah rancangan undang-undang di tengah pandemi Covid-19 antara lain Omnibus Law RUU Cipta Kerja, revisi KUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

Berbagai isupun mulai menggeltik, hingga akhirnya patut dipertanyakan revisi UU mahkamah konsitusi untuk siapa, kepentingan rakyat kah atau kepentingan oligarki?

Salam Mooters, kali ini kita akan membahas tentang Alur Persidangan Perkara Pidana. Keep Enjoy!

Staf Khusus Presiden adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden Republik Indonesia, yang melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

KPS UIN AR-RANIRY adalah organisasi kemahasiswaan di fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang bertujuan untuk mengembangkan potensi Mahsiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional dalam praktik Acara Peradilan sesuai dengan pedoman hukum acara. Podcast ini dapat dinikmati oleh semua kalangan dan keluarga besar Komunitas Peradilan Semu UIn Ar-Raniry khususnya.