Tema: Sejarah Lokal, Swapraja di Pamekasan dan Sumenep 

Madura menjadi salah satu daerah yang memiliki status swapraja pada zaman VOC, uniknya juga dimiliki daerah lainnya di Pamekasan dan Sumenep.

Pada lingkup lokalitas Madura memiliki ciri khas dalam pemberian status swapraja. Khususnya kepada Bupati lokal yang diangkat menjadi Pegawai Negeri untuk diberikan daerah pinjaman (gugahan) oleh VOC

Oleh karena itu, dalam bahasan Tema mengenai Swapraja di Pamekasan dan Madura, kita akan memahami dengan jelas mengenai hukum yang ditetapkan kepada daerah itu oleh VOC terkait status swapraja

⁠Sumber referensi: Abdullah, Taufik. 2005. Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Tema: Sejarah Lokal, Swapraja di Pamekasan dan Sumenep 

Bentuk proyeknya: Podcast

⁠Sumber referensi: Abdullah, Taufik. 2005. Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Ulasan singkat tema (alasan mengangkat tema, tujuan, dan isi secara singkat):

Madura menjadi salah satu daerah yang memiliki status swapraja pada zaman VOC, uniknya juga dimiliki daerah lainnya di Pamekasan dan Sumenep.

Pada lingkup lokalitas Madura memiliki ciri khas dalam pemberian status swapraja. Khususnya kepada Bupati lokal yang diangkat menjadi Pegawai Negeri untuk diberikan daerah pinjaman (gugahan) oleh VOC

Oleh karena itu, dalam bahasan Tema mengenai Swapraja di Pamekasan dan Madura, kita akan memahami dengan jelas mengenai hukum yang ditetapkan kepada daerah itu oleh VOC terkait status swapraja

Halo Sobat Ghibas

Kembali lagi dengan speaker Sidqi Alfarez, kali ini membawakan episode terkait dengan Kasus Temuan Situs Batujaya Dalam Kajian Bernard Lewis (Sejarah Ditemukan Kembali).

Penasaran kan, yuk simak aja podcastnya, jangan lupa like and comment. Terima kasih

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua. 

Selamat pagi adik-adik semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi saat ini ya. Tetap ikuti 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumuman). Bertemu lagi dengan kaka kak Farez akan membantu pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, apasih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Kita akan belajar Hidup Rukun dan Kerja Sama

Tetap fokus ya dalam menyimak pelajaran kita pada hari ini. Semangat selalu adik-adik semua 

Halo guys, welcome to BERPROSES (Beropini Tentang Sejarah)

Pada episode pertama ini, kami akan membahas mengenai sejarah perpolitikan di Indonesia terutama masa demokrasi liberal atau dikena juga dengan sistem parlementer.

Pelaksanaan Demokrasi Liberal yang dijalankan oleh Indonesia sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada saat itu, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Demokrasi Liberal yang berlangsung pada tahun 1950 hingga Juli 1959 merupakan waktu di mana partai-partai politik mulai berkiprah (multipartai). Sistem pemerintahan yang dikehendaki pada masa demokrasi liberal menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 adalah sistem parlementer, dimana dalam hal ini kabinet tidak bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tetapi dalam UUDS 1950 bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam istilah yang hidup ketika itu disebut sebagai parlemen. Sehingga lembaga legislatif seperti DPR dan Parlemen memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden maupun menteri-menteri.

okey, selanjutnya akan dibahas didalam podcast kami, stay tune terus ya guys, terima kasih